“Apakah kelangkaan minyak goreng saat ini hanya sekedar fenomena ekonomi, atau ada campur tangan politik di dalamnya?”
Eposdigi.com – Akhir tahun 2021 merupakan awal mula munculnya berita kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini dipicu oleh terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Ada banyak spekulasi yang diduga menjadi pemicu masalah kelangkaan minyak goreng ini. Salah satu peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Hempri Suyatna mengatakan, faktor pemicu sudah ada sejak bulan November 2021 dikarenakan kenaikan Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional.
Beliau memaparkan kenaikan CPO ini memicu para distributor minyak goreng menjual produk mereka ke pasar internasional. Selain kenaikan CPO Hempri Suyatna juga menyebutkan beberapa kemungkinan yang dapat menjadi faktor lain dari kelangkaan ini seperti perilaku penimbunan dan gangguan distribusi.
Dibalik banyaknya faktor kelangkaan yang diutarakan oleh para pakar ekonomi, beberapa analis politik justru menduga kelangkaan ini termasuk salah satu dari permainan politik.
Baca Juga:
Analis politik, Boni Hargens menyampaikan opini dalam artikelnya terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini. Dia beropini bahwa fenomena langkanya minyak goreng merupakan salah satu bentuk aksi sabotase politik terhadap pemerintah.
Opini tersebut diperkuat dengan isu tiga kali periode pemerintahan Presiden Jokowi dan tahun politik pemilihan umum yang sudah dekat. Sabotase politik merupakan hal yang tidak bisa kita anggap sepele.
Hal ini berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat serta keamanan bernegara. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan politik di negara yang menganut sistem demokrasi ini.
Fenomena kelangkaan minyak goreng memang menjadi topik utama di Indonesia akhir-akhir ini. Mencengangkannya, berita kelangkaan minyak goreng ini bukan hanya menjadi isu di negeri ini tetapi juga isu global.
Hal ini terjadi karena Indonesia terkenal dengan perkebunan kelapa sawit dengan hasil panen yang melimpah. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi sebagian orang. Banyak analis politik yang mengaitkan fenomena ini sebagai bentuk sabotase politik.
Baca Juga:
Sabotase politik merupakan tindakan yang bertujuan melemahkan pemerintah melalui aksi subversif, disrupsi, dan tindak penghancuran yang terencana (Pasquinelli, 2008; Pouget, 2001). Jika kita melihat dari isu-isu politik yang sedang hangat diperbincangkan, isu sabotase politik bukan lah hal yang mustahil.
Tahun 2022 merupakan tahun politik dimana masa kepemimpinan presiden yang sedang menjabat akan segera digantikan melalui pemilu. Melihat dari tahun-tahun politik sebelumnya, setiap akhir periode penjabatan presiden selalu terjadi masalah sosial yang memicu keributan masyarakat.
Isu kelangkaan bahan pangan pokok dan bahan bakar minyak seringkali mendominasi daftar masalah yang sering rakyat keluhkan.
Ini mungkin saja terjadi karena para oknum politik tahu benar isu apa yang dapat memancing kemarahan masyarakat dengan mudah. Mereka menyabotase aktivitas produksi bahan dasar pangan dan merusak sistem distribusi yang biasanya berjalan dengan baik.
Dengan cara ini tidak akan ada yang curiga dengan kejahatan mereka karena hal ini terlihat sangat natural dan terstruktur. Alasan utama para oknum politik melakukan ini adalah untuk mencemarkan nama baik dari tokoh pemerintahan seperti presiden atau menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga politik.
Baca Juga:
Mari kita kembali melihat pada fenomena naiknya harga kebutuhan bahan pokok seperti beras dan gula saat mendekati bulan Ramadhan. Kita mungkin berpikir itu merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi.
Tapi pernahkah kita merenungkan bagaimana fenomena kenaikan harga barang pokok ini bisa terus berulang di momen-momen yang sma? Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu saja ini bukanlah sebuah kebetulan belaka.
Sistem mekanismenya persis seperti fenomena kelangkaan yang terjadi saat tahun politik dan pergantian kepemimpinan. Awalnya mereka mengurangi ketersedian bahan kemudian merusak sistem distribusi dan terjadilah lonjakan harga bahan pokok yang diikuti dengan kelangkaan barang.
Kenaikan bahan pokok yang terus menerus memicu kemarahan masyarakat hingga terjadinya tindakan masif. Mekanisme ini terus terjadi setiap tahun dan berulang namun banyak masyarakat menganggap fenomena ini merupakan hal yang biasa.
Baca Juga:
Padahal apabila kita menaruh perhatian lebih pada fenomena kelangkaan ini, kita akan melihat bagaimana mekanisme kelangkaan bahan pangan ini dibuat dan siapa dalang dibalik masalah ini.
Apabila masyarakat memperhatikan pola kelangkaan ini dan mengamati bagaimana hal ini terjadi, mata kita sebagai masyarakat akan terbuka dan mengetahui siapa dalangnya.
Coba kita pikirkan dengan nalar siapa yang bisa mengendalikan persediaan bahan pangan dalam jumlah besar dan menghentikan distribusinya ke hampir seluruh daerah. Tidak mungkin hanya sekelompok pedagang atau sejumlah pengusaha dengan inisiatif mereka sendiri, sudah pasti ada orang penting yang memiliki kekuasaan yang akan melakukan ini.
Semua fenomena kelangkaan dengan pola yang sama inilah yang mendorong opini saya tentang kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk dari sabotase politik. Saya sebagai masyarakat yang melek akan isu politik yang terjadi di sekitar, dapat melihat keterkaitan fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini dengan isu politik yang sedang marak diperbincangkan.
Baca Juga:
Sekilas, mungkin fenomena kelangkaan minyak goreng hanyalah sebuah fenomena dari ketidakstabilan jumlah produksi dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Namun apabila dilihat dengan cermat dan sudut pandang berbeda, fenomena kelangkaan minyak yang sedang terjadi bukan lah sekedar masalah ekonomi tetapi juga masalah politik.
Hal ini diperkuat dengan isu politik yang sedang beredar terkait diusulkannya presiden saat ini, Jokowi menjabat tiga periode. Banyak politikus yang tidak setuju terkait usulan ini yang katanya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dibalik itu pasti ada kepentingan politik yang mereka usahakan.
Tidak sedikit politikus dan orang pemerintahan yang juga sudah mengincar kursi nomor satu itu. Tidak menutup kemungkinan mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Salah satu jalan paling strategis yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan rakyat sebagai kambing hitam.
Oknum politik merusak sistem mekanisme pasar dan membuat masyarakat menjerit. Dengan begitu masyarakat merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah khususnya presiden dan bahkan melakukan kritik secara masif. Di sinilah para pejabat kompetitor mendapatkan kesempatan untuk merebut kursi pemerintahan.
Baca Juga:
Aneh rasanya mendengar Indonesia yang terkenal dengan perkebunan kelapa sawitnya memiliki masalah terkait persediaan minyak goreng yang sudah jelas berbahan dasar kelapa sawit itu sendiri. Ditambah dengan fakta hingga saat ini, sudah terhitung empat bulan kelangkaan terjadi namun pemerintah belum juga dapat mengendalikan kelangkaan ini.
Segala usaha pemerintah seperti mengimpor minyak dari luar negri, memberikan subsidi minyak kepada masyarakat secara merata, dan menghentikan ekspor minyak goreng keluar negeri namun tidak satupun membuahkan hasil.
Harga minyak dipasaran masih melejit dan persediaannya tidak banyak. Pemerintah mengatakan akan menyelidiki penyebab kelangkaan ini dan siapa saja dalang di baliknya. Hingga sekarang kita masih belum tau penyebab pasti kelangkaan ini dan siapa orang yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.
Ini membuktikan bahwa spekulasi saya terkait dalang dari kelangkaan minyak goreng ini tidaklah salah. Tidak mungkin pemerintah tidak bisa menemukan penyebab dan orang dibaliknya apabila dalangnya tidak memiliki posisi dan pengaruh atau bahkan salah satu bagian dari pemerintahan itu sendiri.
Baca Juga:
Sungguh kejam permainan politik yang terstruktur ini. Kita menjadi tidak sadar sudah dijadikan kambing hitam untuk memenuhi kepentingan dan ambisi oknum politik yang tidak bertanggung jawab.
Dari mulai mekanisme harga kebutuhan dasar yang melonjak di setiap bulan Ramadhan, kelangkaan kebutuhan pokok di setiap tahun politik, hingga kelangkaan minyak yang sengaja mereka buat. Rakyat menjadi kambing hitam untuk menjatuhkan lawan politik mereka tanpa kita sadari.
Sudah seharusnya kita sebagai rakyat yang baik membuka mata terhadap isu-isu yang ada disekitar kita termasuk isu politik. Ada baiknya kita tidak langsung menyikapi permasalahan yang ada seperti kelangkaan minyak ini dengan perilaku masif.
Sebagai masyarakat yang baik kita juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi sistem politik agar berjalan dengan baik sebagai bentuk sikap demokrasi di negara yang juga demokrasi ini.
Penulis Adalah Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris – Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta. / Foto diambil dari inibalikpapan.com
Leave a Reply