Pemilu, Parpol
Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan kemari : Reses di Bumi Perkemahan: Antara Hak Konstituen, Tata Kelola, dan Etika Politik Eposdigi.com – Dalam kehidupan demokrasi, kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi. Tetapi etika politik menuntut sesuatu yang lebih. Seorang pejabat publik bukan hanya dituntut bertanya: “Apakah ini diperbolehkan?” Tetapi juga: “Apakah ini patut dilakukan?” Begitu pula masyarakat […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Polemik mengenai pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di Bumi Perkemahan Pasir Putih Meko, Desa Pledo, Kecamatan Witihama, menarik untuk dilihat secara lebih jernih dan dengan hati yang tenang. Perdebatan di media sosial memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar daripada soal tempat: masih diperlukan edukasi publik mengenai apa itu reses, bagaimana kedudukannya […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Beberapa bulan terakhir, nama Joko Widodo kembali mendominasi ruang publik. Hampir setiap hari ada saja isu yang mengaitkan dirinya. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, bahkan ada yang terus menjadikannya sasaran utama dalam berbagai perdebatan politik. Fenomena ini menarik. Sebab, secara formal Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Namun dalam prakteknya, ia […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Organisasi Masyarakat Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara menyatakan dukungannya terhadap seruan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang mengusulkan hukuman paling berat bagi pelaku korupsi yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum. Ketua Umum Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menilai dugaan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Politik selalu menyisakan ironi. Seseorang bisa menjadi aset paling berharga pada satu masa, lalu berubah menjadi variabel yang paling mengganggu ketika memilih jalan politik yang berbeda. Fenomena inilah yang tampaknya terus terlihat dalam hubungan antara PDIP dan Joko Widodo. Pernyataan politisi PDIP Hugo Pareira yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah ketika menanggapi rencana safari […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Pendidikan pada hakikatnya tidak pernah netral. Ia selalu berpijak pada asumsi filosofis tertentu tentang manusia, pengetahuan, dan tujuan hidup. Dalam konteks ini, idealisme dan kebebasan berpikir merupakan dua pilar yang sejak lama membentuk ruh pendidikan humanistik. Namun, dalam praktik kontemporer, keduanya kerap tereduksi menjadi slogan kebijakan, kehilangan makna filosofis dan daya transformatifnya. Filsafat idealisme […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Demokrasi yang sehat mensyaratkan warga negara yang mampu berpikir mandiri, kritis, dan reflektif. Kapasitas ini tidak tumbuh secara spontan, melainkan dibentuk melalui pendidikan yang menempatkan idealisme dan kebebasan berpikir sebagai fondasi utama. Idealisme dalam pendidikan berpijak pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk bermakna yang memiliki potensi moral dan intelektual. Dalam tradisi filsafat, idealisme […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Politik sering dipahami sebagai proses rasional dalam pengelolaan kekuasaan negara. Namun dalam perkembangan teori politik modern, politik tidak hanya dipandang sebagai mekanisme institusional yang menghasilkan kebijakan publik. Tidak hanya itu, politik juga merupakan ruang simbolik tempat masyarakat membangun makna kolektif tentang kekuasaan, identitas, dan masa depan bersama. Dengan demikian, politik memiliki dua dimensi […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Dalam meraih kekuasaan jalanya harus benar. Jangan berselingkuh terhadap konstitusi. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Pesan ini disampaikan oleh mantan presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam acara peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn) Djoko Suyanto di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur(13/12/2025). Banyak orang menduga ucapan ini ditujukan pada Joko widodo (Jokowi) mantan presiden ketujuh. […]
Baca Lebih Lanjut...
Eposdigi.com – Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD kembali mengemuka dengan berbagai argumentasi: efisiensi anggaran, stabilitas politik, hingga dalih konstitusional demokrasi perwakilan. Namun, gagasan ini perlu ditolak secara tegas dan rasional, karena menyentuh inti paling mendasar dari demokrasi: kedaulatan rakyat sebagai hak yang bersifat personal, eksistensial, dan tidak dapat diwakilkan. Hak memilih […]
Baca Lebih Lanjut...