Eposdigi.com – Secara konseptual, sistem politik Indonesia berbasis demokrasi di mana semua warga negara dewasa, memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih untuk menduduki posisi politik, baik di lembaga eksekutif maupun pada lembaga legislatif, melalui pemilihan langsung.
Sebelum sistem demokrasi dengan pemilihan langsung, pimpinan lembaga eksekutif di daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) dan di pusat (Presiden) dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah anggota DPRD dan Anggota DPR dipilih melalui pemilu langsung.
Baca Juga:
Pada saat itu, meskipun pencalonan anggota DPRD dan anggota DPR melalui melalui partai politik, namun karena semua partai politik dikuasai elit politik yang berkuasa, maka anggota DPR dan DPRD yang terpilih adalah bagian dari elit politik yang berkuasa juga. Oleh karena itu, pimpinan eksekutif, baik di daerah maupun di pusat, berasal dari kalangan yang sama.
Gubernur dan Bupati/Wali Kota di daerah yang terpilih kalau adalah orang dari Angkatan Bersenjata, atau orang yang dekat dengan penguasa sebelumnya. Semua pejabat eksekutif ditentukan oleh penguasa. Praktik ini menyebabkan terbentuknya elit politik yang sangat terbatas dan eksklusif.
Baca Juga:
Setelah reformasi tahun 1998, sistem politik berubah dengan munculnya era multi partai dan pemilihan langsung. Elit politik yang berkuasa dan kroni-kroninya di zaman Orde Baru merasa merekalah yang memiliki “darah biru” politik dan paling berhak menduduki posisi politik di zaman demokrasi dengan pemilihan langsung.
Mereka inilah yang memasuki gelanggang permainan politik zaman baru dan berhadapan dengan pemain-pemain baru yang mencoba memanfaatkan suasana demokrasi yang dijanjikan oleh zaman baru, demokrasi politik di mana semua orang memiliki peluang yang sama, dapat menduduki kursi legislatif maupun eksekutif.
Baca Juga:
Dalam upaya merebut peluang tersebut, elit politik berhadap-hadapan dengan pemain politik baru dan mempertontonkan praktik politik untuk mengupayakan dukungan dari pemilih dengan berbagai cara. Yang paling menonjol adalah pengumpulan massa melalui panggung hiburan, dialog, dan kampanye melalui media sosial.
Hingga pemilihan langsung keempat, praktik menggalang dukungan melalui panggung hiburan, dialog, dan kampanye melalui media belum dapat secara efektif untuk memperoleh dukungan. Proses tersebut tidak membuat para pemilih mantap memilih calon mereka sampai saat menjelang pemilihan.
Baca Juga:
Yang kita saksikan kemudian adalah praktik politik identitas, penyebaran fitnah dan hoaks yang masif, yang diandalkan oleh calon-calon yang berasal dari kelompok elit politik lama, untuk menjatuhkan lawan politik mereka yang nota bene adalan pemain politik baru, yang berasal dari kalangan masyarakat kebanyakan.
Dengan politik identitas, fitnah, dan hoaks yang masif, elit politik lama hendak berusaha men-downgrade lawan politik mereka, memaksa mereka keluar dari gelanggang politik. Praktik ini ternyata tidak mempan, karena malahan menumbuhkan empati dan dukungan masyarakat kebanyakan yang adalah pemilih mayoritas kepada aktor politik baru.
Baca Juga:
Yang paling fenomenal, sebut saja Joko Widodo. Sejak pemilu langsung ketiga hingga keempat, Joko Widodo dibanjiri politik identitas, hoaks, upaya pemutarbalikan fakta yang semuanya berusaha menggeret sang calon turun dari gelanggang alias kalah. Namun upaya tersebut malah membuat Joko Widodo kebanjiran dukungan.
Ia akhirnya menang telak, dalam dua pemilu tersebut. Ini ibarat bendera. Tali bendera itu, semakin ditarik ke bawah semakin membuat bendera tergerek ke puncak. Joko Widodo semakin digeret ke bawah semakin naik ke puncak. Dan ilmu bendera ini ternyata masih diabaikan hingga sekarang, meskipun pemilu 2029 masih jauh.
Baca Juga:
Hingga sekarang Joko Widodo dan keluarga masih diserang dengan berbagai isu negatif, penyebaran hoaks, pemutar-balikan fakta, politik identitas. Tampaknya ini dimaksudkan untuk mendegradasi pengaruh Joko Widodo dalam pemilu 2029, juga terutama karena ada faktor peluang majunya Gibran Rakabuming Raka.
Diduga kelompok lain yang juga punya peluang maju di pemilu 2029 seperti Kelompok Pendukung Anies Baswedan, Kelompok PDIP pendukung Puan Maharani, Kelompok Partai Demokrat pendukung Agus Yudhoyono, ikut memainkan isu ijazah palsunya Joko Widodo dan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:
Isu Pendidikan Dalam Kongres Pemuda ke II dan Utang Sejarah Pemerintah Indonesia
Kita berharap semua kekuatan politik Indonesia belajar dari empat pemilu langsung kita, menimba kearifan dari ilmu bendera untuk mempraktikkan politik yang lebih sehat di pemilu 2029. Peluang untuk itu masih terbuka lebar. Jika ingin bersaing dengan Gibran, lakukan lebih baik dari yang bisa dia dilakukan, mulai dari sekarang.
Menyerang dengan penyebaran isu negatif, praktik penyebaran hoaks, pemutar-balikan fakta, politik identitas, terbukti tidak mempan memenangkan pertarungan politik. Untuk memenangkan pertarungan di 2029, belajarlah ilmu bendera.
Dengan begitu, bukan hanya memperbesar peluang menang tetapi sekaligus praktik politik kita menjadi semakin beradab dan sehat. Selain itu, masyarakat memang sudah jenuh dengan praktik politik tidak sehat dan kegaduhan.
Foto dari asumsi.co
Leave a Reply