Pendidikan Politik, Tanggung Jawab Siapa?

Sospol
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Semua kita tentu menyadari bahwa, Pendidikan Politik idealnya adalah untuk membuat pemilik kekuasaan yaitu semesta rakyat menyadari kewajiban mereka untuk terlibat aktif secara politis.

Konsekuensi dari kewajiban ini adalah tanggung jawab sosial dan politik. Bahwa setiap tindakan politik yang diambil oleh setiap pribadi memiliki konsekuensi sosial. Keputusan politik oleh siapapun, secara pribadi maupun seluruh bangsa tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi social.

Kewajiban sebagai pribadi politik, “Zoon Politicon” mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan dirinya dan orang lain, komunitas lokal tempat dia berada, hingga seluruh bangsa, bahkan bisa saja meluas pengaruhnya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Ketika demokrasi dipilih sebagai nyawa ideology politik sebuah negara atau bangsa maka itu berarti partisipasi seluruh rakyat dalam setiap dimensi kehidupan politik adalah kewajiban yang hakiki.

Baca Juga:

Esensi dari Pendidikan Politik adalah Proses Penyadaran

Jika meninggalkan seseorang pun dalam partisipasi tersebut itu berarti pengingkaran terhadap esensi demokrasi. Demokrasi itu bukan suara terbanyak. Demokrasi itu bukan mayoritas menang dari minoritas.

Demokrasi berarti kesempatan untuk mendengarkan suara yang paling minoritas, bahkan jika suara tersebut tidak tersampaikan. Itu berarti bahwa setiap keputusan politik, harus mengakomodir suara paling minoritas, demi kebaikan yang lebih besar.

Esensi dari demokrasi adalah nilai nilai kehidupan berbangsa, nilai-nilai luhur yang mempersatukan semua perbedaan, selalu menjadi titik fokus sekaligus tujuan yang diperjuangkan dari setiap keputusan politik. Itu berarti bahwa bahkan ketika suara mayoritas yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa, harus gugur.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana setiap individu sebagai pribadi dapat menjalankan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan politik?

Baca Juga:

Ditunggu Kemauan Politik Politisi dan Penguasa, untuk Pengembangan Manusia Indonesia

Mekanisme keterwakilan, setiap satu suara yang diberikan kepada mereka-mereka yang ‘dianggap’ mewakili suara-suara tersebut dalam pemilihan umum, entah sebagai dewan perwakilan, atau pun jabatan politis eksekutif di tingkat manapun, apakah bisa memberi jaminan bahwa mereka mendengar sekaligus menjadi corong setiap suara tersebut?

Bagaimana jika, mereka yang kita pilih justru kemudian mengabaikan suara-suara pemilihnya, untuk kepentingan golongan, kelompok bahkan untuk kepentingan pribadinya sendiri?

Siapa yang paling pantas dimintakan pertanggungjawaban, entah tanggung jawab politik, tanggung jawab hukum, atau bahkan minimal tanggung jawab etis dan moral, jika mereka yang kita pilih kemudian menghianati nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara?

Tidak harus diuraikan-satu demi satu, sebab pengingkaran terhadap esensi demokrasi, telah dengan vulgar dipertontonkan oleh segelintir orang. Korupsi, kolusi, nepotisme, politik dinasti, politisasi hukum, kriminalisasi politik, politik identitas, praktik jual beli hukum, bahkan hingga kebijakan politik yang “salah”, mewarnai kehidupan kita setiap hari, tidak hanya dalam dunia maya, tapi juga dunia nyata.

Baca Juga:

Pilkada dan Politik Gagasan

Jika demikian vulgar dipertontonkan, lalu bagaimana dengan esensi demokrasi yang menjadi ideology politik berbangsa? Apakah itu berarti pendidikan politik kita mengalami dekadensi yang luar biasa?

Bagaimana memastikan bahwa partisipasi setiap kita secara pribadi “turut menentukan” arah kebijakan politik di negeri ini, jika partai politik masih jauh dari ideal sebagai corong demokrasi?

Siapa yang bisa menjamin, secara politik, secara hukum, moral, dan etika bahwa para wakil kita, siapapun dia benar-benar mewakili setiap kepentingan kita dalam pengambilan keputusan politik?

PR Besar yang harus kita jawab bersama.

Foto ilustrasi dari .bantennews.co.id

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of