Eposdigi.com – RSUD sebagai BLUD punya kewenangan untuk mengelolah manajemen keuangan nya sendiri. Yang kita butuhkan dari RSUD adalah meningkatkan pelayanan ke publik dengan menambah fasilitas baik jumlah tenaga medis dan sarana prasarana nya.
Dari pemberitaan sebelumnya RSUD sumbang 28 Milyar, sekalipun secara akuntansi daerah karena RSUD itu sudah BLUD maka pendapatan tsb hanya dicatat. Karena semua pengeluaran RSUD sebagai BLUD langsung dikelola oleh manajemen RSUD.
Untuk itu perlu dibuat target yang realistis dan terukur yang mampu menggambarkan refleksi nyata dari kemampuan fiskal daerah, memaksimalkan kinerja ASN dan OPD, sekaligus mampu memproyeksikan PAD yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga :
Refleksi Kepemimpinan ADD-IBU di 2025 dan Proyeksi di 2026 Terkait Politik Anggaran pada APBD Flotim
Catatan kritis nya, Untuk PAD seharusnya bisa dijelaskan sumber-sumber PAD. Salah satu contoh untuk Pajak Daerah dan Retribusi dijelaskan secara rinci sumber nya.
Tapi untuk item Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yg Sah tidak dirinci sumber nya. Padahal dari capaian PAD sebesar 68, 55 Milyar itu sumbangan terbesar dari Lain-lain PAD yang sah, sebesar 42, 15 Milyar.
Begitupun publik tidak tahu berapa dividen dari BUMD Flotim seperti PDAM dan BPR sebagai Lain-lain PAD yg Sah. Atau masuk ke pos PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan.
Seharusnya publik juga tahu berapa kontribusi dari BUMD Flotim seperti PDAM dan BPR. Juga berapa bunga deposito/giro pemkab Flotim di bank BRI cabang Larantuka. Catatan ini penting karena kinerja PDAM dalam beberapa tahun terakhir meningkat.
Baca Juga :
Kemendikti Saintek Perlu Adil dalam Regulasi Jumlah Kuota Mahasiswa Baru bagi PTN Maupun PTS
Jika ada tunggakan pelanggan maka meteran air diputus. Otomatis pelanggan menjadi taat. Maka akan ada peningkatan deviden PDAM. Ujung-ujung nya tentu ada peningkatan PAD.
Apalagi pelanggan PDAM tidak hanya di Larantuka tapi sudah menjangkau Waiwerang. Dengan begitu akan ada punishment dan reward bagi OPD lainnya di Flotim.
Masih terkait realisasi fisik proyek. Sudah baik dibuat rincian berapa realisasi pekerjaan fisiknya. Ada yang tidak jadi tender, ada yang masih dibawah 50 %, sekalipun tidak dirinci berapa item proyek yang sudah mencapai 65 % hingga 100%, atau PHO-FHO/provisional hand over-final hand over.
Hanya dijelaskan bahwa bagi yg belum PHO-FHO maka akan lanjut kerja atau carry over di tahun 2026. Dari 510 item proyek dengan jumlah anggaran 137 miliar di 25 OPD, hanya disebabkan ada 406 item yang sdh 100 persen dengan angka 89 miliar.
Baca Juga :
Artinya ada 65 persen. Ini angka cukup baik. Namun tidak dijelaskan berapa SiLPA nya. Mestinya ukuran nya adalah SiLPA karena SiLPA bukan hanya soal sisa belanja modal saja tapi juga sisa dari belanja rutin dan operasional.
SILPA jadi indikator efisiensi dan produktivitas, sekalipun pada tahun anggaran 2026 nanti nya, SiLPA akan tetap jadi pendapatan di APBD. Catatan penting lainnya adalah bagaimana membuat perencanaan yang matang baik dari sisi teknis, keuangan dan jadwal dari OPD PUPR dan ULP/Bagian Pembangunan Setda.
Kerja cerdas dari PPK, kontrol dari Pengguna Anggaran soal manajemen keuangan berbasis SIPD, tentu diimbangi oleh sikap profesional dari Rekanan Penyedia baik Konsultan dan Kontraktor Pelaksana.
Para penyedia akan didenda karena terlambat menyelesaikan pekerjaan fisik. Tapi jangan lupa, ini juga soal ketidaklancaran pencairan dana untuk termin akibat ngadatnya SIPD.
Baca Juga :
Dari OPD yg paling banyak dapat item pekerjaan kan PUPR, PKO dan Dinkes serta RSUD Larantuka. Belajar dari tahun sebelumnya maka tidak perlu lagi tunggu sampai April baru mulai tender proyek, harus nya pada awal tahun sudah dilakukan tender.
Apalagi kan banyak yg carry over jadi jika Kontraktor diperpanjang hari kerja selama 50 hari, maka harus nya pencairan dana juga harus dilakukan segera, ketika para penyedia sudah mencapai 100 % dalam tenggat waktu, maka tidak perlu tunggu April.
Ini juga wajib menjadi perhatian DPRD. Sehingga pada tahun anggaran 2026 segera dibuat tender sehingga realisasi 100 % dapat terjadi dalam 180 hari kerja, sebelum tutup buku di Desember 2026 nantinya.
Dan juga jika pelelangan dilakukan setelah Perubahan Anggaran yg terjadi pada Juli 2026 maka, seharusnya tender dilakukan maksimal pada Agustus 2026. Karena hampir semua item pekerjaan di APBD Perubahan pada APBD 2025 ini, baru bisa dikerjakan pada pertengahan Oktober 2025 kemarin.
Baca Juga :
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Terlalu terlambat, akibatnya banyak yg tidak bisa terealisasi sesuai jadwal terakhir di 29 Desember 2025. Ini pelajaran berharga. Juga harus jadi KPI bagi merit sistem untuk semua OPD. Semua Pengguna Anggaran yang juga adalah Kadis OPD harus dinilai kinerja nya dari pencapaian ini.
Begitupun jika ada proyek jalan rabat di Tanjung Bunga sebesar 11 miliar yg menghubungkan Lamanabi Latonliwo Besira yg belum bisa selesai tahun ini perlu ada evaluasi terkait jadwal proyek pada musim hujan, jika jadwal kerja dg metode rabat maka harus dipertimbangkan waktu saat musim hujan.
Artinya sejak awal, perencanaan nya harus clear metode kerja dan jadwal kerja yg mampu diprediksi.
Dari data juga terlihat ada penurunan soal pajak daerah terkait hiburan dan hotel serta retribusi dari tempat wisata, sedangkan belanja untuk OPD Pariwisata cukup besar. Dengan demikian akan jadi KPI penilai bagi setiap OPD. Sekaligus uji kemampuan bagi para eselon 2 dan 3 di setiap OPD pengampu.
Baca Juga :
Koperasi Merah Putih dan Masa Depan Arak Tradisional Flores Timur
Hal yang harus diperhatikan adalah untuk PAD yang berasal dari retribusi di bidang perikanan nihil hasil nya. Untuk itu Pemkab Flotim dan DPRD tahun 2026 harus mulai buat Retribusi untuk pelabuhan perikanan dengan cara buat Tempat Pelelangan Ikan.
Karena sekalipun pelabuhan perikanan itu milik Pusat lewat dinas perikanan propinsi, tapi masih ada ruang kewenangan Pemkab untuk menarik retribusi bagi pelelangan ikan.
Sekalipun ada data soal kontribusi dari retribusi pelayanan kepelabuhan tapi sayangnya di data tsb tidak dirinci berapa sumbangsih dari PPI Amagarapati.
Salah satu yg harus sangat diperhatikan adalah kinerja dan kualitas ASN di Flotim. Ini berkaitan dengan bagaimana dan perlu ada kajian serius untuk buat terobosan dari Pemkab Flotim menaikan pajak daerah dan retribusi.
Masih tentang refleksi satu tahun kepemimpinan Anton Doni dan Ignas Uran di Flotim, tulisan iini merupakan tulisan ke-dua dari tiga tulisan. Bersambung ke tulisan terakhir./ Foto digenerate oleh AI
Leave a Reply