Eposdigi.com – Pada pernyataan publik akhir tahun, terkait kinerja Pemkab Flotim di 30 Desember 2025, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen yang didampingi Wakil Bupati Flotim Ignas Boli Uran, selain bicara capaian, tapi juga mengakui bahwa dalam 10 bulan kepemimpinan nya.
Sejak dilantik pada Februari 2025, mereka belum maksimal dalam pencapaian dan minta maaf karena masih ada kekurangan yang belum dicapai sesuai dengan harapan publik.
Namun apresiasi juga patut diberikan untuk ADD-IBU serta jajaran pemkab Flotim yg sudah publikasi laporan keuangan, capain PAD dan realisasi pekerjaan fisik pada APBD, laporan penanganan pengungsi atas dampak bencana erupsi Lewotobi.
Selain itu, laporan kinerja 20 program unggulan lompatan jauh yang mulai dilaksanakan pada perubahan APBD di Juni-Juli 2025 dan juga laporan lomba inovasi daerah tingkat kabupaten dan provinsi.
Baca Juga:
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Kesemuanya itu termaktub pada evaluasi akhir tahun 2025. Ini sebuah tradisi baik dan perlu terus ditingkatkan demi transparansi dan akuntabilitas. Biar publik bisa tahu gambaran kinerja Pemkab Flotim
Karena Pemkab itu bekerja sesuai dg RPJPD, RPJMD dan APBD maka kita coba menganalisa, minimal dari APBD 2025.
Besaran APBD Flotim 2025: 1.238.890.816.450. Coba kita bandingkan dengan APBD 2024: 1.274.620.000.000, berarti ada penurunan. Ini akibat adanya pengurangan Dana Transfer Daerah berupa efisiensi yg dibuat oleh pemerintah pusat.
Kita tahu bersama APBD itu ada Pendapatan dan Belanja. Pendapatan diperoleh dari:
- Dana Perimbangan berupa Dana Transfer Daerah seperti DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan Dana Desa. 2. PAD, Dan 3. Pendapatan Daerah lainnya yang sah.
Sedangkan sumber PAD itu dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah.
Pada prakteknya sumber pendapatan APBD terbesar hampir atau kurang lebih 95 % berasal dari pemerintah pusat. Mau bilang bagaimana lagi dan ini sudah berlangsung lama.
Baca Juga:
Seberapa Sulit Menemukan Potensi Ekonomi Desa Di Flores Timur?
Minimal sejak era reformasi dgn berlakunya UU Otonomi Daerah dan UU Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ini persoalan klasik di semua provinsi dan kabupaten/kota.
Bagi daerah atau provinsi yang kaya akan hasil minerba dan hasil alam lainnya tentu lebih besar mendapatkan Dana Bagi Hasil. Bagi Aceh dan Papua ada tambahan berupa Dana Otonomi Khusus.
Hanya DKI Jakarta lah yg dianggap mandiri untuk urus daerahnya. Dari 91 triliun APBD DKI, PAD dan Pendapatan Lainnya yang sah mencapai 85 triliun. Artinya bisa mencapai 91 % dari APBD.
Jadi jangan heran Jakarta bisa kelola daerahnya, dengan begitu banyak fasilitas publik seperti transportasi publik, urus banjir, sekolah dan kesehatan gratis. Malah gaji PNS DKI Jakarta sangat tinggi.
Baca Juga:
Ketergantungan pada pemerintah pusat ini bisa jadi menjadi alasan Bupati ADD menginisiasi seminar di Larantuka untuk semua Pemkab se- NTT awal Desember 2025 untuk bicara atau tuntut pemerintah pusat di Jakarta terkait ketimpangan fiskal ini.
Dana desa yang bersumber dari APBN yg ditransfer ke APBD Flotim di tahun 2024 sebesar 177, 12 miliar untuk 229 desa dengan besaran tiap desa berbeda. Berkisar antara 705 juta sampai 1,16 milyar.
Dana Desa digunakan untuk ; BLT, program stunting, kegiatan produktif , termasuk ketahanan pangan, juga infrastruktur di desa seperti semenisasi jalan.
Selain itu ada Dana Kelurahan sekalipun besarnya lebih kecil sekitar 200-400 juta per kelurahan. Pada hal kita punya kelurahan dengan populasi cukup besar seperti Ekasapta, Waibalun dan Waiwerang.
Dari data APBD Flotim 2025, per 23 Desember hasil PAD nya tercatat 68,55 milyar. Rinciannya; Pajak Daerah sebesar 17, 67 miliar, Retribusi Daerah 5,67 miliar.
Baca Juga:
Inersia dan Viskositas Birokrasi: Dua Musuh Sunyi dalam Sistem Birokrasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar 3,11 milyar dan Lain-lain PAD yg sah sebanyak 42,15 milyar.
Targetnya sebelumnya yang diputuskan pada APBD 2024 sebesar 83,43 miliar. Memang belum mencapai target, namun target PAD ini dibuat saat Bupati nya Sulastri yang melanjutkan kepemimpinan Penjabat Bupati Doris Rihi.
Target boleh tinggi tapi harus juga realistis. Apalagi capaian PAD Flotim dalam 15 tahun terakhir belum maksimal. Masih antara 45 Miliar hingga 60 Milyar.
Jika dibandingkan dengan pencapaian PAD 2024 lalu, sebesar 55 Milyar maka ada kenaikan 22 %. Ini hasil yg patut diapresiasi. Jika kita mau lebih progresif maka kita bisa bandingkan PAD Kota Kupang 2025, dari target 133 miliar tercapai 134 milyar.
Catatan kritis nya dalam paparan perolehan PAD tersebut, hanya dirinci sumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tapi tidak dijelaskan berapa item sumbangsihnya dan dari mana sumber PAD untuk hasil bagi Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan serta PAD lain-lain yg sah.
Baca Juga:
Budaya Politik Baru Berkearifan Lamaholot untuk Ketangguhan Peradaban
Ada 43 miliar kontribusi dari Lain-lain PAD yang sah.Mestinya publik diberitahu rincian nya. Padahal sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa RSUD Larantuka sebagai OPD pengampu memberikan kontribusi 28 milyar dari 43 miliar.
Karena kita kan tidak berharap banyak pada RSUD Larantuka sebagai BLUD yg sumbangsih pada PAD nya adalah dengan mencatat secara akuntansi berapa sumbangsih nya. Masakan kita tunggu sakit dulu baru PAD naik.
Bersambung….(Dua Tulisan Lainnya akan Tayang Besok dan Jusa) / Foto ilustrasi digenerate oleh IA
Leave a Reply