Eposdigi.com – Jakarta, 20 September 2023 – Kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan ke kantor DPR RI dan Monumen Pancasila Sakti. Sebagai bentuk pendalaman dan pemahaman kami dalam Mata kuliah Pendidikan Politik yang di ampu oleh Ibu Dr. Yatti Rosmiati S.Pd.,M.Pd.
Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani semester kelima di kelas FKIP PPKn dan PPKE Unpam diharuskan untuk mengambil bagian dalam kunjungan pembelajaran. Tujuannya adalah agar kami dapat memahami secara lebih mendalam mengenai struktur kelembagaan negara serta sejarah Republik Indonesia.
Sebagai mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kami menyadari bahwa betapa pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan negara kita.
Oleh karena itu, kunjungan kami ke DPR RI dan Monumen Pancasila Sakti menjadi langkah strategis dalam mendalami pemahaman kami terkait mata kuliah ini.
Mata kuliah Pendidikan Politik membahas peran warga negara dalam sistem politik Indonesia. Lewat kunjungan ini Kami berharap dapat memahami lebih mendalam bagaimana sistem kerja perwakilan rakyat di DPR RI dalam mewakili kepentingan masyarakat dan bagaimana sistem demokrasi beroperasi di Indonesia.
Kunjungan kami ke DPR RI akan memberikan kami wawasan langsung tentang proses pembuatan undang-undang, peran legislator, serta bagaimana hukum di Indonesia diterapkan dan diubah.
Baca juga:
Belajar dari Ismail Bachtiar: Lolos DPRD Provinsi Tanpa Baliho
Selain itu, kunjungan ini juga memberikan kami gambaran mendalami tentang makna sejarah Monumen Pancasila Sakti. Ternyata Monumen Pancasila Sakti memiliki makna sejarah yang besar. Yang mana tempat itu sebagai tempat yang mengenang peristiwa Tragedi 30 September.
Dari tempat bersejarah ini, kami akan belajar memahami sejarah politik Indonesia, khususnya peristiwa Tragedi 30 September 1965, dan pentingnya Pancasila sebagai landasan negara.
Melalui kunjungan ini, kami berharap untuk memahami bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membentuk identitas dan nilai-nilai yang kami junjung dalam konteks politik dan hukum. Hal ini akan membantu kami dalam menghubungkan konsep politik dan hukum dengan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum Indonesia.
Kunjungan kami ke DPR RI dan Monumen Pancasila Sakti sangat bermakna. Selama kunjungan ini, kami akan dapat memahami peran dan fungsi DPR RI dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan lebih mendalam, termasuk proses legislasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Baca juga:
Komisi X DPR: Guru Swasta yang Lulus PPPK Bisa Kembali Mengajar di Sekolah Asal
Kami juga akan dapat melihat secara langsung bagaimana proses legislasi berlangsung di DPR RI, yang akan membantu kami memahami bagaimana undang-undang dibuat, diajukan, dan diperdebatkan dalam konteks politik dan hukum.
Fungsi dan Peran DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia):
Fungsi Legislasi:
• Fungsi Utama: Salah satu fungsi utama DPR RI adalah membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang. Ini dilakukan dalam rangka mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum di Indonesia.
• Proses Perundangan: Anggota DPR RI terlibat dalam proses perumusan, perdebatan, dan pengesahan undang-undang. Mereka memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.
Fungsi Penganggaran:
• Penyusunan Anggaran: DPR RI berperan dalam penyusunan anggaran negara. Anggaran ini mencakup alokasi dana untuk berbagai program, proyek, dan kegiatan pemerintah. Prosesnya melibatkan perencanaan, tinjauan, diskusi, dan persetujuan.
• Pengawasan Pengeluaran: Setelah anggaran disetujui, DPR RI bertugas mengawasi penggunaan dana publik, memastikan bahwa alokasi sesuai rencana dan digunakan secara efisien. Mereka juga harus mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Baca juga:
Fungsi Pengawasan:
• Pengawasan Pemerintah: DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan eksekutif pemerintah. Mereka dapat memeriksa kepatuhan hukum, melakukan penyelidikan, dan memanggil pejabat publik untuk memberikan keterangan.
• Meningkatkan Transparansi: Melalui fungsi pengawasan, DPR RI bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas pemerintah, yang penting dalam menjaga akuntabilitas.
Peran Pemberian Persetujuan:
• Persetujuan Terhadap Kebijakan: DPR RI juga memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, seperti perjanjian internasional yang akan diratifikasi oleh negara.
Peran Wakil Rakyat:
• Mewakili Suara Rakyat: Anggota DPR RI dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, mereka harus mewakili suara dan aspirasi rakyat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan.
Baca juga:
Peran Pendidikan Politik:
• Pendidikan dan Informasi: DPR RI juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban politik warga negara.
DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi ini untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi yang sehat, serta penyelenggaraan negara yang sesuai dengan kepentingan dan hak-hak warga negara Indonesia.
Selain itu melalui kunjungan ini pemahaman kami tentang sejarah DPR RI juga akan diperkaya. Sejarah DPR RI mencerminkan perjalanan panjang Indonesia sebagai negara merdeka dan perkembangan politik, konstitusi, serta sistem hukumnya selama berpuluh-puluh tahun.
Kunjungan ini telah memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk belajar tidak hanya mengenai fungsi dan peran DPR RI, tetapi juga tentang sejarah awal pembentukannya.
Sejarah DPR RI
Masa Awal Kemerdekaan (1945–1949)
Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang baru terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. DPR pertama terdiri dari para pemimpin perjuangan kemerdekaan dan tokoh-tokoh nasional yang memainkan peran penting dalam menyusun dan mengesahkan UUD 1945.
Baca juga:
DPR pada periode ini memiliki tugas utama untuk merancang UUD 1945, yang menjadi landasan bagi konstitusi Indonesia. Mereka juga terlibat dalam pembentukan pemerintahan, termasuk pemilihan Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia.
Masa Republik Indonesia Serikat (1949–1950)
Selama periode Republik Indonesia Serikat (1949–1950), DPR menghadapi perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Indonesia berubah dari negara federal menjadi negara kesatuan, yang memengaruhi peran dan wewenang DPR. Konstitusi Federal menjadi Konstitusi Sementara dan DPR membentuk Dewan Konstituante untuk merumuskan konstitusi baru.
Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950–1956)
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibentuk selama periode ini sebagai pengganti DPR, dan DPRS memiliki tugas utama untuk menyelesaikan konstitusi baru Indonesia. Mereka berhasil mengadopsi UUDS 1950, yang menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan.
Masa DPR Hasil Pemilu 1955 (1956–1959)
Hasil pemilu tahun 1955 menghasilkan DPR baru yang memiliki komposisi yang lebih beragam. Periode ini mencatat perkembangan penting dalam sejarah politik Indonesia, termasuk perdebatan tentang peran agama dalam negara. DPR pada saat itu turut berperan dalam pengesahan berbagai undang-undang yang mendukung pembangunan nasional.
Baca juga:
Masa DPR Hasil Dekrit Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959–1965)
Pada tahun 1959, berdasarkan Dekrit Presiden, UUD 1945 mengalami perubahan, dan terbentuklah DPR yang baru. Masa ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam komposisi DPR dan struktur pemerintahan. Di bawah UUD 1945 yang baru ini, DPR memiliki peran yang lebih kuat dalam proses politik dan hukum, yang mencerminkan perkembangan politik penting dalam sejarah Indonesia.
Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966)
Peristiwa Tragedi 30 September 1965 memengaruhi peran dan komposisi DPR, terutama setelah penghapusan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masa ini dicirikan oleh penguatan otoritas militer dan perubahan dramatis dalam politik nasional.
Masa Orde Baru (1966–1999)
Selama masa Orde Baru, DPR menjadi alat penting bagi pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan program-program politik dan ekonomi. Peran DPR dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintah mengalami pembatasan yang lebih besar.
Masa Reformasi (1999–sekarang)
Reformasi tahun 1998 mengakibatkan perubahan besar dalam politik Indonesia. DPR menjadi lebih independen, peran oposisi menjadi lebih kuat, dan pengaruh militer dalam politik mengalami penurunan.
Baca juga:
Periode ini juga mencatat sejumlah amandemen pada UUD 1945, yang berdampak signifikan pada konstitusi dan sistem hukum Indonesia.
Melalui kunjungan ini, sebagai mahasiswa, kami berharap dapat memahami lebih mendalam bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia membentuk identitas dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam konteks politik dan hukum.
Kami semua meyakini bahwa kunjungan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Sistem Hukum Indonesia, Pendidikan Politik, dan peran warga negara dalam menjaga demokrasi serta nilai-nilai Pancasila.
Mereka yakin bahwa pengalaman ini akan memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan pemahaman dan kesadaran politik mereka sebagai mahasiswa.
Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan PKn Universitas Pamulang
Leave a Reply