Tantangan Pemerintahan Baru; Memperbaiki Indeks Kemudahan Bisnis Indonesia

Eposdigi.com – Belum lama ini (25/10/2019),Bank Dunia merilis laporan Indeks Kemudahan Berbisnis Dunia (tahun 2020 ,Easy of Doing Business). Laporan tersebut berisi data indeks kemudahan berbisnis pada 190 negara di dunia.

Dalam laporan tersebut, Indonesia memperoleh nilai 69,6 dari rentang 100 dan menempati peringkat ke 73. Peringkat tersebut sama dengan peringkat tahun lalu, meski ada kenaikan nilai tipis, sebesar 1,64 poin.

Menurut laporan tersebut seperti dilansir Bisnis.com, Indonesia masih perlu memperbaiki banyak hal untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, seperti penyederhanaan prosedur dan pembayaran pajak.

Menurut laporan tersebut dalam hal prosedur memulai usaha di Indonesia para pengusaha masih harus melewati 11 prosedur. Jumlah ini jauh di atas rata-rata Negara di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur yang hanya sebanyak 6,5 prosedur.

Baca Juga:

Index Daya Saing Indonesia Tahun 2019 Turun 5 Poin

Selain itu dalam hal pajak, di Indonesia, jumlah pajak yang harus dibayar para pengusaha mencapai 26 jenis per tahun. Sementara itu negara lain di kawasan ini, jumlah pajak yang harus dibayar ada 20,6 jenis.

Di samping itu, menurut laporan tersebut, dalam hal penegakan hukum terhadap kontrak, saat ini biaya yang dikeluarkan pengusaha masih terlalu tinggi yakni 74% dari nilai klaim.

Biaya ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Negara di kawasan ini yaitu hanya 47,2% dari nilai klaim. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan banyak perbaikan.

Selain itu dari segi ketenagakerjaan, Bank Dunia menyebutkan bahwa, diantara negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia adalah salah satu negara dengan peraturan ketenagakerjaan yang kaku, khususnya terkait perekrutan.

Namun dalam laporan tersebut Bank Dunia pun menyatakan Indonesia telah melakukan perbaikan pada 5 dari 10 sektor yang menjadi indikator penilaian.

Jumlah ini merupakan yang terbanyak kedua secara global setara dengan Myanmar. Negara yang melakukan perbaikan terbanyak yakni China, yang melakukanperbaikan di 8 dari 10 sektor.

Jika pemerintah baru ingin mendatangkan investor lebih banyak pada periode ini, kemudahan berbisnis mesti di perbaiki. Jika tidak, mimpi untuk menjadi Negara dengan penghasilan perkapita 320 juta/tahun atau 27 juta/bulan pada tahun 2045 tidak mungkin terwujud. (Foto : tandaseru.id)