75 Ribu Desa Butuh Mata Publik: PWMOI Dorong Program Satu Desa, Satu Wartawan

Eposdigi.com — Pengawasan terhadap pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme birokrasi dan lembaga pengawasan formal. Masyarakat juga membutuhkan akses informasi yang cepat, terbuka, dan berasal langsung dari lapangan.

Atas dasar itu, Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) meluncurkan program “Satu Desa-Satu Wartawan” (One Village, One Journalist/Reporter). Program tersebut ditujukan untuk memperkuat fungsi kontrol sosial sekaligus mendorong keterbukaan informasi pembangunan di sekitar 75 ribu desa di Indonesia, terutama desa-desa yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Ketua Umum PWMOI, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, mengatakan program tersebut lahir dari persoalan masih terbatasnya akses informasi dan pengawasan pembangunan di sejumlah wilayah desa.

Menurut dia, lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Lemahnya akses informasi di desa, khususnya di daerah 3T, turut berkontribusi terhadap terjadinya KKN,” ujar Jusuf Rizal kepada wartawan di Jakarta.

Baca Juga:

Netizen Jurnalism; Berkat atau Kutuk?

Desa Membutuhkan Mata dan Telinga dari Dalam

Jusuf Rizal menilai persoalan pembangunan di desa tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diawasi dan diketahui publik.

Ketika informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pembangunan sulit diakses masyarakat, ruang pengawasan publik menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut berpotensi membuat berbagai persoalan pembangunan terlambat diketahui.

Dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan, fasilitas publik yang tidak optimal, hingga program pemberdayaan masyarakat yang tidak mencapai sasaran.

Karena itu, menurut Jusuf Rizal, desa membutuhkan orang-orang yang mampu mengumpulkan fakta, memeriksa informasi, mendokumentasikan peristiwa, dan menyampaikan informasi kepada publik secara bertanggung jawab.

“Setiap desa diharapkan memiliki wartawan atau reporter yang dapat menjadi mata dan telinga masyarakat dalam melihat perkembangan pembangunan di desa,” katanya.

Baca Juga:

Guna Meningkatkan Kualitas Jurnalis, IJW Gelar Pra UKW Massal Gratis di Sumut

Mengapa Desa Membutuhkan Jurnalisme Warga?

Kehadiran wartawan maupun netizen journalist/jurnalis warga di tingkat desa menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi digital.

Selama ini, tidak semua peristiwa di desa dapat dijangkau media massa yang berada di tingkat kabupaten, provinsi, apalagi nasional. Jarak geografis, keterbatasan sumber daya media, dan minimnya informasi dari lapangan membuat banyak persoalan desa tidak mendapatkan perhatian publik.

Di sinilah jurnalisme desa dapat memainkan peran penting.

Seorang jurnalis atau jurnalis warga di desa dapat membantu:

• Mendokumentasikan pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
• Mengangkat persoalan masyarakat yang sering luput dari perhatian media besar.
• Menyampaikan informasi publik secara lebih cepat kepada masyarakat.
• Menjadi kanal komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa.
• Mendorong transparansi penggunaan anggaran desa tanpa mengambil alih kewenangan lembaga audit atau aparat penegak hukum.
• Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.
• Membangun arsip digital desa mengenai pembangunan, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.

Namun, fungsi tersebut harus dijalankan dengan prinsip jurnalistik. Jurnalis desa bukanlah “hakim” yang menentukan seseorang bersalah atau tidak. Tugasnya adalah mencari fakta, melakukan verifikasi, menghadirkan pihak-pihak terkait, dan menyajikan informasi secara berimbang.

Dengan demikian, keberadaan jurnalis desa diharapkan bukan untuk menciptakan konflik dengan pemerintah desa, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kontrol sosial dan keterbukaan informasi.

Baca Juga:

Hari Komunikasi Sosial Sedunia 2023: “Berbicara Dengan Hati”

Memanfaatkan Revolusi Digital

Jusuf Rizal mengatakan perkembangan teknologi digital dan revolusi industri harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik atau clean and good governance.

Menurut dia, masyarakat desa kini memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memproduksi dan menyebarkan informasi dibandingkan masa sebelumnya.

Dengan dukungan telepon pintar, internet, media sosial, dan media online, sebuah peristiwa di desa dapat diketahui masyarakat luas dalam waktu relatif singkat.

Namun, kemudahan tersebut juga memiliki tantangan. Informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar. Karena itu, kemampuan jurnalistik menjadi penting agar masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi produsen informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

“Revolusi industri harus dapat dimaksimalisasi untuk ikut membantu pemerintah dalam mendukung clean and good governance,” ujar Jusuf Rizal.

Baca Juga:

Hoax Tentang Penculikan Anak, Fenomena Apa ini?

PWMOI Siapkan Pelatihan dan Sertifikasi

Program Satu Desa, Satu Wartawan tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan reporter di desa, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kewartawanan.

PWMOI menyatakan akan memberikan pelatihan kompetensi jurnalistik dan pendidikan kewartawanan, termasuk pemahaman mengenai teknik peliputan, penulisan berita, verifikasi informasi, etika jurnalistik, serta penggunaan media digital.

Bagi peserta yang belum memiliki media online, PWMOI juga menyatakan akan memberikan fasilitasi melalui media group Jaring Media Nusantara (JMN).

Program tersebut terbuka bagi masyarakat yang berminat menjadi wartawan atau reporter di wilayahnya masing-masing.

Peserta yang mengikuti program juga akan mendapatkan fasilitas berupa kartu reporter dan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWMOI, sesuai dengan ketentuan organisasi dan program yang berlaku.

Baca Juga:

Media Sosial Menjadi Salah Satu Penyebab Depresi Pada Anak dan Remaja Kita. Apa yang Harus Kita Lakukan?

Bangun Kolaborasi Lintas Lembaga

Untuk menjalankan program tersebut, PWMOI menyatakan akan membangun koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kementerian Pertahanan, serta berbagai perusahaan di sektor telekomunikasi.

PWMOI juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, literasi digital, kapasitas jurnalistik masyarakat, serta akses informasi dari desa ke tingkat nasional.

Pada akhirnya, program Satu Desa, Satu Wartawan diharapkan tidak sekadar melahirkan reporter baru, tetapi membangun ekosistem informasi desa yang sehat.

Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan dan pemberitaan. Desa juga harus mampu menjadi subjek yang menceritakan sendiri proses pembangunan, persoalan, potensi, dan perubahan yang terjadi di wilayahnya.

Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang dilaksanakan, tetapi pembangunan yang dapat diketahui, dipantau, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Program Satu Desa, Satu Wartawan terbuka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan dan pengalaman di bidang jurnalistik, khususnya mereka yang berada di wilayah desa dan memiliki kepedulian terhadap persoalan pembangunan serta kepentingan masyarakat setempat.