Eposdigi.com – Ada satu pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting daripada sekadar apakah program pemerintah Flores Timur berjalan atau tidak:
Apakah birokrasi Flores Timur saat ini sudah memiliki kapasitas untuk menjalankan visi sebesar “Lompatan Jauh Flores Timur”?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan daerah tidak pernah hanya ditentukan oleh bagus atau buruknya sebuah visi. Visi adalah arah. Kebijakan adalah instrumen. Anggaran adalah sumber daya. Tetapi yang mengubah semuanya menjadi kenyataan adalah birokrasi.
Di sinilah persoalannya. Kita sering membicarakan kepala daerah seolah-olah ia adalah satu-satunya mesin pembangunan. Padahal seorang bupati tidak mudah merencanakan seluruh program, membaca seluruh regulasi, mengendalikan seluruh OPD, menyelesaikan seluruh hambatan teknis dan mengawasi seluruh proyek secara langsung.
Ada ribuan keputusan administratif yang harus dibuat oleh birokrasi setiap hari.
Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup dilihat dari seberapa besar visi politik kepala daerah. Ia juga harus dilihat dari seberapa kuat kapasitas birokrasi menerjemahkan visi tersebut menjadi keputusan, program, tindakan dan hasil.
World Bank bahkan menempatkan kualitas birokrasi, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakannya sebagai bagian penting dari ukuran government effectiveness.
Maka, kalau Flores Timur sungguh-sungguh ingin merealisasikan visi “lompatan jauh”, mungkin sudah waktunya untuk berhenti melihat birokrasi hanya sebagai struktur organisasi.
Birokrasi harus dilihat sebagai operating system pembangunan daerah. Kalau operating system-nya lambat, secanggih apa pun program yang dibuat, perangkat pembangunan tetap akan mengalami ‘lag’.
Baca Juga:
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Visi Besar Tidak Boleh Ditopang Birokrasi Lambat
Gagasan “Lompatan Jauh Flores Timur” yang diusung Bupati Anton Doni Dihen dan Wakil Bupati Ignas Uran pada dasarnya membutuhkan perubahan cara kerja pemerintahan. Lompatan tidak mungkin dilakukan dengan pola kerja yang masih nyaman pada rutinitas.
Target akselerasi membutuhkan birokrasi yang mampu berpikir cepat dan bekerja lebih cepat, tetapi tetap taat hukum; berani mengambil keputusan, tetapi tetap akuntabel; inovatif, tetapi tidak sembrono; serta memiliki keberanian menyelesaikan masalah, bukan sekadar melaporkannya.
Di sinilah posisi Kepala Dinas dan pimpinan OPD menjadi sangat strategis.Mereka bukan hanya pejabat administratif semata. Mereka adalah penerjemah visi kepala daerah ke dalam bahasa teknokratis dan operasional.
Ketika Bupati mengatakan ingin mempercepat sektor peternakan. Kepala OPD harus menerjemahkannya menjadi desain program, kebutuhan anggaran, analisis risiko, kesiapan regulasi, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan dan indikator keberhasilan.
Bupati berbicara tentang peningkatan produktivitas pertanian. OPD harus tahu apa hambatannya, siapa yang harus bekerja, berapa sumber dayanya, apa regulasinya, berapa targetnya dan kapan hasilnya dapat diukur.
Dengan kata lain: Bupati menentukan arah lompatan. Birokrasi mesti memastikan kaki pemerintah benar-benar mampu menghentak tanah.
Baca Juga:
Masalahnya Bukan Sekedar : “Pejabat Bagus atau Tidak”
Di sinilah evaluasi birokrasi Flores Timur harus dinaikkan levelnya. Jangan hanya bertanya: “Apakah kepala dinas ini orang baik?” Pertanyaan itu terlalu sederhana.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah: Apakah orang tersebut tepat untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya? Apakah kompetensinya sesuai dengan jabatan? Apakah ia mampu membaca persoalan? Apakah ia mampu menerjemahkan visi kepala daerah?
Apakah ia mampu mengambil keputusan? Apakah ia mampu mengelola konflik? Apakah ia mampu bekerja lintas-OPD? Apakah ia memahami regulasi tetapi tidak menjadikan regulasi sebagai alasan untuk berhenti bekerja?
Apakah ia berani mengatakan kepada pimpinan bahwa sebuah kebijakan memiliki risiko? Dan yang paling penting: Apakah kinerja nyata menjadi dasar utama seseorang dipertahankan atau digeser dari sebuah jabatan?
Inilah substansi meritokrasi. Meritokrasi bukan sekadar “memilih orang pintar”.
Meritokrasi adalah menempatkan orang yang paling kompeten untuk pekerjaan tertentu, mengukur kinerjanya secara objektif, memberikan ruang untuk berkembang, dan membuat karier birokrasi tidak bergantung terutama pada kedekatan personal maupun kepentingan nonprofesional.
Literatur tata kelola pemerintahan telah lama menunjukkan hubungan antara birokrasi yang meritokratis, kompetensi teknis dan kualitas pemerintahan. Francis Fukuyama, misalnya, memasukkan rekrutmen dan promosi berbasis merit serta keahlian teknis sebagai bagian penting dalam mengukur kualitas governance.
Bahkan kajian World Bank mengenai kapasitas negara menempatkan birokrasi profesional dan meritokratis sebagai salah satu fondasi penting bagi kapasitas sektor publik yang efektif.
Artinya, meritokrasi bukan teori akademik yang jauh dari realitas Flores Timur. Ia adalah kebutuhan praktis pemerintahan. Bersambung…..
Leave a Reply