Eposdigi.com – Karena itu, jika Bupati Anton Doni dan Wakil Bupati Ignas Uran serius menjadikan “Lompatan Jauh Flores Timur” sebagai agenda transformasi, maka salah satu reformasi paling fundamental yang perlu dilakukan adalah: membangun birokrasi berbasis merit dan kinerja.
Bukan sekadar slogan. Tetapi sistem. Evaluasi pejabat harus dilakukan secara objektif berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, integritas, capaian kinerja, kemampuan manajerial, kemampuan inovasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan membangun koordinasi dan keberhasilan menerjemahkan target RPJMD ke dalam hasil nyata.
Dengan demikian, pertanyaan tentang siapa yang menduduki jabatan tidak lagi berhenti pada: “Siapa orangnya?” Tetapi berubah menjadi: “Apa kompetensinya, apa rekam kinerjanya dan apa yang mampu ia hasilkan?”
Ini bukan berarti semua pejabat harus diganti. Justru sebaliknya. Pejabat yang berkinerja baik harus dilindungi dan diperkuat. Pejabat yang membutuhkan peningkatan kapasitas harus dibina.
Pejabat yang salah penempatan harus diperbaiki. Dan pejabat yang berulang kali gagal memenuhi mandat harus dievaluasi secara serius.Itulah meritokrasi yang sehat.
World Bank juga menekankan bahwa kualitas tenaga publik tidak hanya ditentukan oleh perekrutan, tetapi juga oleh praktik manajemen, motivasi, pengembangan kompetensi, integritas, transparansi dan penggunaan teknologi.
Jadi reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat. Yang harus diubah adalah ekosistem kinerja.
Baca Juga:
Birokrasi Harus Bergeser: Dari “Pejabat” Menjadi “Eksekutor”
Flores Timur Membutuhkan “Audit Kapasitas Birokrasi”
Karena itu, daripada sekadar melakukan evaluasi administratif rutin, Flores Timur membutuhkan sesuatu yang lebih berani: Audit kapasitas birokrasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus dipetakan. Apa mandatnya?
Apa targetnya? Apa sumber dayanya? Apa hambatannya? Apa kapasitas SDM-nya? Apa capaian kinerjanya? Apa inovasinya? Apa masalah yang berulang? Apa ketergantungannya terhadap OPD lain? Dan yang paling penting:
Apakah OPD tersebut mampu menjadi mesin pelaksana visi Lompatan Jauh Flores Timur? Dari sana akan terlihat siapa yang menjadi accelerator dan siapa yang menjadi bottleneck. Ini penting karena kegagalan sebuah program tidak selalu berarti kebijakannya buruk. Bisa saja kebijakannya baik, tetapi institusi pelaksanaanya tidak memiliki kapasitas.
World Bank sendiri mengingatkan bahwa kebijakan yang baik dapat gagal ketika kapasitas implementasinya lemah, sementara kualitas institusi dapat sangat berbeda bahkan di dalam satu pemerintahan.
Dengan demikian, evaluasi birokrasi bukan tindakan menghukum. Ia adalah tindakan menyelamatkan agenda pembangunan.
Baca Juga:
Birokrasi Flores Timur Yang Berjalan Lambat, Lompatan Jauh Sulit Tercapai
Dari “Laporan” Menuju “Hasil”
Flores Timur juga perlu mengubah budaya birokrasi dari activity oriented menuju result oriented. Jangan lagi merasa berhasil hanya karena program telah dilaksanakan.
Tanyakan: Apa perubahan yang terjadi? Berapa produktivitas yang meningkat? Berapa pendapatan masyarakat yang bertambah? Berapa biaya yang berhasil ditekan?
Berapa waktu pelayanan yang dipangkas? Berapa persoalan yang berhasil diselesaikan? Berapa investasi yang masuk? Berapa lapangan kerja yang tercipta? Karena rakyat tidak hidup dari indikator administratif.
Rakyat hidup dari hasil pembangunan. Inilah semangat performance management: menghubungkan pekerjaan birokrasi dengan tujuan pembangunan yang konkret.
Pada Akhirnya, Lompatan Jauh adalah Ujian Kapasitas Negara
Maka, perdebatan mengenai birokrasi Flores Timur sesungguhnya jauh lebih besar daripada persoalan pergantian seorang pejabat. Ini adalah pertanyaan tentang kapasitas pemerintah daerah.
Apakah Flores Timur mampu membangun birokrasi yang bergerak lebih cepat daripada masalah? Apakah birokrasi mampu mengimbangi ambisi pembangunan kepala daerah?
Apakah pejabat ditempatkan berdasarkan kompetensi? Apakah kinerja benar-benar menentukan karier? Apakah inovasi dihargai? Apakah kegagalan dievaluasi?
Apakah pejabat yang berkinerja baik mendapatkan ruang? Apakah birokrasi mampu mengatakan “tidak” ketika sebuah kebijakan berisiko melanggar aturan, tetapi sekaligus mampu menawarkan solusi yang legal?
Baca Juga:
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Kalau jawabannya belum, maka di situlah pekerjaan rumah terbesar pemerintahan sekarang.
Sebab lompatan pembangunan tidak mungkin dilakukan dengan birokrasi yang hanya berjalan dengan kecepatan rutinitas.
Flores Timur tidak membutuhkan birokrasi yang takut salah sampai tidak berani bekerja. Tetapi Flores Timur juga tidak membutuhkan birokrasi yang berani bekerja tanpa perhitungan hukum dan tata kelola.
Yang dibutuhkan adalah birokrasi profesional: berani, kompeten, cepat, taat aturan, terukur dan bertanggung jawab. Dan pada titik inilah meritokrasi menjadi jalan perubahan. Bukan karena semua pejabat lama harus disingkirkan. Bukan karena semua pejabat baru pasti lebih baik.
Tetapi karena jabatan publik harus dikembalikan pada prinsip paling sederhana: orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, bekerja dengan target yang jelas, dinilai dengan ukuran yang objektif dan bertanggung jawab atas hasilnya.
Kalau itu berhasil dibangun, maka “Lompatan Jauh Flores Timur” tidak lagi hanya menjadi slogan politik. Ia akan berubah menjadi kapasitas institusional.
Dan ketika kapasitas institusional itu sudah terbentuk, siapa pun yang kelak memimpin Flores Timur akan memiliki mesin pemerintahan yang jauh lebih kuat untuk membawa daerah ini bergerak maju.
Sebab sesungguhnya yang harus diwariskan oleh sebuah pemerintahan bukan hanya proyek. Yang harus diwariskan adalah birokrasi yang semakin profesional.
Karena kepala daerah bisa berganti. Program bisa berganti. Politik bisa berubah. Tetapi birokrasi yang profesional harus tetap berdiri sebagai institusi yang bekerja untuk rakyat.
Flores Timur tidak kekurangan orang pintar. Yang harus kita bangun sekarang adalah sistem yang memastikan orang-orang yang kompeten mendapatkan ruang untuk bekerja, orang-orang yang berprestasi mendapatkan penghargaan, dan setiap jabatan publik benar-benar dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
Sebab lompatan jauh tidak dimulai dari kaki.Lompatan jauh dimulai dari tumpuan yang kuat.Dan tumpuan itu adalah birokrasi yang meritokrasi, profesional dan berorientasi hasil.
Leave a Reply