Eposdigi.com – Hari-hari ini media sosial kita dipenuhi oleh berita meninggalnya YBR, seorang anak usia 10 tahun, diduga karena bunuh diri pada Kamis (29/1). Ia adalah siswa kelas IV pada salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia meninggalkan sepucuk surat, yang ditulis tangan, di sekitar lokasi kejadian. Dalam surat tersebut YBR berpamitan dengan ibunya, meminta ibunya merelakan kepergiannya. Ia juga meminta ibunya untuk jangan menangis dan jangan merindukannya.
Dalam pemeriksaan polisi ditemukan bahwa sebelum korban melakukan tindakan nekatnya, korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh ibunya karena ibunya tidak memiliki uang saat itu.
Baca Juga:
Benarkah Banyak Anak Menjadi Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan dan Stunting di NTT?
Diduga peristiwa ini menjadi salah satu pemicu tindakan nekat YBR mengakhiri hidupnya. Selain itu, diduga masih ada faktor lain yang ikut menjadi pemicu munculnya tindakan nekat ini yakni adanya tagihan uang sebesar Rp 1.220.000 untuk siswa kelas IV.
Keberadaan tagihan tersebut diungkap oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Veronika Milo, seperti dilansir DetikBali.
Kata Veronika, dari jumlah tagihan tersebut, orang tua YBR sudah membayar sebesar 500 ribu rupiah, sehingga tersisa 720 ribu rupiah. Kerap siswa yang belum lunas dikumpulkan setelah pulang sekolah untuk diingatkan agar orang tua membayar tunggakan tersebut.
Baca Juga:
Enam hal Ini yang Menjadi Biang Keladi Petani Kita Belum Sejahtera
Diduga tunggakan ini menjadi pemicu lainnya. Selain itu, warga setempat mengungkapkan keluarga kurang memberi perhatian pada YBR. Terutama karena ia tinggal dengan nenek yang kini berusia 80 tahun dengan berbagai keterbatasan sehingga sulit memberi perhatian.
Meskipun demikian di sekolah ia adalah anak yang periang dan cerdas, seperti disampaikan ibu korban dalam wawancara Tribun Flores. Sejak kelas I hingga kelas IV, secara akademik YBD selalu memperoleh nilai bagus. Di kelas IV semester 1 YBR berada di ranking 5.
Tanggapan dari berbagai pihak
Menanggapi kasus ini, gubernur NTT dalam pernyataannya merasa terusik lantaran ada seorang anak meninggal hanya karena tidak bisa beli buku dan bolpoin. Ia mengakui, ini menjadi bukti kegagalan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Ngada, dan kegagalan pranata agama dan pranata adat.
Baca Juga:
Empat Hal Ini, Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Mendampingi Remaja
Ke depan Gubernur NTT mengajak semua pihak untuk memastikan kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir. Ia akan mendorong agar semua perangkat sosial diaktifkan guna meminimalisir kejadian serupa terulang di masa yang akan datang.
Ke depan Melkiades Laka Lena berjanji akan menghidupkan semua perangkat seperti PKH, dan perangkat sosial lain seperti RT/RW. Ia mendorong agar jika ada yang susah segera akan diberikan bantuan, karena uang ada, untuk urusan orang miskin, meskipun terbatas.
Tanggapan juga datang dari anggota komisi X DPR Habib Hasan. Anggota komisi yang membidangi pendidikan ini mempertanyakan, kenapa anggaran pendidikan yang besar belum sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak sekolah.
Baca Juga:
“Sepengetahuan kami, anggaran pendidikan dari APBN itu besar, harusnya kebutuhan dasar pendidikan di pendidikan dasar seperti buku dan alat tulis, bisa terpenuhi. Ini malah masih ada pungutan segala,” ujar Syarief seperti dikutip Kompas.com.
Sedangkan ketua komisi X DPR Hetifah Sjaifudin, mengecam adanya pungutan sebesar 1,2 juta rupiah dari sekolah terhadap siswa kelas IV, kelas di mana ada YBR. Ia menegaskan pungutan tersebut adalah pelanggaran hukum.
Menurut Hetifah, adanya pungutan tersebut harus didalami. Namun ia menegaskan bahwa pungutan di sekolah sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Ia menegaskan, larangan tersebut sudah diatur dalam UU sisdiknas no. 20/2003.
Baca Juga:
Presiden Prabowo juga memberi perhatian pada kasus ini. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Presiden memerintahkan untuk segera melakukan penanganan cepat pada pihak keluarga. Ia meminta agar pemerintah pada semua level berkoordinasi agar ke depan hal-hal seperti itu dapat diantisipasi. Selain itu, kepedulian sosial harus ditingkatkan.
Yang kita tunggu adalah tanggapan anggota DPR dari wilayah pemilihan NTT. Saya hanya membaca tanggapan dari Andreas Hugo Pareira, itu pun sangat normatif. Sedangkan dari 12 anggota DPR yang lain, sama sekali belum kedengaran tanggapannya. Mungkin mereka lupa bahwa mereka mewakili rakyat NTT.
Baca Juga:
Lebih dari Lima Tahun, NTT Belum Terpecahkan dalam ‘Rekor’ Ini
Kita miskin kepekaan dan kehilangan kemampuan antisipasi
Dari kasus ini, nampak bahwa negara tidak hadir dalam kehidupan masyarakatnya. Aparat kelihatan bijak membicarakan kesulitan dan prahara masyarakat, tetapi kehilangan kemampuan mereka dalam mengupayakan tindakan antisipatif, karena sebelumnya telah kehilangan kepekaan pada kepentingan masyarakat.
Mungkin karena sehari-hari mereka terlalu sibuk mengurusi kepentingan mereka sendiri dan bukan sibuk mengurusi kepentingan masyarakat. Ini sebetulnya menggambarkan sedang terjadi kerusakan birokrasi pemerintahan, termasuk birokrasi pendidikan kita.
Lebih dari itu, kasus ini juga menggambarkan rusaknya pranata sosial inti dalam masyarakat kita. Keluarga kita rusak berantakan. Anak dilahirkan tetapi tidak ada yang bertanggung jawab mengurusi.
Baca Juga:
Orang Tua dan Guru, Lakukan Langkah Ini Untuk Membentuk Self Control pada Diri Anak
Kerusakan yang sama juga terjadi di sekolah. Guru sibuk membekali anak dengan pengetahuan untuk menyiapkan anak menghadapi ujian dan lupa memperkuat daya juangnya dan besarkan jiwanya, sehingga anak rapuh menghadapi masalah dan tantangan kehidupan.
Pranata agama yang katanya menawarkan keselamatan tetapi di kasus ini memberikan harapan saja tidak mampu, sehingga seorang anak begitu mudah putus asa dan lebih memilih mengakhiri hidup daripada melanjutkan hidup, karena tidak mampu melihat harapan.
Mudah-mudahan kita belajar dari kasus dan situasi ini untuk lebih peka dan peduli satu sama lain. Kita berharap pemerintah lebih peduli pada kepentingan masyarakat dan tidak sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya.
Baca Juga:
Lima Hal yang Harus Dihindari Orang Tua, Agar Anak Tumbuh Dewasa dan Bermental Tangguh
Sehingga birokrasi pemerintah, termasuk birokrasi pendidikan kita tidak selalu terlambat memberi respon. Kita berharap aparat pemerintah kita lebih peduli dan lebih mampu melakukan antisipasi sehingga masyarakat lebih dapat bertumbuh daripada mengalami kehancuran seperti pada kasus ini.
Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto ilustrasi dari tangkapan layar sebuah video di WA
Leave a Reply