Sengketa Pilkades Tapobali, Disinyalir Pemkab Flotim Lindungi Kecurangan

Sospol
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Pemerintah Kabupaten Flores Timur dinilai gamang dan tidak transparan dalam proses penyelesaiaan sengketa Pilkades Tapobali, Kecamatan Adonara Timur.

Pasca pemilihan, Panitia Pilkades tingkat kabupaten telah menerima dan mengadili laporan pelanggaran yang diduga dilakukan Panitia Pilkades Tapobali dan calon incumbent, namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang disampaikan kepada pihak yang bersengketa.

Bupati dan Panitia Kabupaten diduga telah melakukan pembohongan terhadap publik karena telah sengaja menyembunyikan hasil siding sengketa Pilkades tersebut.

Baca juga: Polres Flores Timur Lakukan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Menurut  Semiun Yusuf dan beberapa tokoh masyarakat saat di konfirmasi (24/12) di kediaman mereka menjelaskan, pihaknya pernah didatangi melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Flores Timur, atas nama Yoseph mewawancarai tentang dampak yang bakal terjadi jika bupati memaksa melantik kepala desa incumbent.

Jawaban dari Semiun Yusuf bahwa untuk menjaga keharmonisan warga serta stabilitas keamanan di desa, sebaiknya bupati tidak melantik kepala desa terpilih.

“Saya sarankan agar bupati tidak melantik kepala desa terpilih, sebab keadaan di kampung bisa kacau karena konflik horizontal. Banyak pelanggaran yang dilakukan tepat sebelum pemilihan, juga penyimpangan lain selama ini yang sengaja didiamkan oleh masyarakat sendiri. Jika dipaksakan, siapa yang harus bertanggungjawab ?” tegas Semiun Yusuf.

Sementara salah satu Calon Kepala Desa Tapobali, Adrianus Masang saat ditemui mengatakan (25/12) dikediamannya menjelaskan pihaknya bersama calon kepala desa lain yang dinyatakan kalah telah berkoordinasi dan melaporkan proses Pilkades kepada Panitia Pilkades Kabupaten Flores Timur.

Baca juga: Dinamika Politik Menjelang Pilkades Di Indonesia

Laporan itu telah direspon dan proses persidangan sudah dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada hasil yang diputuskan atas sengketa tersebut.

“Dari proses persidangan, kami sangat yakin Pilkades Tapobali harus dianulir karena penuh dengan kecurangan. Secara electoral juga terungkap bahwa Calon Kepala Desa Incumbent tidak mendapat dukungan dari masyarakat,” kata Adrianus.

Lebih lanjut, Adrianus mengungkapkan: “Banyak hal yang harusnya dipertimbangkan oleh Bupati agar tidak memberikan dampak buruk bagi keamanan dan kenyamanan kami di Tapobali.”

Adrianus menambahkan, pihaknya telah mengantongi banyak bukti bahwa pendekatan penyelesaian masalah pada sengketa Pilkades Tapobali dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok, bukan atas kepentingan masyarakat Tapobali secara factual.

“Saya memiliki beberapa bukti yang menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan di Flores Timur sangat buruk karena mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Saya akan buka bukti itu untuk diketahui publik, agar semuanya jadi terang benderang, “ terang Adrianus.

Baca juga: Menggali Akar Demokrasi Desa Dari Tanah Leluhur

Ia melanjutkan, “Kami telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga informasi tentang proses penyelesaian sengketa ini sedikit tidaknya kami tahu. Apalagi informasi ini bersumber dari pihak yang berkompeten.”

Asal tahu saja, pantauan media di Desa Tapobali sudah terjadi gejolak. Sebahgian anak-anak muda bereaksi dengan cara mereka dan menegaskan akan bersikap lebih keras jika bupati tetap berkeras kepala memutuskan melantik Kepala Desa yang dianggap bermasalah.

Foto : internet

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of