Politik Pehen Poro

Sospol
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Beberapa hari berada di kampung, saya sungguh mendapat banyak informasi dan ilmu berharga tentang politik. Ini soal pemilu legislatif; pesta demokrasi yang bakal digelar bulan Februari mendatang.

Tulisan ini juga adalah bentuk kegundahan hati saya sebagai orang yang selama bertahun-tahun terus berjuang meningkatkan kesadaran warga untuk partisipasi dalam seluruh sektor pembangunan termasuk partisipasi warga dalam Pemilu.

Saya ambil contoh cerita dari  kampung saya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kampung saya, Desa Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng sebanyak 1900-an pemilih. Jumlah ini kalau tidak salah adalah DPT terbesar kedua setelah Desa Lamahala di Kecamatan Adonara Timur yang berada satu daerah pemilihan dengan kampung saya.

 Anehnya, sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada anggota DPRD Kabupaten terpilih dari kampung ini. Dari sisi keterwakilan warga, ini tentu suatu kerugian besar karena suara pemilih sebanyak itu tidak mampu menghasilkan satu kursi DPRD Kabupaten.

Baca Juga:

Budaya Politik dan Politik Berbudaya

Sampai-sampai hal ini kerap menjadi bahan candaan dan lelucon bahkan menjadi lawakan wajib warga setiap lima tahunan. Suara pemilih sebanyak itu terbuang ke luar kampung.  Memang ini juga tidak salah karena siapapun boleh dipilih oleh warga, termasuk calon legislatif dari luar kampung.

Yang saya kuatirkan bukan soal pilihan calon di  dalam atau luar kampung tapi perihal perilaku politisi pehen poro sebagaimana judul tulisan ini. Meski saya juga mau bilang bahwa  jika dengan bersatu kita mampu menghasilkan satu kursi DPRD, kenapa itu tidak kita lakukan sebagaimana yang dilakukan beberapa desa lain dalam daerah pemilihan yang sama.

Selain jalur keluarga atau jalur balas budi,  salah satu sebab kenapa banyak suara pemilih terbuang ke luar kampung adalah karena warga desa kerap jadi objek politik yang saya sebut politik “Pehen Poro”. Maaf karena saya menggunakan Bahasa Lamaholot untuk menyebut politik jenis ini. Para politisi yang beraliran ini merasa tidak perlu pusing untuk sering turun ke warga.

Mereka tidak perlu selalu hadir dalam setiap hajatan atau musibah warga. Tidak perlu juga mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak baliho dan memanjang di sepanjang jalan. Politisi jenis ini cukup cerdik karena mereka tahu, warga desa kita masih banyak yang hidup susah sehingga gampang dibeli dan dikapling-kapling sesuai mau mereka.

Baca Juga:

Kenapa Caleg Harus Melangkah di Jalan Politik Gagasan?

Politisi aliran ini cukup menyiapkan uang tunai dengan nominal atau barang tertentu lalu mempercayakan satu dua orang warga di kampung-kampung untuk mencari 20 – 30 suara yang siap dibayar dan pasti memilih mereka.

Uang atau barang yang menjadi jaminan suara diserahkan ke koordinator dan baru diserahkan ke warga pemilih jika target suara benar-benar tercapai. Jika target tidak tercapai, uang wajib dikembalikan.

Jika lagi apes, uang  yang dititip ke koordinator  bisa saja ludes meski target jauh dari kesepakatan. Hal ini kerap menimbulkan keributan baru karena kesulitan menagih kembali uang yang sudah terpakai warga.  Kata warga, ini kesempatan kami mendapatkan uang dari para politisi karena setelah terpilih mereka dibayar mahal oleh negara sementara  kami tidak dapat apa-apa.

Karena itu kami minta bayar dimuka. Jika kami dalam keluarga sebanyak 3 orang yang memilih dan dibayar 300 ribu per suara, maka kami bisa mendapatkan uang sebanyak 900 ribu. Ini sudah sangat membantu meringankan beban kami.

Baca Juga:

Perbaikan Kesejahteraan Guru Hanya Menunggu Kemauan Politik Dari Para Politisi

Cerita seperti Ini ternyata sudah masif  terjadi dalam setiap pemilu. Sebab pemahaman warga kita tentang pemilu dan segala  konsekuensinya masih jauh dari apa yg kita dambakan tentang pemilu yang sehat dan demokratis.

Saya tidak menduga kalau politik Pehen Poro ini sudah mendera warga di kampung-kampung kita yang  masih lekat dengan norma adat dan agama selain memang dilarang norma kepemiluan. Hemat saya, hal ini memang tidak semata-mata kesalahan politisi kita.

Politisi kita hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara termasuk menyiapkan uang tunai untuk warga pemilih.Faktor kesadaran pemilih menjadi tantangan paling berat pemilu  kita saat ini.

Jika kesadaran memilih wakil rakyat hanya sebatas karena mendapatkan bayaran 200-300 ribu, harapan apa yang bisa kita gantungkan kepada mereka yang telah membayar dan terpilih  untuk kemaslahatan warga dan kemajuan daerah?

Perihal bagaimana meningkatkan kesadaran politik warga adalah tanggung jawab kita semua. Ya tugas negara, tugas partai politik dan kita semua sebagai pemilih.

Baca Juga:

Budaya Politik Baru Berkearifan Lamaholot

Politik pehen poro ini sungguh meluluhlantakan para politisi yang dengan niat baik dan tujuan mulia menjadikan jalan politik sebagai perjuangan menuju bonum commune.

Penulis adalah Warga NTT yang juga adalah Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT / foto ilustrasi dari suaramuhammadiyah.id

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of