Tujuh Kawasan Wisata Baru di NTT dikembangkan bersama Masyarakat Desa

Kupang, Eposdigi.com  – Potensi daya tarik wisata alam dan budaya di NTT sungguh tak ternilai. Panorama alam, keanekaragaman hayati, keaslian dan keunikan budaya, situs-situs budaya dan sejarah harus dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar, Desa adat Wae Rebo, Danau tiga warna Kelimutu, serta objek wisata lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana menggembangkan kawasan wisata baru lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, mengemukakan bahwa akan ada pengembangan tujuh kawasan wisata baru. Tujuh kawasan wisata yang dikembangkan di antaranya, Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Wolwal di Kabupaten Alor, Koanara di Kabupaten Ende, Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, dan kawasan Lamalera di Kabupaten Lembata.

Setiap kawasan wisata itu, lanjut Wawan, akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran dan lopo-lopo. Dimana pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,7 miliar untuk pengembangan tujuh kawasan wisata tersebut, masing-masing sekitar senilai Rp1,2 miliar lebih.

“Pengembangan tujuh kawasan wisata baru yang sudah kami canangkan akan dikerjakan masyarakat sendiri sehingga ada nilai manfaat langsung untuk mereka,” katanya di Kupang, Kamis (1/8).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat di desa setempat dalam mengerjakan langsung  pengembangan kawasan wisata itu dan apa keuntungan yang didapat dari program pengembangan sebanyak tujuh kawasan wisata baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan di daerah termasuk pembangunan pariwisata menegaskan komitmen pemerintah provinsi NTT untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek yang membangun tidak sekedar objek pembangunan.

“Jadi kami lakukan dengan pendekatan swakelola tipe 3 dengan kemitraan antara Dinas Paragraf dengan kelompok masyarakat dan pemerintah desa sehingga mempercepat pekerjaan sekaligus menghadirkan lapangan pekerjaan,” katanya.

Ia menambahkan, “Sedangkan pengawasan kegiatan pembangunan dilakukan konsultan pengawas dengan acuan kerja dari hasil perancangan konsultan perencana.”

Wayan mengatakan, kemitraan yang dibangun ini merupakan strategi yang tidak biasa mengingat umumnya proyek pembangunan pemerintah dikerjakan melalaui pihak ketiga atau kontraktor.

Kerjasama seperti ini tentu secara langsung membuat masyarakat dapat mengakses lapangan pekerjaan. Lebih dari itu dilibatkannya masyarakat agar tetap tumbuh semangat memiliki kawasan wisata yang dikembangkan. Dengan demikian ada tanggungjawab moril untuk menjaga dan melestarikannnya.

“Sehingga tidak hanya pemerintah atau pihak ketiga saja yang bergerak tapi melibatkan masyarakat sendiri karena potensi kerja yang paling besar justeru ada di masyarakat,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, upaya ini sesuai dengan semangat yang terus digaungkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa masyarakat juga harus bergerak dalam mewujudkan NTT bangkit dan sejahtera. (Foto Perairan Mulut Seribu, Oleh : Palce Amalo / mediaindonesia.com)