Eposdigi.com – Tidak dipungkiri bahwa saat ini banyak perusahaan rintisan atau startup terlibat dalam skandal keuangan yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap ekosistem startup.
Contoh kasus fraud yang dilakukan oleh salah satu startup adalah memanipulasi laporan keuangan. Perusahaan rintisan ini diduga menggelembungkan tingkat pendapatan dan , memanipulasi aset untuk menarik investor.
Terkait ini, detik.com (02/07/2025) menulis bahwa tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh perusahaan rintisan-berbasis teknologi- tidak terlepas dari tata kelola perusahaan yang buruk.
Banyak perusahaan rintisan menghadapi tekanan pertumbuhan yang luar biasa besar, berusaha untuk terus mempertahankan tingkat pertumbuhan untuk menarik investor untuk mempertahankan pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan.
Baca Juga:
Seberapa Sulit Menemukan Potensi Ekonomi Desa Di Flores Timur?
Pada saat yang sama, perusahaan rintisan ini sedang mencari model bisnis yang sesuai dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan pertumbuhan luar biasa dari dunia digital.
Sebab banyak startup berbasis teknologi berbeda model bisnis nya dengan perusahaan konvensional lainnya. Jika perusahaan konvensional cenderung mempertahankan stabilitas keuntungan, sementara startup lebih fokus pada inovasi dan mengejar pertumbuhan setinggi mungkin.
Karena itu, startup atau perusahaan rintisan ini cenderung memiliki tingkat resiko yang tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Tantangannya adalah model bisnis, dan tata kelola perusahaan konvensional cenderung lebih siap, sedangkan perusahaan rintisan masih mencari model bisnis yang cocok di tengah pertumbuhan yang tinggi, dengan tata kelola yang juga masih mencari bentuk terbaik.
Lantas apa hubungannya antara fraud perusahaan rintisan ini dengan koperasi merah putih?
Baca Juga:
Untuk mencari hubungan tersebut, titik tolak kita bukan pada inovasi dan penerapan teknologi digital tinggi pada banyak perusahaan startup. Tantangan yang sama-sama dihadapi oleh perusahaan rintisan dan Koperasi Merah Putih adalah sama-sama masih mencari model bisnis dan juga sumber daya manusia yang siap mengelola perusahaan secara sehat dan memiliki etika bisnis tinggi.
Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana cara kita mengukur kesiapan pengelolaan Koperasi Merah Putih, jika kita berangkat dari sikap skeptis seolah Koperasi Merah Putih pun berpotensi tinggi akan fraud?
Saya merasa bahwa harus cukup berani untuk mempertanyakan model bisnis koperasi merah putih, ditengah banyaknya BUMDes yang hingga saat ini belum bisa menjadi jantung penggerak ekonomi di desa.
Mungkin karena tidak terpublikasikan dengan baik, atau barangkali karena referensi saya yang terbatas sehingga belum bisa menangkap banyak kisah sukses BUMdes-BUmdes di Tanah Air.
Baca Juga:
Karena itu kemudian menggeneralisir seolah sebagian besar – tanpa harus mengatakan semua – BUMdes kita ternyata jauh dari yang diharapkan.
Mengapa jauh dari yang diharapkan? Pemikirannya sederhana. Jika BUMDes berhasil, kenapa kita harus menganggarkan banyak Uang Negara untuk Koperasi Merah Putih?
Apakah pemerintah kita kurang kerjaan sehingga membentuk banyak KMP di desa-desa kita. Lantas kemana BUMDes? Bagaimana sinergi bisnis antara BUMDes dan KMP? Pada akhirnya kita akan sampai pada pertanyaan penting ‘apa model bisnis terbaik KMP?
Koperasi Merah Putih dan BUMDes sama sama ada di desa. Mencoba untuk menggali potensi ekonomi di desa yang sama. Keduanya berusaha untuk mensejahterakan masyarakat desa.
Baca Juga:
SDM dan Menyemai Asa Sinergi BUMDes dengan Koperasi Merah Putih
Pertanyaan kemudian adalah model persaingan bisnis seperti apa yang akan diambil baik oleh KMP maupun BUMDes? Haruskah keduanya berebut untuk mengelola potensi ekonomi di desa? Atau keduanya harus bersinergi untuk mensejahterakan warga desa?
Apapun model bisnisnya, bagi saya yang terpenting adalah kesiapan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keduanya, entah KMP maupun BUMDes.
Beberapa tulisan sebelumnya mengenai KMP sudah disinggung soal SDM. Menurut saya jika kita tidak atau belum menyiapkan SDM secara serius maka kita masih akan mengulangi lagi ketidak mampuan BUMDes mensejahterakan desa. Entah dengan atau tanpa KMP.
Dan saya percaya bahwa jika kita benar-benar mengambil langkah yang sesuai untuk menyiapkan SDM secara serius maka kita dapat menemukan model bisnis terbaik atas sinergi BUMDes dengan KMP.
Baca Juga:
Pada saat yang sama, dengan SDM yang unggul kita bisa membangun tata kelola terbaik untuk BUMDes dan KMP. Tata kelola yang baik ini tentu saja akan menghindarkan kita dari potensi kecurangan atau fraud.
Leave a Reply