Eposdigi.com – Pembalajaran Tatap Muka (PTM) rencananya akan dimulai pada bulan Juli 2021. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, berbagai macam hal penting perlu diperhatikan serius, baik melalui pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, PTM terbatas pada bulan Juli nanti harus diselenggarakan dengan cermat dan hati-hati.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan lagi, bahwa sesuai arahan presiden, PTM terbatas diikuti peserta sebanyak 25% dari total kapasitas ruang belajar.
Baca Juga: Vaksinasi dan Upaya Untuk Mewujudkan Sekolah Tatap Muka
Kegiatan tatap muka, tidak boleh lebih dari 2 hari dalam seminggu dan durasinya maksimal 2 jam pertemuan. Pemerintah memastikan kegiatan PTM mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan dari peserta didik.
“Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit komorbid,” kata Prof Wiku dalam keterangannya, Kamis (10/6)
Mengutamakan keselamatan para peserta didik memiliki alasan kuat. Karena data menunjukkan bahwa masyarakat usia sekolah yakni 6 – 18 tahun menyumbang 9,6% dari kasus positif nasional dan 0,6% menyumbang kasus kematian nasional.
“Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas,” sebutnya
Baca Juga: Untuk Belajar Tatap Muka, Selain Vaksin Guru, Hal Apalagi yang Sangat Perlu Disiapkan?
Disamping itu pemerintah daerah juga diminta menekan laju penularan dan menurunkan angka kasus aktif di wilayahnya masing-masing. Hal ini karena potensi lonjakan paska lebaran masih mengancam.
Sehingga munculnya lonjakan kasus diberbagai daerah harus diantisipasi terutama pada kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan.
Dari hasil monitoring Satgas, bahwa Pulau Jawa sendiri menjadi kontributor terbesar kasus nasional mencapai 52,4% dari kasus yang ada. Angka ini, diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa minggu kedepan.
Baca Juga: Vaksin Guru, Sekolah Tatap Muka VS Pasien Corona Anak-Anak
Untuk itu, pemerintah daerah harus saling bergotong royong antar sesama di wilayahnya masing-masing ataupun antar wilayah. Sehingga kebijakan penanganan dapat efektif dan tepat sasaran dalam mencegah penularan antar masyarakat termasuk mencegah masuknya importasi kasus.
“Antisipasi lonjakan kasus, pemerintah lakukan upaya terbaiknya melalui langkah preventif hingga kuratif. Upaya ini dilakukan melalui peran strategis posko desa/kelurahan. Peran posko penting dalam mencegah penularan di tataran mikro. Sehingga tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari,” lanjutnya.
Bagi satgas di daerah, diminta mengevaluasi skenario penanganan tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT zona merah agar kasus dapat dikendalikan dengan efektif.
Baca Juga: Orang Tua Mengeluhkan Sekolah Daring
Juga memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat makro dengan mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota. Serta dengan menindak sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021.
“Langkah tepat kendalikan pandemi dengan maksimal dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali. Salah satu hasil jerih payah pengendalian pandemi dapat dilihat dengan mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap dan pembukaan pembelajaran tatap muka secara terbatas,” pungkas Prof Wiku.
Artikel ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto: jabarekspres.com
Leave a Reply