Eposdigi.com – Kemarin, otoritas pemerintah Kuba kembali mengumumkan terjadinya krisis energi akut yang berdampak luas. Krisis ini dipicu oleh gangguan pasokan minyak dari Venezuela, yang menghadapi embargo dari Amerika Serikat.
Akibatnya, pemerintah Kuba terpaksa memberlakukan pemadaman listrik bergilir yang ketat. Antrean panjang terlihat di stasiun pengisian bahan bakar di seluruh negeri, dengan warga hanya dapat memperoleh jatah rata-rata 20 liter per orang—jika persediaan ada.
Bahkan, maskapai penerbangan yang melayani rute ke Kuba telah mendapat pemberitahuan bahwa pasokan bahan bakar pesawat (avtur) tidak lagi dapat dijamin. Situasi ini telah menyebabkan sejumlah penerbangan ditunda atau dibatalkan.
Baca Juga:
Finlandia Jadi Negara Paling Bahagia di dunia. Ini Yang dilakukan Pemerintah Finlandia
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mengapa Kuba begitu rentan terhadap guncangan pasokan energi eksternal? Banyak analisis mengedepankan faktor embargo Amerika Serikat sebagai penyebab tunggal.
Namun, menyederhanakan krisis ini semata-mata sebagai dampak embargo justru mengabaikan akar masalah yang lebih dalam dan struktural, yaitu politik energi Kuba yang keliru selama beberapa dekade.
Akar kerentanan ini terletak pada pilihan politik Kuba untuk membangun ketahanan energi melalui ketergantungan pada sekutu strategis, alih-alih mengembangkan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.
Baca Juga:
Orang Denmark Paling Bahagia Di Dunia karena Belajar Empati di Sekolah?
Seperti banyak negara kepulauan di Karibia (seperti Haiti, Republik Dominika, dan Jamaika), Kuba tidak memiliki cadangan minyak bumi yang signifikan. Oleh karena itu, negara-negara ini sangat bergantung pada afiliasi politik luar negeri untuk menjamin keamanan pasokan energi mereka.
Kuba secara konsisten menggantungkan kebutuhan energinya pada negara sekutu, terutama Venezuela sejak era kepemimpinan Hugo Chávez. Pasokan bahan bakar bersubsidi dari Venezuela—yang dikenal sebagai “lumbung minyak” Amerika Latin—telah menjadi penopang utama perekonomian dan sistem energi Kuba.
Sebagai imbalannya, Kuba selalu memberikan dukungan politik yang kuat kepada Caracas dalam forum internasional. Ketergantungan yang tinggi dan tidak terdiversifikasi ini telah membuat Kuba sangat rentan.
Baca Juga:
Ketika pasokan dari Venezuela terganggu akibat sanksi AS dan krisis ekonomi domestik Venezuela, Kuba langsung mengalami krisis energi yang parah hanya dalam hitungan minggu.
Menggantungkan politik energi secara eksklusif pada satu negara, tanpa membangun kapasitas swakelola yang memadai, adalah sebuah kesalahan strategis yang membahayakan kedaulatan nasional.
Keamanan energi merupakan pilar fundamental ketahanan negara. Oleh karena itu, politik energi seharusnya tidak semata-mata bergantung pada dinamika hubungan politik dengan negara lain.
Sudah sejak lama Kuba seharusnya melakukan diversifikasi mitra energi. Selain ke Venezuela, Kuba juga berpotensi mengimpor dari negara-negara lain di kawasan seperti Brasil, Kolombia, atau Meksiko.
Baca Juga:
Namun, faktor diskon harga dan kedekatan geopolitik tampaknya membuat Havana mengabaikan opsi diversifikasi ini.
Lebih dari itu, Kuba seharusnya dapat mengembangkan potensi energi domestiknya. Beberapa negara tetangganya di Karibia, seperti Republik Dominika, telah secara bertahap mengembangkan energi terbarukan, meskipun skala awalnya kecil, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), surya, dan bayu (angin).
Meski masih mengimpor bahan bakar fosil, mereka telah memulai perjalanan menuju transisi energi. Data dari International Renewable Energy Agency (IRENA) tahun 2023 menunjukkan bahwa Republik Dominika telah meningkatkan kapasitas energi terbarukannya menjadi lebih dari 25% dari bauran pembangkitan listriknya, sebuah langkah yang patut dicontoh.
Baca Juga:
Ekonomi Neoliberal dan Lumpuhnya “System Saraf” Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
Lalu, bagaimana dengan Kuba? Negara ini memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan. Sebagai produsen gula terkemuka, Kuba telah lama memiliki basis untuk mengembangkan bioetanol dari tebu sebagai bahan bakar cair terbarukan.
Namun, pemerintah tampaknya kurang serius menggarap peluang ini, mungkin karena kemudahan mengandalkan pasokan minyak murah dari Venezuela. Saat ini, pemerintah baru mulai gencar mengembangkan energi surya, dengan target mencapai 37% energi dari sumber terbarukan pada tahun 2030.
Namun, langkah ini terasa tertinggal. Tantangan lainnya adalah menarik investasi asing untuk proyek energi terbarukan di tengah lingkungan ekonomi yang sulit. Harapan banyak tertumpu pada investasi dari Tiongkok.
Baca Juga:
Pemerintah Amerika Serikat Larang Mahasiswa Asing Belajar di Harvard University?
Meskipun Tiongkok adalah pemimpin global dalam manufaktur dan instalasi panel surya, komitmen mereka untuk berinvestasi besar-besaran di Kuba masih belum jelas, mengingat prioritas pembangunan dalam negeri mereka juga sangat tinggi.
Krisis energi di Kuba memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM RI 2023, ketergantungan Indonesia pada impor BBM dan LNG masih signifikan, meski kita adalah produsen minyak dan gas.
Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengupayakan kemandirian dan diversifikasi energi? Potensi energi terbarukan seperti air, angin, dan matahari sangat melimpah di Nusantara. Mengapa pengembangannya masih berjalan lambat?
Baca Juga:
Sebagai contoh, meski memiliki potensi energi surya lebih dari 200 GW, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia hingga 2023 masih di bawah 500 MW. Dari pengalaman pribadi, pemasangan sistem PLTS atap untuk rumah tangga masih menghadapi kendala biaya tinggi.
Mahalnya investasi awal ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya insentif dan dukungan kebijakan pemerintah untuk mendorong adopsi massal.
Pertanyaan kritisnya: sampai kapan kita akan menunda transisi menuju sistem energi yang lebih mandiri, terdesentralisasi, dan berkelanjutan?
Leave a Reply