Eposdigi.com – Ketika kita bicara tentang kerusakan hutan, sering kali yang dituduh adalah masyarakat kecil—peladang, perambah, atau warga desa yang hanya mencari hidup. Tetapi data memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar:
Izin konsesi hutan dari era ke era justru didominasi korporasi besar, dan besarnya sangat berbeda antar masa pemerintahan presiden Indonesia.
Mari kita lihat bagaimana sejarah perizinan hutan berubah di setiap periode kepemimpinan:
1️⃣ Era Presiden Soeharto (1967–1998)
Ini adalah masa ketika eksploitasi hutan berada pada titik paling masif dalam sejarah Indonesia.
Data menunjukkan total konsesi mencapai 78 juta hektar lebih, dengan logging, kebun kayu, sawit, dan tambang tumbuh tanpa kontrol yang ketat.
Baca Juga:
Flores Timur, Bisakah Mencontoh Hutan Bambu Lestari di Ngada?
Warisan era ini terlihat hingga sekarang: deforestasi besar-besaran, konflik lahan berkepanjangan, dan struktur kepemilikan hutan yang timpang.
2️⃣ Era Presiden BJ Habibie (1998–1999)
Masa pemerintahan sangat singkat, namun masih mewarisi struktur lama.
Total izin mencapai 2 juta hektar lebih, sebagian besar masih berupa izin-izin yang sudah berjalan dan dilanjutkan.
3️⃣ Era Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001)
Gus Dur dikenal berani membenahi sektor kehutanan, termasuk membongkar praktik rente.
Namun dalam data, total konsesi tetap berada di angka 1,5 juta hektar.
Sebagian besar merupakan izin lama yang masih aktif dalam masa transisi politik pasca-Orde Baru.
Baca Juga:
4️⃣ Era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
Di masa ini, struktur perizinan mulai ditata ulang.
Konsesi mencapai 2,6 juta hektar, termasuk izin kebun kayu dan tambang yang kembali mendapatkan ruang.
Meskipun tidak sebesar era sebelumnya, arah pembenahan belum benar-benar menyentuh akar persoalan penguasaan lahan.
5️⃣ Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
Selama 10 tahun pemerintahan SBY, konsesi kembali melonjak signifikan.
Totalnya mencapai 55 juta hektar lebih, tertinggi kedua setelah masa Soeharto.
Izin tambang mendominasi dengan angka lebih dari 35 juta hektar, memperlihatkan ekspansi besar-besaran sektor ekstraktif.
Baca Juga:
6️⃣ Era Presiden Joko Widodo (2014–sekarang)
Data menunjukkan total konsesi sekitar 7,9 juta hektar.
Masih terjadi perluasan kebun kayu, sawit, dan tambang, namun dengan skala yang lebih terkendali dibanding era sebelumnya.
Meski begitu, tumpang tindih izin, konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan tetap menjadi masalah serius.
Apa Yang Bisa Kita Pelajari?
- Penguasaan hutan bukan semata persoalan illegal logging oleh masyarakat kecil.
Persoalan utamanya adalah struktur perizinan raksasa yang diwariskan dari satu presiden ke presiden berikutnya.
- Konsesi hutan adalah wajah kebijakan ekonomi negara.
Setiap presiden punya prioritas berbeda, namun pola besarnya sama: hutan selalu jadi modal bagi investasi skala besar.
- Kerusakan hutan tidak bisa diatasi hanya dengan kampanye semata.
Dibutuhkan keberanian politik untuk menata ulang izin besar dan mengembalikan ruang hidup masyarakat adat dan lokal.
Baca Juga:
Rayakan Hari Pohon Internasional, TK Strada Bhakti Nusa Ajak Anak-Anak Tanam Pohon
Hutan Kita Seharusnya Tidak Hadirkan Bencana
Angka-angka ini bukan sekadar angka statistik.
Ia adalah cerita tentang rusaknya hutan, hilangnya sungai, hancurnya kehidupan satwa, dan bahkan tergusurnya masyarakat pemilik tanah ini.
Kalau kita ingin menyelamatkan hutan Indonesia, kita harus berani melihat akar persoalan: penguasaan hutan berskala besar yang diwariskan dari masa ke masa.
Dan membangun masa depan yang lebih baik berarti menata ulang siapa yang punya hak, siapa yang punya suara, dan siapa yang sebenarnya paling berhak mendapatkan manfaat dari hutan negeri ini.
Foto dari sriwijayaonline.com
Leave a Reply