Eposdigi.com – Kita bisa gunakan Kabupaten Lembata sebagai contoh atau role models. Mereka punya kontraktor lokal yang mumpuni.
Mengapa demikian. Pertama ada proyek APBN berupa pengerjaan peningkatan ruas jalan Waijarang-Balauring dg nilai yg signifikan sebesar 109 Milyar yang dikerjakan secara multi-years tahun 2019-2020 dikerjakan dg secara bersama-sama atau KSO (60:40) antara kontraktor nasional Nafiri dengan kontraktor lokal Global Lembata yg dimiliki teman saya Paulus Lembata yang dibantu adiknya Ming Bone.
Saya ikut dalam perhitungan dan evaluasi akhir pekerjaan nya di Jakarta dan pekerjaan lapangan di Lembata. Juga mereka punya Ben Tenti dan grup kontaktor 51.
Ada faktor lain yakni di tahun anggaran 2020 Lembata ikut proyek pinjaman daerah untuk infrastruktur atau PEN sebesar 250 Miliar dari pemerintah pusat. Pemkab Flotim tidak mengambil pilihan itu. Sehingga hari ini ruas jalan di hampir seluruh Lembata relatif lebih baik.
Baca Juga:
Pekerjaan Konstruksi Jalan di Flores Timur, Catatan dari Tender Ruas Jalan Latonliwo 1, 2 – Basira
Dari sisi pemerintahan pun sejak awal pembentukan kabupaten mereka punya bupati Piter Boli Keraf dan Andreas Duli Manuk yang dengan latar belakang pengalaman birokrasi yang sangat baik mereka persiapkan SDM di bidang yang terkait dengan konstruksi baik dari perencanaan, dinas PU, ULP, PPK serta dunia usaha konstruksi dan asosiasi nya.
Yance Sunur tinggal lanjutkan dengan pendekatan punishment-reward. Kita di Flotim sebenarnya pun bisa, kita juga pernah punya Kadis PU John Fernandez dengan latar belakang enginering yang kuat dibantu Alo Muli Kedang yang sempat jadi Kadis PU di Lembata.
Ini kita bisa lihat saat bangun RS Pratama di Solor pun kita di Flotim gunakan jasa konstruksi dari Lembata yang telah dengan baik bangun gedung Perpustakaan Daerah di Larantuka.
Bupati ADD-IBU kan sudah ambil keputusan demi efisiensi dan keterbatasan fiskal maka hal ini perlu langkah lanjutan dari semua pemangku kepentingan yang harus linear dengan konsepnya ADD-IBU.
Baca Juga:
Berharap Apa dari Para Pendamping Lokal Desa di Flores Timur dan Lembata?
ULP yang dikepalai oleh eselon 3 sekaligus Kabid Pembangunan mesti mulai buat rancang bangun yang lebih pas atau lebih akomodatif dengan kondisi obyektif di Flotim. Sekarang kan Kepala ULP masih dijabat oleh Asisten 2 Sekda bid. Pembangunan, maka harus segera ada pejabat definitif kepala ULP.
Standar pekerjaan proyek jalan itu juga jangan terlalu tinggi, karena karakteristik perusahaan jasa konstruksi juga masih rendah soal pendanaan. Ambil contoh konstruksi jalan dengan rabat beton maka tidak perlu spesifikasi di dokumen tender yang harus ada pengadaan car mixer untuk cor atau truk molen.
Sebagai catatan 1 mobil truck molen bekas maupun baru dg kapasitas 7 kubik harga nya saja sekitar ratusan juta hingga milyaran. Kan cukup dengan pengadaan molen manual sebanyak 10 unit, itu menjadi lebih murah.
Satu unit molen manual baru berkisar 5-10 juta. Apalagi sewa tentu lebih murah. Hal penting lainnya adalah soal material. Karena ini pengerjaan rabat beton, maka selain material semen juga ada penggunaan pecahan batu dalam jumlah yang banyak.
Dalam spek pengerjaan tentu tertera banyak atau besar nya volume penggunaan pecahan batu. Karena itu ketersediaan material pecahan batu di sekitar areal atau lokasi pekerjaan menjadi hal yang signifikan.
Baca Juga:
Soal TPPO, Bagaimana Dengan Kebanyakan Perantau Lamaholot ke Malaysia?
Ini kan bukan bukan pekerjaan Hotmix yang butuh satu areal kuari. Kalau lokasi kuari nya jauh dari lokasi maka biaya satuan unitnya pun semakin besar.
Berarti semua kita yang berakal sehat akan tahu bahwa selisih harga penawaran tentu sudah bisa ditebak. Pada pekerjaan Rabat Beton alat berat yang diperlukan Excavator, Crusher dan Tronton untuk gendong alat berat.
Juga dengan adanya material di sekitar lokasi dan ada nya alat berat seperti Excavator maka tentu bisa dimobilisasi diluar jadwal proyek untuk buat jalan baru atau jalan tanah dari Aran Sina menuju desa Lamatutu yang melewati dusun Wulokolong yang selama ini belum tembus.
Ini tentu sebelum nya mesti ada komunikasi dengan masyarakat di sekitar situ dan Kodim Flotim lewat TMMD. Sekali lagi ini kan soal mindset. Soal keberpihakan.
Ada catatan lain bahwa peran atau rekam jejak jejak kerjasama antara Kodim Flotim lewat program TMMD dengan kontraktor lokal yang paham dan sudah berpengalaman serta mengenal lokasi sekitar proyek akan menjadi faktor penentu.
Baca Juga:
Menyelami Rahasia Inkarnasi Dalam Mitos Manusia Pertama di Lamaholot
Ingat terakhir Kodim Flotim bekerja sama dengan CV Cahaya Melati sudah buka jalan baru dari Sarotari hingga Riangkemie dan jalan baru itu sekalipun masih jalan tanah dengan lebar 8 meter namun sudah sampai di atas Watowiti.
Dalam keterbatasan dana daerah ada kontraktor lokal yg mau kerja jalan tersebut, dengan prinsip kerja dulu baru bayar kemudian.
Tentu faktor-faktor ini wajib menjadi pertimbangan. Ada catatan lain bahwa selama ini Excavator milik Elvis Tanin dari Cahaya Melati sudah kerja 4 tahun untuk JUT dari dana desa di daerah Lamatutu dan juga buat kebun jagung di Geken Deran
Dalam contoh lain. Sekarang ini di Flotim banyak proyek SR atau saluran rumah untuk setiap pipa rumah di desa. Secara teknis pengerjaan pemasangan instalasi air/pipanisasi di rumah itu bukanlah pekerjaan yang rumit.
Baca Juga:
Semua tukang yang mengerti hukum gravitasi tentu bisa kerja. Atau PU dan ULP kasih saja pekerjaan SR itu kepada PDAM Flotim yang punya skill, sertifikat dan pengalaman di bidang pemasangan pipa.
Jika itu dilakukan maka sudah berapa dana yang bisa kita hemat dan ujungnya menaikkan PAD.
Pemerintah dalam hal ini Dinas PU kan punya fungsi sebagai pembina konstruksi. Jadi semua perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi di Flotim harus dipanggil dan dibina.
Hal penting lainnya adalah soal kuantitas dan kualitas jasa konstruksi atau kontraktor di Flotim. Mesti ada data yang baik soal matriks atau kluster dari semua kontraktor yang ada di Flotim. Baik terkait modal, peralatan, sertifikasi SDM bagian teknis juga laporan keuangan dan pajak.
Dinas PU tidak punya data base soal pengalaman empiris data pekerjaan proyek dari kontraktor. Begitupun baik PU dan ULP terlalu dini menilai para kontraktor dan jasa konsultan hanya karena alasan mereka tidak kasih masuk profilnya.
Baca Juga:
Masih terkait data base maka kita butuh data seperti berapa kluster untuk golongan pekerjaan kecil, menengah dan besar. Dan seluruh data itu setiap tahunnya wajib dievaluasi, diperbarui dan harus berkelanjutan.
Kuncinya ada di strategi ULP dan Dinas PU terkait pemberdayaan dan keberpihakan pada kontaktor lokal.
Banyak juga kontraktor kita yang pakai bendera dari luar Flotim karena belum punya sertifikat dan peralatan yang memadai. Akibatnya pembayaran pajak daerah tidak masuk Flotim.
Begitupun soal standar harga penawaran pada dokumen tender. Harusnya jangan selalu di ambil yang murah sebagai pemenang. Mestinya yang profesional dan proporsional.
Karena jika nanti ada proyek DAK tahun depannya, pemerintah pusat akan tetapkan pagu anggaran yang lebih murah sesuai dengan keputusan tender pada tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Sekda, Asisten 2 Sekda, Kepala Bappeda, Kadis PU hingga Kepala ULP harus punya satu suara, satu visi yang sesuai dengan visi misi Bupati terpilih ADD-IBU yang tertuang dalam RPJMD.
Begitupun para Anggota DPRD, janganlah cawe-cawe untuk menentukan siapa pemenang tender. Cukuplah aspirasi para konstituen diperjuangkan secara lebih terarah dalam Musrenbang hingga rapat Komisi di DPRD secara transparan dan berkesinambungan. Tentu patokan nya adalah RPJPD, RPJMD dan APBD tiap tahunnya.
Publik lewat tulisan di medsos dan media lainnya akan berpartisipasi secara aktif mengawasinya.
Dalam paparan di atas suka tidak suka telah menyebutkan nama. Tidaklah menjadi masalah. Biar semua kita terbuka. Semua menjadi transparan. Dan tentunya juga pasti ada rekam jejaknya yang menjadi pertimbangan.
Semoga paparan ini bisa berguna bagi semua kita demi Flores Timur yang lebih baik. Tabe!
Foto ilustrasi dari katawarga.id
Leave a Reply