Masalah Mutu Pendidikan Kita dan Reposisi Peran Birokrasi Pendidikan Indonesia

Nasional
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Pada dasarnya, salah satu tujuan pendidikan yang sangat penting adalah menyiapkan anak muda agar siap menyongsong masa depannya. Ini artinya pekerjaan yang sangat penting dari semua stakeholder pendidikan pada perannya masing-masing adalah membekali anak muda dengan skill yang mereka perlukan untuk menghadapi perubahan. 

Inilah yang sedang dilakukan oleh birokrasi pendidikan di negara bagian dan distrik yang lebih kecil di Amerika Serikat. Mereka sedang melakukan reposisi-reperan untuk membantu sekolah mengantisipasi semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat, agar skill dan keahlian yang dikuasai oleh lulusan sekolah, relevan dengan perubahan dalam masyarakat. 

Ketika banyak pekerjaan kantoran diambil alih oleh robot, birokrasi pendidikan di berbagai level melakukan reposisi-reperan baru untuk membantu sekolah dalam rangka melakukan adaptasi yang dibutuhkan oleh anak muda lulusan sekolah, agar keahlian mereka relevan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Baca Juga : 

Finlandia, Negara dengan Mutu Pendidikan Terbaik di Dunia

Sebagai hasil dari proses tersebut, seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal, kini di Amerika Serikat banyak sekolah merancang kurikulumnya untuk mempelajari keahlian berbasis pekerjaan tangan seperti pertukangan dan pengelasan, dengan memanfaatkan mesin teknologi tinggi dalam pengembangan kecakapan tersebut. 

Negara bagian seperti Wisconsin memberi dukungan kepada SMA Middleton dengan mengucurkan US$ 90 juta untuk memperbaharui laboratorium manufaktur yang dilengkapi dengan lengan robot, yang bisa dikendalikan dengan komputer di sekolah tersebut, untuk menarik minat siswa mengambil kelas pertukangan. 

Hasilnya, dalam dua tahun terakhir ada 2.300 siswa mengambil salah satu dari sejumlah kelas pertukangan di sekolah tersebut. SMA Middleton selain menyediakan kelas pengelasan manufaktur, juga menyediakan kelas konstruksi dan pertukangan kayu. 

Baca Juga : 

Apa Antisipasi Menteri Pendidikan Agar Asesmen Nasional Dapat Mendorong Peningkatan Mutu Pendidikan?

Salah seorang instruktur  Quincy Millerjohn mengatakan, “pengadaan kelas pertukangan ini, selain memberi para murid alternatif skill yang tidak tergantikan oleh robot, yang sejak tahun 1990 dianggap sebagai skill usang, dengan penguasaan tambahan mesin teknologi tinggi, pekerjaan ini lebih dihargai  sebagai pekerjaan dan bukan pekerjaan usang.”

Di salah satu distrik di negara bagian Texas, Sekolah Spring Branch dengan inisiatif pengawas sekolah di distrik tersebut, menggalang dana untuk mendirikan fasilitas pendidikan teknik pada sekolah vokasi di daerah tersebut. Inisiatif tersebut berhasil memperoleh dukungan publik dana sebesar US$ 381,6 juta. 

Inisiatif yang bersifat antisipatif ini, yang dimotori oleh birokrasi pendidikan di dua negara bagian ini, tidak hanya menarik minat siswa SMA belajar keahlian pertukangan, melainkan juga menarik minat siswa sekolah vokasi di wilayah tersebut. Seorang pengawas sekolah, Jenifer Blaine mengatakan bahwa pendaftaran sekolah vokasi dua tahun terakhir naik 9 persen.  

Baca Juga : 

Pendidikan Bermutu Dapat Menghantar Masyarakat Melakukan Mobilitas Sosial

Peran inilah yang dilakukan oleh birokrasi pendidikan di level negara bagian dan di distrik-distrik. Mereka aktif merumuskan arah perubahan, merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat, dan merumuskan solusi antisipatif untuk membantu dunia pendidikan agar tetap relevan dengan tuntutan perubahan. 

Peran inilah yang membuat lembaga pendidikan di sana tidak terlambat mengantisipasi kecenderungan perkembangan yang dipicu oleh perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi informasi dan perubahan iklim. Ini membuat keahlian dan skill lulusan lembaga pendidikan mereka relevan dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat. 

Inilah sesungguhnya upaya pengembangan mutu pendidikan yang dilakukan oleh birokrasi pendidikan di Amerika serikat pada level negara bagian,  maupun level yang lebih rendah, yakni pada distrik-distrik. Tampaknya mereka bukan politisi melainkan profesional yang menjadi pejabat karier.  

Baca juga : 

Guru Bermutu Menjamin Kesuksesan Pendidikan

Bagaimana dengan birokrasi pendidikan di Indonesia? 

Birokrasi pendidikan sebagai mesin penggerak kebijakan implementasi program pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan lulusan sekolah relevan dan mampu menghadapi tantangan perubahan dalam masyarakat, seperti dalam pengalaman Amerika Serikat. dalam uraian sebelumnya. 

Di Indonesia, peran seperti itu tidak selalu terjadi karena birokrasi pendidikan yang kaku dan berbelit. Ini seringkali menghambat  adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Di antaranya karena kurangnya koordinasi antar lembaga pendidikan dan pemerintah. 

Selain itu, birokrasi pendidikan di level menengah dan level bawah sebagai pelaksana, tidak terbiasa bekerja secara otonom berdasarkan pendalaman masalah pendidikan lokal, melainkan bekerja sesuai dengan petunjuk dari atas. Dengan demikian mereka tidak terbiasa merumuskan masalah dan berinisiatif menyelesaikan masalah yang dihadapi, apalagi yang bersifat lokal. 

Baca Juga : 

Menunggu Kebijakan Pendidikan yang Berkesinambungan dan Menolak Kebijakan Pendidikan yang Ahistoris

Sementara kebijakan pendidikan di birokrasi pendidikan puncak seperti kementerian pendidikan, selalu bongkar pasang  visi pendidikan dan kebijakan pendidikan sesuai dengan kemauan rezim sehingga tidak ada kesinambungan kebijakan. Sehingga satu kebijakan, belum tuntas diimplementasikan, sudah diganti dengan kebijakan lain. 

Situasi ini menyebabkan lembaga pendidikan kita sulit antisipatif agar lulusannya relevan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa jabatan seperti  menteri pendidikan dan kepala-kepala dinas pendidikan baik di provinsi dan kabupaten/kota adalah jabatan politis, terus berganti mengikuti pergantian rezim. 

Baca Juga : 

Polemik Masalah PPDB Tidak Akan Tuntas, Jika Mutu Sekolah Negeri Masih Tidak Merata

Situasi birokrasi pendidikan seperti ini membuat kita tidak segera bergerak ke arah masalah esensial pendidikan kita yakni bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita. Oleh karena itu segera bereskan masalah penting terkait birokrasi pendidikan kita. Apakah tetap diisi oleh orang-orang politik atau diisi oleh pejabat karier yang profesional? 

Bagaimana pendapat Eduers? Nampaknya kita perlu luangkan waktu untuk diskusikan ini. 

Artikel ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tauangkan kembali dengan izin dari redaksi. / Foto:ylbhi.or.id

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of