Eposdigi.com – Keputusan pemerintah dalam RAPBN 2026 yang memangkas transfer daerah di satu sisi, namun justru menaikkan tunjangan anggota DPR RI secara fantastis, menjadi bukti nyata betapa lemahnya kepekaan para pemimpin negeri terhadap penderitaan rakyatnya
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, daya beli yang menurun, harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, dan jutaan rakyat yang harus bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan, kebijakan ini justru seperti garam yang ditabur di atas luka.
Baca Juga:
Rakyat dipaksa menanggung beban baru lewat kenaikan pajak, sementara para wakil rakyat bersorak gembira menikmati kenaikan tunjangan.
Kemarahan rakyat bukan tanpa alasan. Dari Pati hingga Senayan, dari Solo hingga Makassar, dari Bandung sampai NTB, suara rakyat kini semakin lantang: merasa dikhianati.
Puncaknya, tragedi di Senayan ketika seorang tukang ojek online harus kehilangan nyawa akibat dilindas kendaraan taktis Brimob, menjadi potret buram betapa aspirasi rakyat direspons dengan kekerasan.
Baca Juga:
Retorika Sang Jenderal dan Bayangan Koruptor – Sebuah Pertanyaan untuk Republik
Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Peristiwa di Makassar yang menelan korban jiwa saat gedung DPRD terbakar menambah jelas betapa dalamnya luka rakyat dan betapa buramnya kondisi negeri ini.
Sebelum demo ke Gedung DPR RI digelar, di tengah luka rakat yang merqsa pemerintah tidak peduli pada nasib rakyat, pernyataan arogan Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Nasdem, yang menyebut rakyat pengkritik tunjangan sebagai “orang tolol sedunia”, jelas menyalakan api kemarahan rakyat.
Baca Juga:
Korupsi dan Sistem yang Korup : Cara Sederhana Membedah Anatomi Korupsi
Ucapan seperti ini bukan hanya tidak pantas, tetapi juga mengkhianati esensi seorang wakil rakyat. Sudah sewajarnya Ahmad Saroni segera dicopot dari jabatannya, bahkan dipertimbangkan untuk diberhentikan sebagai anggota DPR RI.
Bangsa ini tidak butuh wakil rakyat yang menghina rakyatnya sendiri. Rakyat saat ini tidak butuh tontonan pejabat berjoget ria, tidak butuh mendengar ucapan arogan, apalagi melihat keputusan yang menambah beban hidup mereka.
Baca Juga:
Yang dibutuhkan adalah keberpihakan. Yang dibutuhkan adalah empati. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang hadir, mendengarkan, dan menenangkan.
Jika pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR RI terus menutup mata dan telinga, jangan salahkan rakyat ketika suara protes berubah menjadi gelombang besar yang semakin sulit dikendalikan.
Demokrasi lahir dari rakyat, dan rakyat pula yang punya kekuatan untuk mengoreksi arah kebijakan yang menyimpang.
Baca Juga:
Dukung Prabowo Berantas Korupsi dan Hukum Mati Koruptor Kakap, LSM LIRA Sampaikan Lima Maklumat
Kini, saatnya pemerintah Prabowo-Gibran dan DPR RI bercermin. Jangan biarkan bangsa ini terjerumus dalam krisis yang lebih dalam hanya karena keserakahan dan sikap abai terhadap penderitaan rakyat.
Catatan Redaksi : Saat Tulisan ini tayang, Pemerintah dan Pimpinan Partai Politik Sepakat untuk Membatalkan Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan dan Moratorium Kunjungan Anggota DPR ke Luar Negeri.
Foto ilustrasi dari cnbcindonesia.com
Leave a Reply