Eposdigi.com – Di tingkat nasional, dalam ukuran saya, demokrasi sudah sedemikian jauh dipunggungi. Esensi dari demokrasi diingkari sedemikian vulgarnya. Politik dinasti yang dipertontonkan saat ini, seolah menegaskan bahwa pendidikan politik di tingkat nasional lebih mengedepankan politik hanya sekedar alat meraih kekuasaan semata.
Awalnya saya tidak terlalu terganggu ketika Si Bungsu, tiba-tiba memimpin sebuah partai politik. Jika dia mampu, kenapa tidak?
Namun setelah direnungkan lebih dalam, saya agak kesulitan menjawab tanya sendiri: Jika dia bukan anak presiden, jika dia hanya seorang penjual pisang, apa semudah itu di diangkat menjadi pemimpin partai?
Orang yang awam politik pun, tentu tidak lepas dari berpikir bahwa Identitasnya-lah yang membuat ia menikmati keistimewaan yang demikian ini.
Baca Juga:
Saya kemudian mencoba menghibur diri dengan pemakluman yang naif, tidak apa-apa, asal dia bisa membuktikan diri bahwa identitasnya hanyalah batu loncatan. Ada gagasan besar yang lahir dari isi kepalanya yang hendak ia dorong sekuat tenaga saat ia mengemban jabatan politik itu.
Ia harus memiliki, mengkomunikasikan dan meyakinkan orang-orang bahwa ia memiliki gagasan di tangannya. Dari gagasan ini, ia tahu dengan sangat baik bahwa melalui jabatan ketua partai yang dipegangnya, gagasan ini akan semakin berdaya guna untuk membangun jiwa dan raga bangsa ini.
Menjadi semakin ‘mengesankan’ ketika si Sulung kemudian mencalonkan diri dan terpilih menjadi wakil presiden. Tentu semua orang memiliki hak dan kewajiban politik yang sama. Kalau sulung mencalonkan diri dan terpilih, apa masalahnya?
Baca Juga:
Bagaimana jika ia terpilih karena identitasnya sebagai anak sulung orang nomor satu negeri ini? Setidaknya bagaimana jika para pemilihnya melihat identitasnya saat memutuskan untuk memilih? Jika demikian pun, apa masalahnya?
Mereka yang berada di belakang pasangan ini yang terpilih saat ini, tentu menghitung dengan detail bahwa identitasnya sebagai “putra mahkota,” adalah “layak jual” di pasar pemilih feodal. Sekali lagi bisa saja ini soal identitasnya. Apalagi jika di tambah angin surga “gratis” ini itu.
Tapi apakah politik hanya sekedar pragmatisme siapa yang berkuasa? Politik (se)harusnya lebih pada gagasan apa yang paling tepat, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana agar gagasan tersebut berdaya guna, tepat sasaran, sekaligus bertahan dan membuat komunitas masyarakat yang menghidupi gagasan tersebut terus tumbuh dan berkembang.
Bukan soal siapa. Politik harusnya soal apa yang mau dilakukan. Ketika masyarakat menangkap jelas gagasan yang dikomunikasikan oleh para politisi, maka orang cenderung menutup mata dan telinga pada “siapa”.
Baca Juga:
Masyarakat yang terdidik dengan baik dalam politik, akan melihat gagasan besar, alih-alih menengok pragmatisme kekuasaan hanya sekedar siapa yang akan memimpin.
Karena itu Pendidikan politik harus mampu untuk mendorong gagasan-gagasan besar yang memotret persoalan bangsa yang mencakup kehidupan seluruh bangsa, namun membumikan gagasan-gagasan besar itu dalam program-program nyata yang dialami dan dirasakan oleh komunitas masyarakat lokal.
Terdidik secara politik berarti berpikir dan memahami persoalan-persoalan di tingkat nasional, namun aksi nyatanya adalah membawa gagasan yang nasional tadi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan real komunitas masyarakat di tingkat lokal.
Semakin kecil skala komunitas masyarakat, semakin efektif esensi demokrasi di dorong lewat pendidikan politik. Pendidikan politik pasti akan lebih mudah didorong pada komunitas terkecil masyarakat lokal.
Baca Juga:
Mengapa demikian? Karena dengan skala yang lebih kecil, tingkat partisipasi masyarakat semakin besar. Dari partisipasi yang besar ini, esensi demokrasi bahwa setiap orang didengar suaranya, lebih mudah diwujudnyatakan.
Tidak hanya itu, semakin kecil komunitas masyarakat maka gagasan-gagasan yang menyentuh langsung kehidupan dan menjawab berbagai persoalan komunitas masyarakat lokal lebih mudah teridentifikasi di tengah kelompok kecil ini.
Jika di tingkat nasional demokrasi dikebiri oleh hasrat memenangkan siapa untuk semata-mata kekuasaan maka ditengah masyarakat lokal, pendidikan politik harus ditanam dan mengakar kokoh, bahwa gagasan dan program-program kerja-lah yang memenangkan tempat di hati masyarakat pemilih.
Politik gagasan adalah meletakan frame bahwa cara berpolitik bukan lagi soal proyek-proyek strategis nasional yang didorong –entah paksa maupun bukan- ke masyarakat di daerah.
Baca Juga:
Sebab politik gagasan adalah upaya mendorong tumbuhnya gagasan-gagasan pembangunan dari tengah masyarakat lokal, dan menemukan cara yang paling dekat dengan mereka untuk mewujudnyatakan gagasan pembangunan jiwa dan raga komunitas masyarakat tersebut.
Politik gagasan dapat tumbuh lebih subur jika masyarakat lokal terdidik dalam politik. Semakin kecil skala komunitas masyarakat, entah di RT, RW dan atau dusun, bahkan dalam skala desa, kecamatan atau kabupaten/kota, semakin mudah proses pencerahan politik didorong.
Proses merubah pola pikir (mindset), terutama soal pilihan politik tentu bukan perkara mudah. Karena itu, partisipasi lebih banyak orang untuk memastikan komunitas masyarakat lokal disekitar kita tercerahkan secara politik, menjadi tanggung jawab kita bersama.
Baca Juga:
Kewajiban sekaligus tanggung jawab moral untuk mewujudkan esensi demokrasi, melalui pendidikan politik kepada orang-orang terdekat dalam komunitas.
Kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mendorong kekuatan politik untuk mewujudnyatakan gagasan-gagasan pembangunan tersebut secara transparan dan akuntabel, menjadi sebuah keharusan. Kewajiban ini harus dimulai dari Anda dan saya. Dan ini mendesak.
Leave a Reply