Eposdigi.com – Setelah rezim Taliban membuka kembali Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Afghanistan, menerbitkan aturan baru bagi murid dan guru sekolah menengah laki-laki. Aturan tersebut mewajibkan murid dan guru sekolah menengah laki-laki untuk kembali ke sekolah.
Pada aturan tersebut tidak disebutkan mengenai murid dan guru perempuan. Menyikapi aturan tersebut, para murid dan guru perempuan pada BBC menyatakan sangat terpukul, lantaran tidak segera kembali ke sekolah.
Dampak dari kebijakan ini, sekolah-sekolah di Kabul, kekurangan guru. Ini terjadi karena guru perempuan tidak diijinkan untuk kembali mengajar.
Baca Juga: Arab Saudi Bersihkan Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Dunia Pendidikan
Menyikapi perkembangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam siaran persnya sangat mengkhawatirkan masa depan pendidikan anak perempuan Afghanistan.
“Sangat penting semua anak perempuan yang lebih dewasa bisa melanjutkan pendidikan tanpa penundaan lebih jauh. Karena itu, kita memerlukan guru-guru perempuan untuk kembali mengajar,” jelas UNICEF seperti dilansir pada laman merdeka.com
Menanggapi reaksi kekhawatiran komunitas internasional pada kebijakan terkait pendidikan, kelompok Taliban menyatakan akan mengijinkan murid sekolah menegah perempuan untuk kembali ke sekolah, jika situasi sudah kondusif.
Baca juga: Radikalisasi di Lembaga Pendidikan Mengancam Indonesia?
Kepada majalah Jerman der Spiegel, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menerangkan bahwa Taliban tidak anti pada pendidikan bagi perempuan.
“Kami tengah mengusahakan sebuah mekanisme untuk memungkinkan kehadiran murid perempuan di sekolah,” kata Mujahid
Mujahid menegaskan, lingkungan maupun transportasi yang aman harus diupayakan sebelum murid perempuan memasuki sekolah seperti di jenjang Sekolah Dasar.
Saat ini proses belajar mengajar sudah berlangsung lebih dahulu di jenjang Sekolah Dasar di mana murid laki-laki dan perempuan mengalami proses belajar mengajar pada kelas secara terpisah.
Baca Juga : Otoritas China Larang Pemberlakuan Kurikulum Asing Dan Investor Asing Di Bidang Pendidikan
Mujahid juga menegaskan, rezim baru Afghanistan juga mengizinkan perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi di unversitas, bahkan hingga pasca sarjana.
Namun ia menegaskan tetap ada sejumlah persyaratan bagi perempuan sebelum bisa bersekolah, mulai dari aturan berpakaian hingga pelajaran yang boleh dipelajari.
Bagi banyak pihak, terutama bagi kaum perempuan yang memperjuangkan hak perempuan, penjelasan petinggi Taliban ini tidak menghilangkan kekhawatiran, karena pada saat yang sama rezim melarang perempuan untuk bekerja.
Langkah Taliban terbaru terkait larangan tersebut misalnya pejabat walikota Kabul memerintahkan agar jabatan publik yang sebelumnya diisi oleh perempuan segera digantikan oleh laki-laki.
Baca Juga: Atas Peristiwa di Sigi, Pemuda Katolik Serukan Putus Rantai Kekerasan dan Intoleransi
Sebelum langkah ini, Taliban juga telah menutup Kementerian Urusan Perempuan dan menggantinya menjadi kementrian urusan kebajikan atau Polisi Moral. Selain itu, dua pekan sebelumnya, pemerintahan baru yang diumumkan Taliban sama sekali tidak memasukkan pejabat perempuan.
Langkah ini mengundang protes dan desakan dari berbagai kalangan. Menanggapi desakan tersebut, Juru Bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, kembali lagi menjelaskan, Taliban berjanji akan mengijinkan perempuan bekerja begitu aturan pemisahan yang jelas telah dikeluarkan.
Ini adalah janji Taliban kesekian, setelah janji sebelumnya belum ditepati. Nampaknya publik Afganistan terutama kaum perempuan perlu bersabar menunggu datangnya janji perubahan tersebut.
Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto: arahkata.pikiran-rakyat.com
[…] Baca juga: Taliban Tidak Mengijinkan Murid Dan Guru Perempuan Kembali Ke Sekolah? […]