Tepatkah Keputusan Sekolah Tatap Muka pada Bulan Januari?

Eposdigi.com – Kamis 3 Desember 2020, Kompas.com mengutip Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, bahwa ada 3 propinsi mencatat penambahan jumlah kasus positif harian tertinggi.

Ketiga propinsi tersebut adalah Papua, mencatat 1.755 kasus baru. Jawa Barat ada di urutan kedua dengan 1.645 kasus baru dan propinsi terakhir yang mencatat angka harian tertinggi adalah DKI Jakarta, sebanyak 1.153 kasus baru.

Data per 1 Desember, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah menembus angka 543.975 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa tingkat positivity rate, atau tingkat penularan virus corona di Indonesia masih diatas 10%.

Dikuatirkan masih akan ada potensi penambahan jumlah kasus positif lebih banyak lagi mengingat masih ada pilkada serentak yang akan digelar beberapa hari ke depan dan potensi kerumunan sebagai akibat dari gejolak politik  yang mengikuti agenda tersebut.

Ayo Baca Juga: Bagaimana Keamanan Murid dari COVID-19, Jika Sekolah Dibuka Kembali?

Sementara pemerintah melalui empat Menteri terkait, pada tanggal 20 November 2020 kemarin, mendorong dimulainya proses belajar tatap muka mengingat, proses belajar dari rumah menyisakan banyak dampak negatif.

Kebijakan pemerintah ini ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman seperti dilansir BBC.com menilai kebijakan pemerintah membuka sekolah kembali pada bulan Januari yang akan datang dianggap tidak realsistis.

Dasarnya adalah karena positivity rate atau tingkat penularan virus corona di Indonesia masih tinggi yakni di atas 10%. Sementara World Health Organization (WHO) menyarankan bahwa pelonggaran kegiatan suatu negara bisa dilakukan jika angka positivity rate-nya berada di bawah 5%.

Berpatokan pada saran dari WHO, Dicky Budiman menyarankan pada pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut. Ia menguatirkan kemungkinan sekolah menjadi kluster baru penularan COVID-19.

Ayo Baca Juga :Digitalisasi Sekolah pada Tahun 2021, Bagaimana Kelanjutannya?

Dicky mencontohkan pengalaman Amerika Serikat dalam kebijakan ini. Pada bulan Agustus dan September, Amerika membuka sekolah ketika angka positivity rate masih di atas 10%. Dalam kondisi begitu, muncul banyak kluster dari sekolah. Terjadi peningkatan infeksi pada anak-anak sekolah hingga 100% dibandingkan dengan jumlah anak-anak terjangkit sebelumnya. Ini terjadi hanya dalam rentang waktu satu bulan.

“Artinya bahaya sekali bagi Indonesia kalau memaksakan membuka sekolah, di mana kondisi kesiapan Indonesia tidak jauh berbeda dengan AS. Jadi potensi kluster COVID-19 jelas bisa tinggi jika dipaksakan,” jelas Dicky Budiman.

Hal senada dikemukakan oleh Seketaris Jendral Federasi Guru Seluruh Indonesia Heru Purnomo, seperti dilansir oleh BBC. Menurut Heru, hingga kini banyak sekolah belum menyusun dan menyiapkan protokol pembelajaran tatap muka.

Protokol pembelajaran tatap muka tersebut menurut Heru mengatur bagaimana guru dan semua tenaga kependidikan berinteraksi dengan murid selama berada di lingkungan sekolah.

Ayo Baca Juga: Mengapa Sekolah Kita Perlu Kembali ke Fitrahnya?

“Itu adalah bentuk preventif bagi sekolah. Jika itu belum ada, dikuatirkan skeolah bisa berpotensi menjadi kluster penyebaran COVID-19 baru,” tegas Heru pada BBC.

Depoedu.com edisi 28 November 2020 menerbitkan sebuah tulisan yang berjudul Apakah Para Murid akan Aman dari Penularan Virus COVID-19 Jika Sekolah Dibuka Kembali?

Kesimpulan dari tulisan tersebut, dengan menggunakan data dari berbagai negara, bernada optimis. Bahwa berdasarkan data tersebut, memang murid-murid, tidak rentan tertular, dan jika mereka tertular, murid tersebut tidak gampang menularkan kepada murid yang lain.

Namun yang perlu diingat bahwa masalahnya bukan saja terkait para murid tersebut, tetapi juga terkait orang tua mereka. Banyak orang tua cemas dan tidak percaya bahwa anak mereka bisa selamat dari ancaman penyebaran virus. Ini tantangan serius yang harus dibereskan pemerintah.

Ayo Baca Juga: Reformasi Sistem Pendidikan di Tengah Pandemi

Oleh karena itu, jika menurut pemerintah satu-satunya cara memperbaiki masalah dalam pembelajaran dari rumah adalah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, maka Kementerian Pendidikan dan jajarannya termasuk birokrasi pendidikan di daerah harus bekerja sama lebih keras.

Mereka bekerja untuk memastikan, persiapan pembelajaran tatap muka, berjalan dengan baik. Mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, memastikan semua protokol berjalan.

Jika pengawasan tidak berjalan, maka bisa jadi proses belajar tatap muka yang sedang didorong hanya menjadi area baru penularan COVID-19. Jika ini terjadi, dampaknya jauh lebih gawat daripada dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek belajar dari rumah.

Artikel ini sebelumnya tayang di depoedu.com dengan judul “Epidemiolog dari Universitas Griffith; Sekolah Tatap Muka pada Bulan Januari, Adalah Keputusan yang Tidak Realistis”/ Ilustrasi dari bukamatanews.id