BKSAP Sebagai Strategi Diplomasi Indonesia

Internasional
Sebarkan Artikel Ini:

Lanjutan dari edisi kemarin…

Eposdigi.com – Peran BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) sebagai pintu DPR RI ke dunia internasional sangat penting dalam memberikan perspektif baru demi meningkatkan fungsi parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas.

Sejauh ini, BKSAP sudah melakukan kerja sama multilateral diantaranya International Parliament Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asian Pasific Parliament Forum (APPF), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Parliamentary Union of OIC Members States (PUIC).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan kerja sama bilateral, BKSAP membentuk 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Selain itu, BKSAP juga terafiliasi dengan institusi perdagangan, keuangan, dan pembangunan internasional melalui Parliamentary Commite of the World Trade Organization (PCWTO), dan Parliamentary Network on IMF untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang inklusif.

Ayo Baca Juga: Diplomasi Seperti Apa Yang Paling Pas Untuk Mengatasi Masalah Global?

Mempertimbangkan peran strategis BKSAP di atas, terdapat beberapa tawaran strategi lain, di samping beberapa resolusi penting lain yang sudah dilakukan selama ini.

Pertama:  memperkuat wacana nasional. Tanpa didahului dengan kerja sama internal, mustahil wacana nasional dapat tampil sebagai sebuah kekuatan yang memiliki daya gedor yang signifikan di level global.

Salah satu yang terpenting adalah bagaimana membangun konsolidasi sipil mengawal keutuhan NKRI berhadapan dengan semakin masifnya kampanye Papua Merdeka di luar negeri.

Mengatasi hal ini, Presiden Joko Widodo cenderung mengelola isu Papua secara internal melalui pembangunan infrastruktur.

Namun, strategi ini belum cukup mengingat sejak tahun 2008, telah berdiri International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London yang berisi legislator-legislator dari seluruh dunia yang mendukung isu Papua Merdeka.

Ayo Baca Juga: Mencegah Konflik di Daerah dengan Dialog

Sementara itu, strategi eksternal melalui diplomasi dilakukan oleh BKSAP melalui forum Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership.

Hemat saya, bagian terakhir inilah yang perlu diberi prioritas lebih mengingat dukungan internasional cenderung membawa efek yang sangat signifikan bagi gerakan akar rumput di dalam negeri.

Kedua: masih berkaitan dengan poin pertama, kerja sama dalam negeri merupakan prasyarat utama berhasilnya kerja sama multilateral.

Pandemi COVID-19 adalah contoh terbaik yang menggambarkan buruknya mekanisme kerja sama di level masyarakat. Masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten, mengunci daerahnya secara tiba-tiba yang berakibat pada semakin tebalnya prasangka diantara warga negara.

Kondisi ini kemudian berbiak di level global di mana masing-masing negara berupaya menerapkan unilateralisme.

Mengatasi hal tersebut, saya menawarkan adanya demokratisasi lembaga demokrasi di level lokal dan global sebagaimana yang pernah diutarakan Einstein (baca di https://www.democracywithoutborders.org/13562/).

Ini penting karena jika kita dapat memperluas prinsip-prinsip penting demokrasi di luar keterikatan berlebihan pada negara-bangsa, atribut kedaerahan, dan entitas kultural, kita akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup melalui kerja sama yang rasional, akuntabel, dan fleksibel.

Ketiga, kampanye dan sosialisasi status BKSAP kepada publik. Mengenai hal ini, saya menduga, tidak sedikit masyarakat yang belum tahu bahwa tugas DPR bukan sekadar mengurus legislasi semata.

Saya mengapresiasi beberapa langkah konkret yang telah dibuat oleh BKSAP dalam rangka mensosialisasikan eksistensi lembaga ini kepada publik dengan mengadakan seminar di beberapa universitas atau sosialisasi lainnya.

Ayo Baca Juga: Universitas Islam Internasional Indonesia Jadi Kiblat Riset Islam Moderat

Namun, kerja sama seperti ini perlu diperkuat misalnya dengan menggandeng program studi tertentu, sebut saja, Hubungan Internasional, untuk menekuni beberapa diskursus penting yang sedang digarap oleh BKSAP.

Selain itu, universitas mesti menjadi garda terdepan dalam proses diseminasi gagasan ke level lokal.

Keempat: memperluas jangkauan stakeholders. Mengutip Barbara Prammer dalam Konferensi ketua-ketua parlemen dunia di PBB pada tahun 2005, “parlemen perlu terlibat aktif alam isu-isu inernasional, bukan saja melalui kerja sama antarparlemen dan diplomasi parlemen.

Tetapi juga aktif berkontribusi dan melakukan pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional, mengawasi pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah dan meamstikan pelaksanaannya dengan kepentingan nasional, hukum internasional, dan rule of law”.

Itu berarti, BKSAP sebagai alat kelengkapan parlemen tidak bisa bekerja sendiri apalagi dalam menghadapi tantangan global di masa depan, terutama di tengah penarikan Amerika dari kepemimpinan global.

Dengan kata lain, BKSAP perlu melibatkan cendekiawan, aktivis, ilmuwan, dan pemerintah untuk menegaskan kembali perlunya kerja sama di aras lokal (gotong royong) dan aras global (multilateralisme).

Kelima; mempelajari watak masyarakat Indonesia dan negara lain. Diplomasi BKSAP perlu diperkuat dengan analisis tentang mental dan kultur baik masyarakat Indonesia maupun negara lain. Dikatakan demikian karena keberhasilan dan kegagalan diplomasi cenderung dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Ayo Baca Juga: Problem Parpol Sebagai Pilar Demokrasi

Bandingkan misalnya analisis yang dibuat oleh Gorodnichenko dan Roland (2011) yang menunjukkan bahwa individualisme cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi namun menyebabkan aksi kolektif seperti respon terkoordinasi terhadap pandemi, menjadi lebih sulit.

Sementara itu, negara-negara di Asia seperti Tiongkok, selain memiliki rezim otokratis, juga menghidupi budaya kolektif yang kuat (Talhem, dkk. 2014). Konsekuensi logisnya, kebiasaan mengenakan masker untuk melindungi sesama warga di Asia sangat berbeda dengan sikap masyarakat di Barat.

Di sini, kolektivitas menekankan kesetiaan dan kepatuhan kelompok, sementara dalam masyarakat yang lebih individualistis, cenderung mengejar kepentingan mereka sendiri daripada kebaikan kolektif.

Tentu saja contoh di atas hanyalah gambaran kecil yang bisa diperluas cakupannya dalam rangka mendukung kerja sama.

Singkatnya, mengenal mental masyarakat pada umumnya termasuk apa yang paling mereka butuhkan dan persoalan yang sedang dihadapi, adalah modal awal yang menunjang berhasilnya sebuah kerja sama global.

Foto: Delegasi Parlemen Indonesia dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss Tahun 2018, diambil dari  : dok_bksap/hr – dpr.go.id

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of