Kriteria Penerima BLT Corona berubah; dari 14 menjadi 3

Nasional
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Pandemi virus corona yang juga memberi tekanan hebat pada perekonomian bangsa. Untuk meminimalisir dampak negatif corona terhadap daya beli masyarakat, pemerintah mulai menyalurkan berbagai insentif jaring pengaman sosial.

Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga masyarakat di desa-desa di tanah air yang bersumber dari Dana Desa. Dari Rp72 triliun Dana Desa tahun 2020, sebanyak 31 persennya dialokasikan untuk BLT terkait corona. Insentif dari pemerintah ini diberikan selama 3 bulan sejak April 2020 sebesar Rp600.000,00 setiap bulan.

Masyarakat desa yang berhak menerima BLT Dana Desa ini adalah masyarakat miskin yang belum terdata, bukan penerima bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sementara itu, agar Insentif pemerintah ini tepat sasaran kepada yang berhak menerima maka pemerintah menetapkan kriteria-kriteria masyarakat miskin yang berhak menerimanya.

Baca Juga: Industri apa sajakah yang paling terdampak Corona?

Sebelumnya melalui Permendes PDTT No 6 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, ditetapkan  ada 14 kriteria yang disyaratkan pemerintah kepada yang berhak menerima BLT tersebut.

Empat belas kriteria tersebut diantaranya: rumah berlantai tanah, tembok tanpa plester, tidak memiliki toilet atau kamar WC sendiri, rumah belum teraliri listrik, sumber air minum dari sungai / mata air / sumur / air hujan yang tidak terlindungi, menggunakan kayu api / arang / minyak tanah sebagai bahan bakar.

Kemudian, hanya memiliki 1 setel pakaian selama setahun, tidak sanggup berobat ke fasilitas kesehatan ketika sakit, kepala keluarga tidak sekolah atau tidak tamat SD, keluarga tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual seharga lebih dari Rp500 ribu.

Juga hanya diterima oleh buruh bangunan / petani / nelayan atau pekerja lain yang berpenghasilan tidak sampai Rp600 ribu per bulan, termasuk hanya mengkonsumsi daging / telur / ayam / susu hanya 1 kali per minggu.

Dua kriteria lainnya adalah memiliki rumah dengan luas lantai paling banyak 8 meter persegi, dan jika sumber penghasilan kepala keluarga petani berasal dari lahan seluas tidak lebih dari 500 meter persegi.

Dari 14 kriteria tersebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) minimal memenuhi 9 kriteria.

Namun kemudian 14 kriteria ini direvisi menjadi hanya 3 kriteria. Ke 14 kriteria tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Kemendes PDTT No 12/PRI.00/IV/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Penegasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Tiga kriteria baru ini adalah masyarakat miskin, dengan mengesampingkan penerima PKH, penerima BPNT, yang kehilangan mata pencaharian, keluarga miskin yang belum terdata (exclusion error) dan/atau keluarga miskin yang salah satu anggota keluarganya rentan sakit kronis atau menahun.

Baca Juga: Upaya Pemerintah Mencegah Ekonomi Luluh Lantak Akibat Corona

Setelah dilakukan pendataan, hasilnya diverifikasi melalui Musyawarah Desa untuk dibahas. Hasil pembahasan tersebut kemudian diputuskan dan disahkan oleh kepala desa. Keputusan ditingkat desa tersebut kemudian disampaikan ke Pemerintah Daerah untuk untuk ditetapkan.

Kepala Desa menjadi pihak yang bertanggungjawab mulai dari pendataan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban  BLT-DD. Dimana pendampingan dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban ini langsung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terkait pandemi corona ini adalah tanggungjawab bersama segenap lapisan masyarakat maka pengawasan terhadapnya juga harus melibatkan semua pihak.

Masyarakat desa diharapkan turut terlibat secara aktif terutama pada saat Musyawarah Desa. Ini untuk memastikan pendataan dan penyaluran BLT-DD tepat sasaran hanya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Masyarakat harus sadar betul bahwa tidak semua masyarakat desa menjadi penerima manfaat. Hanya mereka yang benar-benar terdampak pandemic COVID-19 saja yang berhak menerimanya.

Juga pastisipasi masyarakat desa untuk mengawasi agar penyaluran insentif pemerintah ini sampai kepada masyarakat sesuai data yang ditetapkan dalam musyawarah desa. (Disarikan dari berbagai laman media daring / Foto ilustrasi: ditjenppmd.kemendes.go.id)

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of