Memproduksi Gibran Sebagai Mitos

Sospol
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Beberapa adegan kunci politik di Indonesia pada awal bulan ini, terjadi persis pada Peringatan Hari Ayah Nasional, 12 November 2026; dua hari sesudah Prabowo menetapkan kakeknya menjadi Pahlawan Nasional.

Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka pada Kamis, 12 November. Gibran juga menyerahkan surat itu kepada pimpinan MPR di parlemen.

Di Solo pada hari yang sama, Jokowi mengatakan bahwa ia sudah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan itu sementara, sambil menegaskan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

Sejarah Hari Ayah pun menarik. Sebagian besar sumber menyebut momen itu dideklarasikan pada 12 November 2006 di Pendapi Gede Balai Kota Solo oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi, paguyuban lintas agama dan budaya yang prakarsanya datang dari kaum Perempuan. Solo adalah kota asal Jokowi dan tempat Gibran pernah menjadi wali kota.

Meskipun boleh jadi hal itu hanya kebetulan kalender, namun dalam dinamika politik Indonesia konteks “kosmologi Jawa”, tidak ada kebetulan penanggalan tanpa nuansa simbolik (baca: weton).

Apakah mundurnya Gibran merupakan simbol kepatuhan dan pengorbanan seorang “anak” agar pemerintahan sang ayah tidak terbebani oleh polemik hak menyatakan pendapat di DPR atau ketegangan yang berlarut-larut. Siapa yang tahu?

Gibran di Antara Tiga Ayah – Bapak

Politik kita akrab dengan bahasa keluarga dan sarat dimensi feodal. Sebutan “Bapak” cenderung digunakan untuk menyapa atasan, gelar “bapak pembangunan”, dan kata atau frasa seperti “restu”, “balas budi” dan gedung tempat kerja presiden disebut sebagai “istana negara”. Bahasa itu menunjukkan bahwa kekuasaan sering dibayangkan sebagai hubungan pelindung dan yang dilindungi, bukan pemberi mandat dan penerima mandat.

Persis dalam konteks inilah, Lacan sangat relevan. Konsepnya e Nom-du-Père (Nama Sang Ayah) menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja lewat otoritas simbolik yang memberi tempat dan legitimasi. Dengan demikian, Gibran berada di antara tiga figur ayah: ayah biologis sekaligus patron (Jokowi), “ayah politik” (Prabowo), dan “ayah simbolik” (MK, MA, DPR, dan MPR)

Ayah Pertama : Jokowi

Jokowi hadir dalam dua lapisan: ayah kandung dan patron politik yang jaringannya ikut mengangkat sang anak. Setelah pengunduran diri, ia menyebut situasinya dinamika politik yang biasa dan menegaskan dukungan pada program pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ada satu hal yang khas dari ayah Jokowi adalah bahwa Jokowi menciptakan hutang simbolik. Anak yang dinaikkan lewat jaringan ayah mewarisi kekuatan sekaligus kerentanan jaringan itu.

Ayah Kedua : Prabowo

Gibran pernah menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Dalam kacamata psikoanalitis, ayah politik memegang tiga hal yakni ia memberi tempat, ia bisa menarik tempat itu, dan ia menjadi tujuan loyalitas.

Dalam peristiwa politik beberapa hari terakhir, posisi itu tampak jelas, sebagai berikut: Pertama, Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam, ketika Gibran menyampaikan niat mundur. Kedua, Prabowo menerima surat pengunduran diri itu di Istana Merdeka pada 12 November. Ketiga, Secara konstitusional, presiden berwenang mengajukan dua calon pengganti, dan MPR yang memilih. Jadi ayah politik juga menentukan siapa yang berikutnya duduk di kursi kosong.

Namun, ada pola menarik ketika dua ayah, Jokowi dan Prabowo, sama-sama menyatakan sikap di sekitar satu anak. Jokowi memastikan dukungan kepada program pemerintahan Prabowo yang berpihak pada rakyat. Sementara Prabowo dirumorkan sempat menolak pengunduran diri Gibran (meski dibantah oleh Istana).

Dalam tafsir antropologis, anak sering menjadi jembatan antara dua pihak yang kuat. Pasangan Prabowo-Gibran dulu dibaca banyak orang sebagai perpaduan dua kekuatan. Maka, ketika sang anak mundur, yang diuji bukan cuma hubungan anak dengan ayah-ayahnya, tapi juga kesepakatan di antara kedua ayah itu sekaligus seluruh bangunan yang awal mula menopang si anak.

Ayah Ketiga : The Symbolic

Ini figur yang paling menentukan dan paling sering terlambat hadir. Dalam cerita ini ia punya banyak wajah kelembagaan yang mencakup MK, MA, DPR, dan MPR. Selama bertahun-tahun, dua ayah pertama berbicara paling keras. Ayah ketiga baru bersuara belakangan. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, tetapi pertimbangannya membuka lagi perdebatan konstitusional. Putusan MA kemudian memperkuat temuan bahwa dokumen kelulusan setara SMA dari Singapura dan Australia tidak ditemukan. Singatnya, dari sudut pandang Lacan, mundurnya Gibran adalah saat ayah ketiga (the symbolic) datang menagih dan dua ayah lainnya tidak bisa lagi melindungi.

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa sedang terjadi pola relasi segitiga. Dua ayah pertama bekerja lewat kedekatan, sedangkan ayah ketiga bekerja lewat aturan. Selama keduanya tidak berbenturan, semuanya tampak lancar. Ketika ayah ketiga bersuara, dua ayah lainnya harus memilih: melindungi anak, atau menghormati aturan. Dalam kisah ini, pilihan yang tampak ke publik adalah yang kedua, dengan cara paling hemat konflik, yaitu pengunduran diri.

Bernegara Mentalitas Bapak

Kenapa cerita ini terasa begitu Indonesia? Karena kita mewarisi dua lapis sejarah yang saling mengunci.

Lapis pertama adalah tradisi kekuasaan feodal :  Benedict Anderson, dalam esainya tentang gagasan kekuasaan Jawa, menggambarkan kekuasaan sebagai sesuatu yang terpusat, personal, dan dekat dengan kharisma. Jarak ke pusat menentukan nilai seseorang. Dalam logika ini, yang penting adalah siapa yang dekat dengan siapa, bukan apa aturannya. Kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang “dimiliki” dan “dipancarkan”, bukan sesuatu yang dipinjamkan rakyat dan bisa ditarik kembali.

Politik patronase di zaman sekarang menyimpan jejaknya feodal tersebut. Loyalitas pribadi dihargai lebih tinggi daripada kompetensi, jabatan dibagi sebagai balas budi, dan keluarga dianggap perpanjangan alami dari kekuasaan. Seorang pengamat militer pernah menilai pembagian jabatan dan pangkat kepada mantan anggota Tim Mawar sebagai pembagian kekuasaan yang terlalu vulgar. Terlepas dari setuju atau tidak, istilah “balas budi” memang bahasa patronase.

Lapis Kedua adalah Kolonialisme:  Penjajah Belanda tidak memerintah sendirian. Mereka memakai elite lokal, bupati dan priyayi, sebagai perantara. Dalam sistem tanam paksa, para penguasa lokal membantu menarik hasil bumi dari rakyat, dan sebagian mendapat bagian dari hasilnya. Pelajarannya: kekuasaan yang berdiri di atas perantara cenderung membuat pejabat lebih setia ke atas daripada ke bawah.

Setelah merdeka, banyak kebiasaan itu bertahan. Pejabat sering memandang dirinya penguasa, bukan pelayan. Sementara itu, birokrasi berjalan dengan logika perintah dari atas. Tentu, ini bukan tuduhan pada orang tertentu, melainkan warisan struktur yang tidak pernah dibongkar tuntas. Bahkan beberapa pemikir pascakolonial mengingatkan bahwa penjajahan juga bekerja di dalam kepala. Syed Hussein Alatas menulis tentang “pikiran terjajah”. Ashis Nandy menyebut penjajahan sebagai “musuh intim” yang tinggal dalam diri bangsa terjajah. Frantz Fanon mengingatkan bahaya elite nasional yang hanya menggantikan tuan lama tanpa mengubah hubungan kuasa.

Kalau mau disingkat, dapat dikatakan begini: kita sudah merdeka secara formal, tetapi kebiasaan berkuasa lewat kedekatan, keluarga, dan patronase masih hidup.

Mitos di Sekitar Pelantikan dan Mundurnya Wapres Gibran

Roland Barthes menjelaskan bahwa mitos adalah cara sebuah masyarakat membuat sesuatu yang sebenarnya hasil keputusan politik terlihat wajar, seolah tidak perlu dipertanyakan.

Pencalonan Gibran dulu hidup di atas beberapa mitos semacam itu. Ada mitos regenerasi, yaitu anak muda naik untuk menyegarkan politik. Ada mitos kesinambungan, bahwa pemerintahan berikutnya melanjutkan apa yang sudah baik. Ada juga mitos kepastian bahwa begitu hasil pemilu ditetapkan dan pejabat dilantik, persoalannya dianggap selesai.

Argumen terakhir ini masih dipakai pembela posisi Gibran, misalnya dalam argumen yang menyebut hasil pemilu yang sudah dilantik bersifat final dan tidak bisa dianulir hanya karena cacat administrasi.

Loncat ke hari ini, adalah bahwa pengunduran diri Gibran tidak mengakhiri produksi mitos, malah melahirkan mitos baru. Gerindra menyebut langkah ini contoh kedewasaan berdemokrasi.

Di sisi lain, PDIP menegaskan bahwa mundur bukan penghapusan tanggung jawab konstitusional. Jadi yang diperebutkan sekarang adalah makna peristiwanya: apakah ini keteladanan yang memuliakan pelakunya, atau jalan keluar yang menghindarkan pertanggungjawaban. Dalam kerangka Barthes, siapa yang menang merebut bingkai itu akan menentukan bagaimana peristiwa ini diingat di kemudian hari.

Surat Gibran sendiri tidak memberi bahan banyak. Menurut Ketua MPR, surat itu tidak menyebut alasan, dan hanya menyinggung kepentingan negara. Kekosongan alasan itu membuat ruang tafsir terbuka lebar, dan ruang kosong biasanya cepat diisi mitos. Antropolog Rene Girard menunjukkan bahwa banyak komunitas meredakan ketegangan dengan mengorbankan satu figur yang memikul beban bersama. Setelah itu, ketegangan mereda dan semua merasa lega, meski persoalan dasarnya belum tentu selesai.

Namun, seperti kekosongan alasan dalam surat pengunduran diri Gibran, apa yang tidak dikatakan sama pentingnya dengan yang dikatakan. Ketiadaan alasan membuat ruang makna kosong, dan ruang kosong akan diisi oleh pendukung dengan kisah pengorbanan, oleh kritikus dengan kisah penghindaran, atau oleh pengamat politik dengan kisah tekanan.

Tiga kubu ini sedang berebut menentukan kisah mana yang akan diingat di kemudian hari. Siapa yang menang di sini akan menentukan apakah peristiwa ini dikenang sebagai koreksi atau sekadar peredam gejolak.

Dari Mitos ke Berebut Sumber Daya

Kalau mitos menjelaskan bagaimana peristiwa dimaknai, ekonomi politik bertanya siapa mendapat apa dan siapa menanggung biayanya. Kursi wakil presiden bukan hanya jabatan simbolis. Ia membawa akses ke sumber daya negara, jaringan patronase, dan posisi tawar dalam koalisi. Gibran bisa dibaca sebagai simpul yang menghubungkan jaringan politik Jokowi dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Karena itu, lepasnya simpul ini membuka renegosiasi tentang siapa mengisi kursi kosong, dari partai mana, dan dengan imbalan apa.

Memang benar bahwa mekanismenya sudah diatur konstitusi. Presiden mengajukan dua calon dan MPR yang memilih salah satunya. Media melaporkan bahwa Prabowo punya waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama, dengan proses pemilihan paling lama 60 hari. Beberapa nama sudah beredar, termasuk AHY, Dasco, dan Puan Maharani yang disebut berpotensi menggantikan.

Namun itu masih spekulasi media, bukan keputusan final. Yang bisa kita katakan dengan lebih pasti adalah polanya. Pengisian kursi ini akan menjadi arena tawar-menawar antar-partai, dan hasilnya akan menunjukkan bagaimana keseimbangan kekuasaan baru dirancang serta bagaimana Prabowo mengelola negara ini selama beberapa tahun mendatang.

Mengakhiri ulasan ini, mari kita kembali ke Hari Ayah Nasional. 

Momentum itu lahir dari gagasan sederhana bahwa ayah sering kurang mendapat sorotan dibandingkan ibu, sehingga perlu penghormatan khusus. Pada hari yang sama, publik menyaksikan tiga figur “ayah” dalam bentuk yang jauh dari ideal rumah tangga yaitu ayah yang melindungi tetapi mengikat, ayah yang memberi tetapi bisa mencabut, dan ayah hukum yang baru bicara belakangan.

Pelajaran simboliknya terletak pada kontras antara citra dan fungsi. Hari Ayah merayakan ayah sebagai (citra dari) sosok pelindung, penyayang, panutan. Tetapi dalam psikoanalisa, nilai seorang ayah ada pada fungsinya, bagaimana ia hadir, konsistensinya, dan tunduk pada aturan yang sama dengan anak-anaknya.

Ayah yang baik bukan yang kuasanya paling besar, tetapi yang memperlihatkan bahwa aturan berlaku untuk dirinya juga.

Celakanya, ketika politik dibingkai sebagai keluarga, warga mudah diposisikan sebagai anak yang menunggu keputusan ayah. Akibatnya, kritik dan protes sosial terasa seperti kedurhakaan, dan keputusan terasa sebagai pemberian, bukan hak.

Sampai pada level ini, rasanya kita sedang tinggal di sebuah keluarga, bukan sedang menjalankan sebuah negara.

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of