Eposdigi.com – Ada satu hal yang perlu kita bicarakan secara lebih jujur adalah seperti apa posisi Gibran dalam hubungan kekuasaan tersebut.
Apakah Gibran dipilih karena Prabowo melihatnya sebagai mitra politik jangka panjang? Ataukah karena Gibran memiliki nilai elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan 2024?
Kita tidak bisa memastikan motif personal Prabowo. Namun, pengakuan Dasco mengenai proses pemilihan Gibran memberikan petunjuk yang menarik.
Menurut Dasco, pencalonan Gibran merupakan hasil perhitungan politik. Nama-nama calon wakil presiden sempat dipertimbangkan, kemudian pilihan mengerucut pada Gibran karena dinilai dapat memperbesar peluang kemenangan.
Jika demikian, kita bisa membedakan antara hubungan politik yang dibangun atas kesamaan visi dan hubungan politik yang dibangun karena kebutuhan elektoral.
Keduanya bisa berjalan bersamaan, tetapi tidak selalu memiliki daya tahan yang sama.
Di sinilah teori Exit, Voice, and Loyalty dari Albert O. Hirschman menjadi menarik. Hirschman menjelaskan bahwa ketika suatu hubungan mengalami masalah, para pihak dapat memilih bertahan, menyuarakan ketidakpuasan, atau mengambil jalan keluar.
Dalam konteks politik, teori ini bisa membantu kita memahami bahwa perubahan hubungan antarelite tidak selalu berlangsung melalui konflik terbuka. Ada kalanya perubahan itu terjadi melalui pengurangan dukungan, pembatasan komunikasi, atau keputusan untuk tidak lagi terlibat secara langsung.
Gibran menghadapi persoalan yang menyentuh legitimasi administratif dan politiknya. Jokowi menghadapi situasi ketika posisi politik putranya dipersoalkan. Sementara Prabowo berada dalam posisi sebagai presiden yang harus menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan politik.
Ketiganya memiliki kepentingan yang tidak selalu identik.
Karena itu, pertanyaan apakah Gibran hanya menjadi instrumen elektoral tidak cukup dijawab dengan ya atau tidak.
Yang perlu diuji adalah apakah hubungan politik yang terbentuk pada 2024 masih memiliki fondasi kepentingan yang sama pada 2026 dan seterusnya.
Lalu, bagaimana dengan persoalan ijazah Prabowo?
Dalam situasi seperti ini, muncul pula pertanyaan mengenai konsistensi standar pendidikan dan dokumen persyaratan pejabat publik, termasuk latar belakang pendidikan Prabowo.
Pertanyaan tersebut sah untuk diajukan dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas. Namun, kita harus membedakan antara pertanyaan publik dan fakta hukum.
Riwayat pendidikan Prabowo yang dipublikasikan dalam dokumen profilnya mencantumkan pendidikan di American School in London dan Akademi Militer Nasional. Belum ada dasar terverifikasi yang menunjukkan bahwa persoalan dokumennya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perkara penyetaraan pendidikan Gibran.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menghindari persoalan serupa atau takut dokumen pendidikannya dipersoalkan.
Namun, ada prinsip yang tidak boleh ditawar dalam negara hukum yakni “standar transparansi dan pertanggungjawaban administratif harus berlaku sama bagi semua pejabat publik di negeri ini.”
Tidak boleh ada standar ganda hanya karena seseorang memiliki jabatan lebih tinggi atau kekuatan politik lebih besar.
Persoalan pendidikan Gibran sendiri harus diselesaikan berdasarkan putusan pengadilan dan mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik maupun opini publik.
Pemakzulan dan pengunduran diri: Jangan sampai persoalan hukum menjadi hanya sebagai permainan elite.
Ada satu hal yang juga perlu diperhatikan.
Pemakzulan bukan mekanisme yang bisa diselesaikan hanya dengan mengumpulkan dukungan politik atau tanda tangan anggota DPR.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan dan tahapan pemberhentian presiden maupun wakil presiden. DPR harus membawa pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR.
Karena itu, usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran tidak otomatis berarti Gibran telah dimakzulkan.
Demikian pula, pernyataan Budi Arie bahwa Gibran telah mengundurkan diri perlu dibedakan dari selesainya seluruh prosedur konstitusional pengunduran diri dan pengisian jabatan wakil presiden.
Ada persoalan hukum yang harus diselesaikan, ada proses kelembagaan yang harus dihormati, dan ada tanggung jawab politik yang tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut legitimasi jabatan publik justru berubah menjadi transaksi kepentingan antarelite.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan politik Gibran, tetapi juga kredibilitas lembaga negara dalam menegakkan aturan. Bersambung….
Gambar Ilustrasi dibuat dengan bantuan AI
Leave a Reply