Eposdigi.com – Ada yang menarik dari cara Prabowo Subianto menghadapi krisis politik yang kini melibatkan Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah polemik dokumen pendidikan, dorongan pemakzulan, dan kabar pengunduran diri Gibran, kita disadarkan pada satu pertanyaan sederhana namun lumayan berat untuk menemukan jawabannya: mengapa Prabowo tidak menunjukkan pembelaan politik secara terbuka terhadap wakil presiden yang dahulu dipilihnya sendiri?
Pertanyaan ini menjadi semakin menarik jika kita mengingat pengakuan Sufmi Dasco Ahmad bahwa Prabowo sampai lima kali meminta restu Joko Widodo untuk menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Artinya, Gibran bukan hanya sebuah nama yang tiba-tiba muncul dalam konfigurasi politik Prabowo Subianto. Ada proses politik dan kalkulasi yang melatarbelakangi kehadirannya sebagai pasangan calon.
Prabowo sendiri bukan orang baru dalam pertarungan menuju kursi presiden. Ia pernah dua kali dikalahkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Setelah perjalanan panjang tersebut, kemenangan akhirnya datang pada 2024, ketika ia berpasangan dengan Gibran.
Di sinilah, saya ingin mengajak kita untuk melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda. “Orang yang dibutuhkan untuk memenangkan kekuasaan, belum tentu menjadi orang yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuasaan.”
Kalimat ini mungkin bisa menjadi kunci untuk memahami dinamika politik kekuasaan antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi hari ini.
Semua kita mungkin tahu, hubungan politik tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan ideologi, kedekatan personal, atau kesetiaan yang permanen. Dalam banyak kasus, hubungan politik terbentuk karena kepentingan yang saling bertemu pada waktu tertentu. Ketika tujuan awal tercapai, kepentingan itu bisa berubah pada saatnya.
Dan perubahan kepentingan itulah yang layak kita perhatikan. Lima kali meminta, tetapi untuk kepentingan apa?
Pengakuan Dasco tentang lima kali permintaan restu Prabowo kepada Jokowi menyimpan makna politik yang lebih besar daripada hanya sebuah cerita di balik pencalonan.
Kita bisa membaca bahwa Prabowo memahami nilai strategis Gibran dalam membangun konfigurasi kemenangan pada 2024. Gibran membawa identitas politik sebagai putra presiden yang sedang menjabat, sekaligus menjadi simbol kesinambungan pemerintahan Jokowi.
Dengan demikian, pencalonan Gibran dapat dibaca sebagai bagian dari strategi yang sangat dibutuhkan Prabowo untuk memperluas dukungan dan membangun jembatan politik dengan kekuatan yang sebelumnya berada di sekitar Jokowi.
Tetapi ada pertanyaan yang seringkali luput untuk dibicarakan secara serius: apakah kebutuhan politik Prabowo terhadap Gibran pada 2024 masih sama setelah Prabowo berhasil menjadi presiden?
Dalam teori The Logic of Political Survival, Bruce Bueno de Mesquita dan koleganya menjelaskan bahwa ‘pemimpin harus terus menjaga kelompok pendukung yang memungkinkan dirinya mempertahankan kekuasaan’.
Artinya, kebutuhan seorang pemimpin tidak berhenti ketika ia telah memenangkan pemilu. Setelah berkuasa, ia harus mengelola koalisi, mempertahankan dukungan, dan membangun basis legitimasi yang memungkinkan pemerintahannya berjalan.
Dalam konteks ini, hubungan Prabowo dan Gibran menarik untuk diuji melalui perubahan kebutuhan politik tersebut.
Ketika masih menjadi calon presiden, Prabowo membutuhkan konfigurasi kemenangan. Setelah menjadi presiden, ia memiliki kepentingan untuk membangun otoritas pemerintahannya sendiri. Sekaligus legitimasi kekuasaannya sendiri, tanpa bayang-bayang Jokowi. Sementara menjelang 2029, kebutuhan politiknya bisa saja berubah.
Jadi, pertanyaannya bukan soal “apakah Prabowo masih membutuhkan Gibran?” Tetapi, “apakah Gibran masih memiliki nilai strategis yang sama bagi Prabowo seperti ketika mereka berjuang memenangkan Pilpres 2024?”
Ketika Gibran Menghadapi Krisis, Prabowo Memilih Menjaga Ruang Gerak
Dalam kondisi seperti ini, hal yang paling menarik [paling tidak, buat saya] dan mengundang pertanyaan adalah: sikap Prabowo ketika Gibran tengah menghadapi tekanan politik.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Dalam pertimbangannya,
MA menyatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tersebut.
Perkembangan ini kemudian memasuki wilayah politik. Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses yang dapat mengarah pada pemakzulan. Pada 11 November, ANTARA melaporkan 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut.
Di tengah situasi itu, Prabowo bertemu Gibran selama sekitar 2,5 jam. Menurut keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi,
Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri. Prabowo tidak disebut menolak, tetapi memberikan saran agar Gibran menggunakan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumennya.
Berselang sehari kemudian, Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari singgasana wakil presiden. Coba kita perhatikan posisi Prabowo.
Ia tidak secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya akan mempertahankan Gibran. Ia juga tidak menyatakan bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan politik yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintahan.
Yang disampaikan kepada Gibran adalah saran untuk menempuh jalur hukum. Secara komunikasi politik, ini menarik.
Dalam teori strategic ambiguity, ketidakjelasan pesan dapat memberikan ruang gerak bagi seorang aktor untuk tidak mengunci dirinya pada satu posisi politik.
Sementara dalam konsep impression management Erving Goffman, komunikasi resmi seorang pemimpin juga dapat dibaca sebagai upaya mengelola kesan diri di hadapan publik.
Tentu, kita tidak bisa mengetahui apa yang sesungguhnya dibicarakan dalam pertemuan tertutup tersebut. Tetapi komunikasi publiknya memperlihatkan bahwa Prabowo tidak memberikan komitmen politik terbuka untuk membela Gibran dalam menghadapi seluruh konsekuensi persoalan tersebut.
Apakah ini bentuk kehati-hatian? Bisa jadi. Apakah ini upaya menjaga jarak politik? Mungkin juga.
Atau, apakah Prabowo sedang mempertimbangkan kepentingan politik yang lebih besar daripada mempertahankan satu figur dalam pemerintahan? Pertanyaan terakhir ini yang layak untuk kita uji bersama.
Semua kita tentu tahu, bahwasanya dalam politik, terkadang sikap yang paling penting bukanlah apa yang dikatakan seorang pemimpin, melainkan posisi yang sengaja tidak ia tegaskan di hadapan publik.
Prabowo, Jokowi, dan kemungkinan perubahan pusat kekuasaan. Persoalan Gibran tidak bisa dilepaskan dari hubungan Prabowo dengan Jokowi.
Selama Pilpres 2024, hubungan keduanya menjadi bagian penting dari konfigurasi politik yang mengantarkan Prabowo-Gibran ke Istana. Namun, setelah pemerintahan berjalan, sejumlah perbedaan kepentingan mulai terlihat.
Reuters pada 6 November 2026 melaporkan adanya ketegangan dalam hubungan Prabowo dan Jokowi. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan komposisi pemerintahan, kebijakan pembangunan IKN, program Makan Bergizi Gratis, serta respons terhadap persoalan Gibran.
Jika laporan tersebut dibaca bersamaan dengan perkembangan terbaru, kita melihat kemungkinan adanya perubahan hubungan antarelite yang lebih luas.
Jokowi memiliki pengaruh politik dan jaringan pendukung yang terbentuk selama dua periode pemerintahannya. Prabowo, di sisi lain, sekarang memegang kendali pemerintahan dan memiliki kepentingan membangun basis kekuasaannya sendiri.
Keduanya pernah memiliki kepentingan yang bertemu. Tetapi apakah pertemuan kepentingan itu akan terus berlangsung dalam bentuk yang sama?
Di sinilah kita bisa menggunakan konsep coalition realignment, yaitu perubahan konfigurasi koalisi politik ketika kepentingan, kekuatan tawar, dan kebutuhan para aktor mengalami perubahan.
Kita tentu tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menyingkirkan Jokowi. Belum ada indikator yang cukup kuat untuk memastikan adanya desain semacam itu.
Namun, kita juga tidak mesti menutup mata terhadap kemungkinan bahwa Prabowo sedang membangun pusat gravitasi kekuasaan yang semakin mandiri dari konfigurasi politik yang membawanya menang pada 2024.
Dengan kata lain, Prabowo mungkin saja sedang bergerak dari politik kompromi menuju politik konsolidasi. Dan jika proses itu benar terjadi, posisi Gibran menjadi salah satu variabel penting yang perlu diperhatikan. Bersambung…
Leave a Reply