Gibran Mundur, Relawan Menjemput : Kalau Kepentingan Sudah Berubah, Siapa Lagi Yang Setia?

Sospol
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Ada pemandangan politik yang menarik di Istana Wakil Presiden, Kamis, 12 November 2026. Setelah menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Senayan, Gibran Rakabuming Raka kembali ke Istana Wapres. Sejumlah relawan sudah menunggu kedatangannya.

Pemandangan itu terasa seperti adegan perpisahan seorang pejabat yang baru saja menyerahkan jabatan, tetapi masih disambut oleh orang-orang yang belum tentu siap berpisah dari figur politiknya.

Relawan datang. Gibran pulang. Jabatan sedang diproses untuk ditinggalkan. Namun dukungan politik tampaknya belum ikut pergi meninggalkan Gibran.

Dalam ruang politik dan demokrasi, seseorang yang berhenti dari jabatan poltik, belum tentu berhenti dari panggung dan hingar bingar politik. Sebab, jabatan punya masa berlaku, sedangkan kepentingan politik sering kali punya umur yang jauh lebih panjang.

Dan di sinilah cerita Gibran menjadi menarik. Ketika dulu menjadi yang diperjuangkan, sekarang seperti dibiarkan berjuang sendiri.

Saya ingin membawa kita mundur ke belakang, tentu masih ingat bagaimana perjalanan politik seorang Gibran sebelum berada di istana Wakil Presiden.

Dulu, ketika Prabowo membutuhkan pasangan untuk memenangkan Pilpres 2024, Gibran menjadi pilihan yang paling strategis. Ia bukan sekadar calon wakil presiden, tetapi juga simbol kesinambungan politik dengan pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:

Prabowo, Gibran, dan Rekonstruksi Kekuasaan: Ketika Kesetiaan Politik Berhadapan dengan Kalkulasi 2029

Narasi anak muda, regenerasi kepemimpinan, dan kesempatan bagi semua kalangan untuk masuk ke panggung kekuasaan menjadi bagian dari kampanye politik yang sangat kuat dan berapi-api kala itu di atas panggung-panggung yang diciptakan para politisi. Alhasil. Gibran pun kemudian menjadi wakil presiden.

Ini menggambarkan bahwa politik punya satu kebiasaan yang sulit ditebak, “orang yang dibutuhkan untuk memenangkan kekuasaan, belum tentu menjadi orang yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuasaan.”

Ketika persoalan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran berkembang, dukungan politik yang dahulu begitu ramai justru tampak tidak sekuat suara kampanye masa lalu.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Pemerintah [baca: Dikdasmen] kemudian diminta MA untuk mencabut dokumen tersebut sebagai tindak lanjut putusannya.

Ini bukan lagi hanya perdebatan di media sosial. Ada putusan pengadilan yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sekalipun kecepatan proses MA dipersoalkan Rullyandi. Dipertanyakan Prof. Yaffet.

Dari putusan MA ini lahir persoalan berikutnya yang justru lebih besar, bagaimana kekuatan politik merespons konsekuensi hukum tersebut?

Sebab, demokrasi tidak hanya diuji ketika seseorang memperoleh kekuasaan. Demokrasi justru diuji ketika orang yang sedang berkuasa menghadapi persoalan yang tidak menguntungkan dirinya.

Baca Juga:

Semakin Diserang, Semakin Dibicarakan: Jokowi Masih Sulit Hilang dari Panggung Politik

Koalisi yang dulu berteriak lantang di atas mimbar-mimbar kampanye, sekarang seperti kehilangan mikrofon.

Ada satu fakta politik yang sulit diabaikan. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan Gibran.

Yang menarik, para pengusul tidak hanya berasal dari partai-partai di luar pemerintahan. Anggota dari partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan juga ikut menandatangani usulan tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan DPR, terdapat 11 anggota Gerindra, 11 anggota Golkar, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, dan satu anggota PAN. Di luar itu terdapat anggota PDIP, PKS, dan Demokrat.

Di sini publik pantas mengajukan pertanyaan sederhana. Bukankah sebagian partai tersebut dahulu ikut membangun narasi bahwa Gibran adalah representasi anak muda yang layak mendapatkan kesempatan memimpin?

Bukankah mereka ikut berada dalam barisan politik yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran menuju kemenangan?

Lalu ketika persoalan datang, mengapa sebagian anggota dari partai-partai yang sama justru ikut mendorong proses politik yang mereka sadar bahwa konsekuensinya berujung pada pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden?

Apakah ini bentuk ketegasan menjalankan fungsi pengawasan DPR? Atau tanda bahwa dukungan politik memang tidak pernah bisa dianggap sebagai cek kosong?

Baca Juga:

Apakah Prabowo Sedang Menyiapkan Panggung Politik 2029?

Kita tidak perlu buru-buru menuduh mereka ini telah berkhianat. Anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dalam demokrasi. Tetapi publik juga berhak membaca ironi politiknya.

Dulu, ketika Gibran menjadi tiket kemenangan, banyak yang berdiri di panggung yang sama dengan gagah mengepalkan tangan sembari bersuara menggelegar dari speaker jumbo yang membuat jantung serasa berhenti sejenak. Sekarang, ketika persoalan datang, sebagian justru mengambil posisi yang berbeda.

Barangkali inilah politik koalisi yang sedang memberi pengajaran kepada masyarakat: satu panggung ketika kemenangan datang, banyak pintu keluar ketika risiko mulai menghampiri.

Kalau dulu slogan kampanyenya adalah anak muda bisa menjadi pemimpin, sekarang berubah menjadi anak muda harus mampu menghadapi persoalan politiknya sendirian.

Prabowo: Presiden, Ketua Umum Partai, sekaligus pemilik kalkulasi politik. Tentu kita tidak bisa mengabaikan posisi Prabowo.

Ia bukan hanya Presiden Republik Indonesia. Ia juga Ketua Umum Partai Gerindra, partai yang memiliki 11 anggota DPR ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.

Prabowo memang akhirnya menyampaikan pernyataan bahwa ia menerima, menghormati, dan mendukung keputusan Gibran untuk mundur. Ia bahkan menyebut Gibran telah menunjukkan sikap ksatria dan negarawan.

Baca Juga:

Gibran: Mitra Politik, Simbol, atau Instrumen Elektoral?

Prabowo terkesan seperti sudah menyampaikan sikap secara terbuka.

Namun, ada pertanyaan politik yang perlu kita ajukan: sebelum keputusan mundur itu disampaikan, sejauh mana Prabowo menggunakan pengaruh politiknya untuk menjelaskan persoalan, memastikan proses hukum berjalan secara terang, dan menjaga agar persoalan ini tidak berubah menjadi pertarungan politik semata?

Apalagi, ada anggota DPR dari partainya sendiri ikut menandatangani usulan tersebut.

Tentu, anggota DPR tidak otomatis kehilangan independensinya hanya karena berasal dari partai pemerintah. Hak konstitusional anggota parlemen tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak ketua umum partai.

Di sinilah ujian kepemimpinan Prabowo.

Sebagai presiden, ia harus memastikan pemerintahannya berjalan stabil. Sebagai ketua umum partai, ia harus menghadapi dinamika politik internal. Sebagai mantan pasangan politik Gibran, ia juga memiliki hubungan politik yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari sejarah kemenangan 2024, setelah beberapa kali tidak berhasil.

Apakah semua itu sedang dikelola sebagai satu kepentingan yang sama, atau mulai berjalan pada jalurnya masing-masing?

Jangan-jangan, yang sedang kita saksikan bukan hanya persoalan hubungan Prabowo dan Gibran, melainkan proses penataan ulang kekuatan politik Prabowo menjelang 2029.

Ini hanya pembacaan saya saja, bukan bukti bahwa Prabowo merancang mundurnya Gibran. Tetapi dalam dinamika politik, pertanyaan tentang siapa yang memperoleh keuntungan dari sebuah perubahan selalu perlu untuk kita ajukan.

Baca Juga:

Runtuhnya Wibawa Negara : Mantan Kapolri Sadap Presiden

Politik tidak mengenal kawan abadi, yang abadi adalah kepentingan

Ada teori menarik dari Bruce Bueno de Mesquita dan koleganya dalam buku The Logic of Political Survival.

Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa pemimpin perlu menjaga dukungan dari kelompok-kelompok politik yang menentukan kelangsungan kekuasaannya. Dukungan itu tidak selalu identik dengan orang-orang yang dahulu membantunya memenangkan pemilu.

Berbeda memang kalau kita mau membaca kebatinan antara koalisi untuk memenangkan pemilu dan koalisi untuk mempertahankan pemerintahan.

Dalam bahasa sederhananya, orang yang membantu kita naik ke panggung, belum tentu menjadi orang yang akan terus berdiri di samping kita ketika panggungnya sudah menjadi milik kita.

Di sinilah relevansi ungkapan klasik politik, “tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.”

Namun, jangan salah memahami ungkapan itu. Kepentingan politik bukan berarti semua politisi pasti berkhianat. Artinya, hubungan politik selalu dipengaruhi oleh tujuan, posisi tawar, risiko, dan keuntungan yang sedang dihadapi.

Albert O. Hirschman, melalui konsep Exit, Voice, and Loyalty, menjelaskan tiga kemungkinan respons ketika seseorang atau kelompok menghadapi kemunduran hubungan: keluar, menyuarakan keberatan, atau tetap bertahan karena loyalitas.

Kalau kita gunakan kacamata ini, dinamika Gibran menjadi menarik.

Gibran memilih jalan keluar dari jabatan. Sebagian anggota DPR memilih menyuarakan keberatan melalui mekanisme konstitusional. Sementara para relawan masih menunjukkan loyalitas kepada figur Gibran.

Tiga respons yang berbeda, dalam satu peristiwa politik yang sama.

Baca Juga:

Jokowi dan Perang Narasi: Ketika Persepsi Lebih Kuat Daripada Fakta

Pertanyaannya: apakah loyalitas relawan akan tetap memiliki kekuatan ketika figur yang mereka dukung tidak lagi memegang jabatan? Dan apakah loyalitas partai akan bertahan ketika kepentingan politiknya berubah?

Politik memang sering kali seperti reuni keluarga besar. Semua tampak akrab ketika ada pesta. Tetapi ketika tagihan datang, masing-masing mulai mencari siapa yang harus membayar.

Ketika fakta hukum berhadapan dengan kekuatan politik. Bagian paling serius dari peristiwa ini adalah hubungan antara hukum dan kekuasaan.

Putusan Mahkamah Agung mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran merupakan fakta hukum yang tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar opini atau bahan perdebatan partisan.

Namun, konsekuensi politik dari putusan tersebut tidak berlangsung dalam ruang kosong. Ia berhadapan dengan kepentingan partai, koalisi, relawan, pemerintahan, dan masa depan kekuasaan.

Di sinilah kita melihat bagaimana kekuatan politik dapat memengaruhi arah dan kecepatan respons terhadap persoalan hukum.

Kekuatan politik sedianya tidak otomatis dapat membatalkan putusan pengadilan. Putusan hukum tetap memiliki kedudukan dan konsekuensi hukumnya sendiri. Tetapi kekuatan politik sangat dapat memengaruhi bagaimana konsekuensi itu diterjemahkan menjadi keputusan, sikap, dan tindakan lembaga-lembaga negara.

Karena itu, yang patut dikritisi bukan soal hukum pasti kalah oleh politik, melainkan kemungkinan bahwa proses politik sangat mungkin bergerak lebih cepat dan lebih menentukan daripada penjelasan hukum yang dipahami masyarakat.

Baca Juga:

Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo; Abaikan Dua Putusan MK, Hak Pendidikan Anak dan Kesejahteraan Guru Terancam

Gibran akhirnya menyerahkan surat pernyataan berhenti. Tetapi apakah keputusan itu murni keputusan pribadi, respons terhadap tekanan politik, atau hasil perhitungan atas situasi yang semakin sulit? Kita tidak memiliki dasar untuk memastikan motif tersebut.

Yang jelas, publik menyaksikan sebuah ironi: persoalan yang bermula dari dokumen pendidikan berkembang menjadi krisis politik yang menyentuh jabatan wakil presiden.

Kalau fakta hukum sudah berbicara, seharusnya yang diperkuat adalah transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban. Sayangnya, fakta hukum soal ini masih meninggalkan banyak pertanyaan hukum bahkan perdebatan hukum setelahnya.

“Demi persatuan bangsa” dan pesan politik di baliknya. Ada satu bagian dari pesan Gibran yang sangat menarik untuk dibaca lebih dalam.

Ia menyampaikan bahwa pengunduran dirinya dilakukan demi menjaga kesatuan dan keutuhan anak bangsa. Ia juga meminta para relawan mendukung pemerintahan Prabowo agar sukses hingga 2029.

Pesan ini memiliki dua lapisan politik.

Pertama, Gibran sedang membingkai pengunduran dirinya sebagai tindakan untuk meredakan ketegangan, bukan sebagai kekalahan politik. Dalam komunikasi politik, ini dapat dibaca sebagai: sebuah peristiwa yang sedang diberi makna tertentu agar publik memahami keputusan tersebut melalui sudut pandang yang ingin disampaikan oleh tokohnya.

Baca Juga:

Perbaikan Kesejahteraan Guru Hanya Menunggu Kemauan Politik Dari Para Politisi

Daripada dikenang sebagai pejabat yang tersingkir akibat polemik, Gibran ingin keputusan mundurnya dibaca sebagai pengorbanan demi kepentingan bangsa. Sah-sah saja.

Apakah itu benar-benar alasan utama di balik keputusannya? Kita tidak bisa memastikan. Tetapi itulah pesan yang sedang dibangun melalui pernyataannya dalam bacaan saya.

Keua, permintaan agar relawan tetap mendukung pemerintahan Prabowo merupakan sinyal politik yang tidak kalah penting.

Artinya, keluar dari jabatan wakil presiden tidak harus berarti keluar dari barisan politik pemerintahan.

Gibran seolah ingin mengatakan: saya mungkin tidak lagi berada di dalam jabatan, tetapi dukungan politik kepada pemerintahan Prabowo tidak boleh berhenti.

Dalam perspektif komunikasi politik, ini adalah upaya memisahkan dua hal: posisi institusional dan loyalitas politik. Dengan kata lain, jabatan boleh dilepas, tetapi jaringan dukungan jangan sampai ikut bubar.

Ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan: apakah pesan persatuan ini juga merupakan cara Gibran menjaga relevansi politiknya setelah tidak lagi menjadi wakil presiden?

Dalam ruang politik modern, seseorang tidak selalu harus memegang jabatan untuk tetap memiliki pengaruh. Jaringan relawan, loyalitas pendukung, dan kemampuan membangun opini publik juga merupakan modal politik.

Baca Juga:

Warga “Cinta” Jokowi

Maka, ketika buru-buru menganggap Gibran selesai hanya karena ia mengajukan pengunduran diri, adalah sebuah kesalahan membuat kesimpulan.

Bisa saja ia sedang memasuki babak politik yang berbeda. Demokrasi bukan panggung yang hanya berlaku ketika kita menang.

Erving Goffman, melalui teori dramaturgi sosial, menjelaskan bagaimana manusia mengelola kesan di hadapan publik. Dalam politik, panggung depan [ruang terang] adalah pidato, konferensi pers, kampanye, dan pernyataan resmi. Sementara panggung belakang [kamar gelap]adalah negosiasi, kalkulasi, dan percakapan yang tidak selalu diketahui publik.

Peristiwa Gibran memperlihatkan betapa pentingnya membedakan keduanya. Di panggung depan, kita mendengar pesan persatuan, sikap kesatria, penghormatan terhadap keputusan, dan ajakan menjaga pemerintahan.

Di panggung belakang, publik tentu bertanya-tanya: bagaimana komunikasi antara Prabowo dan Gibran? Bagaimana sikap partai-partai koalisi? Apakah ada kesepakatan politik? Apakah ada pergeseran kepentingan?

Kita tentu tidak boleh mengarang apa yang terjadi di belakang layar. Tetapi demokrasi juga tidak mengharuskan masyarakat berhenti bertanya.

Justru, masyarakat harus semakin kritis terhadap setiap pernyataan politik, terutama ketika pertanyaan itu datang dari orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Sebab, persatuan bangsa tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pertanyaan. Kritik bukan ancaman terhadap persatuan. Pengawasan bukan tindakan permusuhan. Dan kepatuhan terhadap hukum bukan pilihan yang bisa disesuaikan dengan siapa yang sedang berkuasa.

Baca Juga:

Ketika Bayang-Bayang Jokowi Masih Mengusik PDIP

Kalau demokrasi hanya dianggap baik ketika kepentingan kita menang, itu bukan demokrasi yang matang. Itu hanya kompetisi kekuasaan yang dibungkus dengan slogan demokrasi.

Jadi, siapa yang sebenarnya sedang menyelamatkan siapa? Pada akhirnya, mundurnya Gibran menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada soal siapa yang akan menggantikan posisi wakil presiden.

Apakah Gibran sedang menyelamatkan pemerintahan Prabowo dari tekanan politik yang semakin besar? Apakah Prabowo sedang menjaga stabilitas pemerintahannya dengan tidak menggantungkan masa depan politiknya pada satu figur?

Apakah partai-partai koalisi sedang menunjukkan bahwa dukungan politik mereka tidak bersifat permanen? Atau justru Gibran sedang membangun jarak dari jabatan agar tetap memiliki ruang untuk menentukan langkah politik berikutnya?

Tidak satu pun pertanyaan itu dapat dijawab hanya dengan membaca pernyataan resmi. Tetapi semuanya layak menjadi bahan diskusi publik.

Satu hal yang jelas: politik tidak selalu memperlakukan seseorang berdasarkan jasa masa lalunya. Dalam kalkulasi kekuasaan, nilai seorang kawan bisa berubah ketika situasi berubah.

Baca Juga:

Jokowi, Oligarki, dan Pertarungan untuk Menguasai Ingatan Publik

Dulu Gibran menjadi bagian teramat penting dari tiket Prabowo menjadi Presiden. Sekarang, ketika badai datang, Gibran harus menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit. Di satu sisi relawan masih datang, di sisi yang lain sebagian anggota partai koalisi pemerintah ikut menandatangani usulan HMP, dan Presiden akhirnya menyatakan menerima serta menghormati keputusan mundurnya Wakil Presiden.

Inilah demokrasi yang harus kita awasi: bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan memperlakukan hukum, kawan politik, dan rakyat yang memberikan mandat.

Karena itu, ada satu pelajaran yang patut kita ingat.

Jangan terlalu cepat percaya bahwa seseorang adalah kawan abadi hanya karena pernah berdiri di panggung yang sama. Dalam politik, yang sering abadi bukan persahabatan, melainkan kepentingan.

Dan bagi rakyat, jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang bertepuk tangan ketika mereka menang, lalu ikut menanggung akibat ketika mereka sedang menghitung ulang kepentingan.

Sebab, demokrasi bukan milik partai, bukan milik presiden, bukan milik wakil presiden, dan bukan pula milik relawan.

Demokrasi adalah milik rakyat. Rakyat boleh mendukung siapa saja. Tetapi jangan pernah berhenti mengawasi siapa pun.

Sebarkan Artikel Ini:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of