Eposdigi.com – Barangkali inilah perubahan paradigma yang paling penting. Kita terlalu lama melihat jabatan sebagai posisi. Padahal dalam pemerintahan modern, jabatan seharusnya dipandang sebagai mandat untuk menghasilkan sesuatu.
Seorang Kepala Dinas bukan hanya pemegang jabatan struktural. Ia adalah problem solver. Ia harus mampu melihat masalah sebelum menjadi krisis. Ia harus mampu memberi pilihan kepada kepala daerah.
Ia harus mampu menjelaskan risiko sebuah kebijakan. Ia harus mampu membangun koordinasi. Ia harus mampu menggerakkan bawahannya. Dan ketika keputusan telah dibuat secara sah, ia harus mampu mengeksekusinya.
Birokrasi yang hanya pandai membuat surat, rapat dan laporan belum tentu merupakan birokrasi yang efektif. Sebab ukuran akhirnya bukan berapa banyak rapat yang dilakukan. Bukan berapa banyak disposisi yang ditandatangani. Bukan pula berapa tebal laporan yang dibuat.
Ukuran akhirnya adalah apakah masalah publik benar-benar bergerak menuju penyelesaian. World Bank dalam kerangka terbaru mengenai kapasitas institusional bahkan mendorong pemerintah untuk melihat kapasitas bukan hanya pada level negara secara abstrak, tetapi pada level institusi yang benar-benar menjalankan mandat kebijakan.
Faktor seperti kualitas personel, kemampuan manajemen, sistem informasi, sumber daya dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari kapasitas implementasi.
Ini sangat relevan bagi Flores Timur. Jangan hanya mengevaluasi “pemerintah daerah”. Evaluasilah satu per satu institusinya. Organisasi Perangkat Daerah mana yang kuat? Mana yang lamban? Mana yang inovatif? Mana yang mampu menyelesaikan masalah? Mana yang hanya bergerak ketika diperintah? Mana yang mampu bekerja lintas sektor?
Dan mana yang justru menjadi bottleneck bagi program kepala daerah?
Baca Juga:
Birokrasi Flores Timur Yang Berjalan Lambat, Lompatan Jauh Sulit Tercapai
Kasus Big Push Harus Dibaca Sebagai Momentum Evaluasi
Dalam konteks polemik adendum proyek big push sektor peternakan yang kemudian diikuti pemberhentian Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, kita tentu harus berhati-hati untuk tidak menjadikan satu kasus sebagai dasar untuk menghakimi keseluruhan birokrasi.
Tetapi kasus tersebut dapat menjadi momentum evaluasi institusional. Pertanyaannya bukan hanya:
“Siapa yang salah?” Pertanyaan yang lebih strategis adalah: Mengapa sistem birokrasi bisa sampai menghasilkan persoalan seperti itu? Apakah masalahnya ada pada kapasitas pejabat?
Apakah desain program sejak awal belum matang? Apakah koordinasi antar-OPD lemah? Apakah pembagian kewenangan tidak jelas? Apakah analisis risiko tidak dilakukan?
Apakah komunikasi antara pimpinan politik dan birokrasi tidak berjalan? Apakah mekanisme pengambilan keputusan terlalu personal? Atau justru terdapat persoalan pada desain kebijakan yang sejak awal belum memiliki pondasi implementasi yang memadai?
Ini jauh lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang menjadi kambing hitam. Sebab kalau hanya orangnya yang diganti sementara sistemnya tetap sama, masalah serupa bisa muncul kembali dengan nama pejabat yang berbeda. Mengganti pemain tanpa memperbaiki sistem permainan bukan reformasi birokrasi.
Baca Juga:
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Bupat Tidak Perlu Birokrasi Yang Selalu Mengiyakan
Ada satu hal yang juga harus dikatakan secara jujur. Birokrasi yang kuat bukan birokrasi yang selalu berkata “siap” kepada kepala daerah. Justru birokrasi profesional harus berani mengatakan:
“Ini bisa dilakukan.” “Ini belum bisa dilakukan.” “Ini risikonya.” “Ini dasar hukumnya.” “Ini alternatifnya.” “Ini konsekuensinya.”
Dan ketika keputusan sudah diambil berdasarkan pertimbangan yang sah, birokrasi harus bergerak mengeksekusinya. Inilah keseimbangan antara loyalitas politik dan profesionalisme administratif.
Kepala daerah membutuhkan birokrasi yang loyal kepada visi pemerintahan, tetapi tidak boleh berubah menjadi birokrasi yang kehilangan independensi profesional.
Karena pemerintahan yang sehat membutuhkan pejabat yang mampu mengatakan kebenaran administratif bahkan ketika kebenaran itu tidak selalu menyenangkan bagi pimpinan.
Di sisi lain, birokrasi juga tidak boleh menggunakan regulasi sebagai tameng untuk mempertahankan kenyamanan dan menghindari tanggung jawab. Regulasi adalah pagar, bukan alasan untuk berhenti berjalan. Bersambung…..
Leave a Reply