Eposdigi.com – Dalam rangka mengantisipasi dampak perang Timur Tengah, Israel-Amerika Serikat dan Iran, Indonesia merencanakan beberapa kebijakan di antaranya untuk mengatasi ancaman kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah merencanakan berbagai langkah termasuk langkah penghematan BBM di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno seperti dilansir pada laman detik.com menyatakan bahwa strategi penghematan BBM akan dilakukan antara lain melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah-sekolah.
“Khusus untuk efisiensi di sekolah-sekolah atau sektor pendidikan, pemerintah berencana menerapkan kembali, pembelajaran secara daring sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19,” kata Pratikno.
Baca Juga:
Selat Hormuz dalam Pandangan Keamanan Energi Global dan Ketahanan Fiskal Indonesia
“Sedangkan untuk efisiensi gedung perkantoran baik pemerintah maupun swasta akan diberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan,” lanjut Pratikno.
Kedua rencana ini kemudian ditanggapi oleh berbagai pihak. Tulisan ini hanya fokus membahas rencana efisiensi di sektor pendidikan.
Tanggapan tentang rencana PJJ
Salah satu tanggapan datang dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Lestari Moerdijat atau sering disapa Rerie. Menurutnya opsi pembelajaran daring untuk penghematan BBM harus dipersiapkan secara matang.
Menurut Rerie, jangan sampai kesalahan pada zaman Covid-19 terulang kembali. Oleh karena itu, pembelajaran daring perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kesiapan guru harus dipastikan, juga kesiapan infrastruktur digital.
Baca Juga:
Tantangan Kedaulatan Energi, Belajar dari Krisis Rusia – Ukraina
Rerie menegaskan, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.
Tanggapan lain datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gus Hilmy Muhammad. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional dan tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai alat penyesuaian kebijakan di luar negeri.
Menurut anggota DPD yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta ini, jika persoalan utamanya adalah persoalan energi maka solusi yang harus dicari di sektor yang relevan. Kalau problemnya energi, jangan pendidikan yang dikorbankan.
Dalam pesan tertulisnya tokoh Nahdlatul Ulama ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menutup persoalan yang seharusnya diselesaikan di sektor lain. Ia mempertanyakan kenapa kebijakan yang diambil pemerintah misalnya terkait pembatasan BBM pada kendaraan pribadi atau kampanye penggunaan transportasi umum saja?
Baca Juga:
Krisis Rusia – Ukraina dan Semangat Kepahlawanan Kita Sehari-Hari
Selain itu Gus Hilmy juga mempersoalkan belum jelasnya data tentang kontribusi aktivitas sekolah terhadap konsumsi energi nasional. Belum tentu konsumsi energinya sangat besar sehingga meskipun ada PJJ tidak berdampak pada penghematan BBM. Menurutnya kebijakan tanpa basis data yang kuat akan beresiko tidak tepat sasaran.
Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY ini seperti Lestari Moerdijat juga mengingatkan bahwa pengalaman Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa Covid-19 menunjukkan banyak persoalan serius. Ia menilai kondisi saat ini belum cukup berubah untuk menjamin keberhasilan kebijakan serupa.
“Pengalaman pandemi memberi pelajaran penting bahwa PJJ menimbulkan ketertinggalan belajar yang nyata. Masih ada masalah kesenjangan infrastruktur digital di berbagai daerah. Tidak semua guru juga siap dengan PJJ. Jika kondisi dasar belum berubah, maka resiko yang sama akan terulang,” tegasnya.
Baca Juga:
Pemerintah Membatalkan Rencana PJJ
Setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan melakukan koordinasi lintas kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa kebijakan pembelajaran daring tidak menjadi opsi kebijakan yang dipilih saat ini.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah akan tetap berjalan secara luring bagi siswa. Pemerintah memutuskan membatalkan rencana PJJ,” tegasnya dalam keterangan resmi di kantor Menko PMK.
Pratikno menegaskan bahwa kini pemerintah tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari prioritas nasional. Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan medis esensial tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto ilustrasi dibuat dengan bantuan AI
Leave a Reply