“Kekalahan dalam debat bukanlah aib, tetapi menjadikan dendam sebagai warisan politik adalah kegagalan moral.”
Eposdigi.com – Januari 2026 — Dalam panggung demokrasi, debat adalah arena adu gagasan, bukan adu gengsi. Namun, ketika kekalahan dalam debat justru melahirkan dendam politik yang tak kunjung padam, publik patut bertanya; apakah ini tentang bangsa, atau tentang ego yang terluka?
Kisah ini bermula dari panggung debat calon wakil presiden Pemilu 2024. Seorang profesor hukum tata negara, tokoh senior yang dihormati karena integritas dan kecendekiaannya, berhadapan dengan Gibran Rakabuming Raka—wakil dari generasi milenial yang tampil dengan gaya lugas, cepat, dan penuh gimik.
Dalam debat bertema ekonomi dan digitalisasi, publik menyaksikan benturan dua generasi: yang satu mengandalkan kedalaman teori, yang lain mengusung kecepatan narasi.
Baca Juga:
Visi dan Asta Cita di Bidang Pendidikan, Menurut Pasangan Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran
Hasil survei pasca-debat menunjukkan bahwa Gibran dinilai lebih unggul dalam penyampaian dan penguasaan isu oleh sebagian pemilih muda.
Meski banyak pengamat menilai substansi profesor lebih kuat, gaya komunikasi Gibran yang adaptif terhadap format debat modern membuatnya lebih “menjual” di mata publik.
Namun, alih-alih menerima hasil ini sebagai dinamika demokrasi, sang profesor justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Ia terus melontarkan kritik tajam, bahkan setelah pemilu usai.
Kritiknya tak lagi terbatas pada kebijakan, tetapi mulai menyerempet ke arah personal, seolah ingin membuktikan bahwa kekalahan debat bukanlah akhir dari pertarungan.
Baca Juga:
Sebagai Advokat, saya melihat fenomena ini sebagai bentuk abuse of influence. Ketika seorang tokoh intelektual menggunakan kredibilitas akademiknya untuk menyerang lawan politik secara personal, maka ia telah melampaui batas etika publik.
Kritik yang seharusnya menjadi vitamin demokrasi berubah menjadi racun yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi.
Lebih dari itu, dendam politik yang dibungkus dengan narasi moralitas justru menyesatkan masyarakat. Ia menciptakan ilusi bahwa kebenaran hanya milik satu pihak, dan bahwa kekuasaan yang sah harus terus digugat, bukan diawasi secara objektif.
Baca Juga:
Dalam negara hukum, kritik adalah hak, tetapi harus disampaikan dalam koridor yang sehat. Ketika kritik berubah menjadi kampanye kebencian atau upaya delegitimasi tanpa dasar hukum yang kuat, maka itu bukan lagi bagian dari demokrasi, melainkan bentuk character assassination.
Sebaliknya, generasi muda yang tampil di panggung politik harus pula belajar dari ini; bahwa kemenangan bukan alasan untuk jumawa. Bahwa setiap langkah harus tetap dijaga dalam bingkai etika dan hukum.
Demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak perdebatan, tetapi lebih sedikit dendam. Kita butuh lebih banyak profesor yang membimbing, bukan membakar. Dan kita butuh lebih banyak anak muda yang siap belajar, bukan hanya tampil.
Baca Juga:
LSM LIRA dan Relawan Prabowo Buka Kotak Pos Prabowo: Jadi Solusi Tampung Info Korupsi Pejabat Negara
Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling bijak dalam menyikapi perbedaan. Salam Keadilan.
Leave a Reply