Eposdigi.com – Jika bangsa ini tidak bangun budaya membaca, kita tidak akan dapat membangun budaya menulis dan jika kita tidak bangun budaya anak kita belajar dari buku, kita tidak akan menjadi bangsa yang maju. Hal ini disampaikan oleh Abdul Mu’ti saat membuka musyawarah nasional ke 20 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) di Jakarta (19/11/2025).
Oleh karena itu menurut Mu’ti, urgen mendorong gerakan nasional literasi yang melibatkan berbagai pihak penting seperti pemerintah, penerbit, sekolah, guru dan masyarakat. Kita menunggu formulasi kebijakan lanjutan dari gagasan ini, karena formulasi kebijakan tersebut menentukan keberhasilan implementasi gagasan tersebut di lapangan.
Jika gagasan ini bisa menjadi kebijakan yang mendorong sebuah gerakan bersama, maka gerakan ini menjadi gerakan kedua setelah gerakan literasi yang didorong pada zaman Kementerian Pendidikan dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim. Kita berharap gerakan ini berkesinambungan dengan gerakan sebelumnya.
Baca Juga:
Oleh karena itu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap gerakan literasi sebelumnya dan kesimpulan evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan yang akan menjadi tulang punggung gerakan berikutnya di zaman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipimpin oleh Prof. Abdul Mu’ti.
Dalam rangka evaluasi dan gerakan literasi yang berkesinambungan tersebut, artikel ini bermaksud memberikan evaluasi terhadap gerakan literasi pada zaman sebelumnya dalam empat butir. Saya berharap butir-butir evaluasi tersebut menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan dalam menyusun kebijakan dan gerakan literasi berikutnya.
Pertama, fokus gerakan literasi sebelumnya hanya di sekolah, hanya melibatkan Kepala Sekolah dan guru. Belum melibatkan pihak penting seperti orang tua murid. Padahal seharusnya, untuk efektivitas hasil, gerakan ini harusnya melibatkan orang tua murid sebagai salah satu pelaku utama.
Baca Juga:
Untuk efektivitas, harusnya budaya yang dikembangkan di sekolah, dilanjutkan di rumah dalam pendampingan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi misalnya dalam upaya menyamakan visi. Ini tidak dilakukan sehingga gerakan literasi praktis hanya berlangsung di sekolah.
Kembali ke rumah, upaya menanamkan minat membaca tidak menjadi perhatian orang tua. Pulang ke rumah, anak kembali larut dalam budaya menonton, atau main game. Orang tua tidak mengambil bagian dalam gerakan literasi karena tidak menangkap visi gerakan literasi sebagai gerakan yang diperlukan anak dalam tumbuh kembangnya sebagai anak.
Harusnya pemegang kendali utama gerakan literasi adalah orang tua, sekolah hanya melanjutkan pengembagan literasi yang sudah diupayakan oleh orang tua. Dan ini harusnya dimulai bahkan sebelum anak belum dapat membaca. Kegiatan bercerita atau membacakan buku cerita adalah upaya pertama menanamkan minat baca yang penting.
Baca Juga:
Ketika Sejarah Dipoles Penguasa: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mengguncang Akal Sehat Publik
Kedua, sebagai gerakan, gerakan literasi tidak hanya memerlukan kebijakan atau program tetapi juga visi dari gerakan. Menurut saya, kedua-duanya tidak ditangani dengan baik. Visi gerakannya tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga para pelaku gerakan seperti kepala sekolah dan guru lebih menjadi pelaku gerakan karena kewajiban.
Oleh karena itu di banyak sekolah minim kebijakan yang lahir dari sekolah. Sekolah hanya melaksanakan kebijakan jam wajib baca dari hari kehari. Tidak ada inovasi kreatif yang lahir dari lingkungan sekolah. Menurut saya ini terjadi karena kepala sekolah dan guru tidak berhasil menangkap visi gerakan literasi dan esensi sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Dan menurut saya ini adalah kelemahan terbesar yang harus ditangani sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pertanyaannya, ada apa dengan kepala sekolah dan guru-guru kita, yang cenderung melakukan hal yang visioner hanya sebagai kewajiban. Masalahnya ada di mana?
Baca Juga:
Konsumsi Makanan Olahan Di Kalangan Anak dan Remaja dan Dampaknya bagi Kesehatan Mereka
Ketiga, secara keseluruhan desain gerakan literasi bermasalah secara mendasar. Selain masalah visi gerakan, gerakan tersebut juga miskin kebijakan dan tidak dilengkapi dengan indikator keberhasilan gerakan literasi. Sehingga orientasi gerakan menjadi tidak jelas.
Harusnya, selain merumuskan visi dan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan juga menetapkan indikator keberhasilan gerakan secara jelas. Dengan demikian sekolah punya patokan untuk pengembangan evaluasi kegiatan di lapangan. Ini membantu guru mengelola gerakan literasi secara terfokus.
Bahkan harusnya Kementerian Pendidikan mendesain visi gerakan dan indikator keberhasilan gerakan. Sedangkan kebijakan dan program gerakan disusun oleh masing-masing sekolah, setelah mendalami problem masing-masing sekolah dalam implementasi gerakan literasi.
Keempat, gerakan literasi sangat mengandalkan guru dalam implementasi kebijakan terkait gerakan ini secara keseluruhan. Dengan kata lain, guru adalah pendorong utama upaya menumbuhkan minat baca tersebut. Padahal tidak semua guru memiliki minat membaca. Kondisi ini menjadi hambatan yang sangat serius.
Baca Juga:
Bagaimana guru mendorong sesuatu yang ia sendiri tidak suka lakukan? Ini masalah serius dan mendasar, yang harus menjadi perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan hanya untuk keberhasilan gerakan seperti gerakan literasi, melainkan masalah pengembangan mutu sekolah secara keseluruhan.
Itulah empat butir evaluasi dari gerakan literasi yang selama ini dilakukan. Saya berharap menjadi masukan yang baik untuk mendesain gerakan literasi pada saat yang akan datang sehingga gerakan tersebut dapat lebih bermanfaat bagi tumbuh kembang para murid, dan bukan menjadi beban baru bagi mereka.
Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto: kompasiana
Leave a Reply