Eposdigi.com – Pemerintah, melalui Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, secara resmi meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional (GNN) yang dilakukan di SDN 04 Meruya Jakarta Barat pada 19 Agustus 2025.
Gerakan ini bertujuan meningkatkan kemampuan numerasi anak Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata internasional menurut skor PISA, sekaligus bertujuan membentuk kemampuan berpikir logis, kritis, dan analitis.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa gerakan ini akan dilakukan dalam tiga tahap utama. Pada tahap pertama, gerakan ini berupaya menumbuhkan minat dan rasa cinta terhadap numerasi.
Baca Juga:
Pemanfaatan Aplikasi Goodreads Dalam Aktivitas Pembiasaan Literasi
Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah mendemistifikasi anggapan bahwa belajar numerasi adalah hal yang sulit. Gerakan ini akan membentuk persepsi dan mindset baru bahwa numerasi bisa dipelajari bahkan dengan cara yang menyenangkan.
Pada tahap kedua, gerakan ini berupaya membekali anak dengan kemampuan numerasi dalam berbagai aspek seperti logika, kemampuan komputasional, hingga keterampilan lainnya, termasuk semua disiplin ilmu yang melibatkan Matematika.
Sedangkan pada tahap ketiga, gerakan ini berupaya mendorong penerapan kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam gerakan ini, pembelajaran Matematika tidak berhenti pada kemampuan mengerjakan soal Matematika, melainkan sampai pada kemampuan memecahkan masalah sehari-hari.
Baca Juga:
Perlu Literasi Digital untuk Mencegah Dampak Negatif Facebook bagi Anak-Anak
Oleh karena itu, kata Abdul Mu’ti, “Gerakan ini tidak hanya menyasar siswa tetapi juga guru dan orang tua. Misalnya akan ada pelatihan guru dan parenting untuk orang tua. Selain itu, sepaket dengan acara ini, diresmikan Taman Numerasi di 16 provinsi, mencakup 140 sekolah dan 13 desa di Indonesia.”
Untuk guru, akan ada bimbingan teknis Matematika Gembira, baik untuk guru Matematika, maupun untuk guru kelas SD. Bagi orang tua akan disediakan buku panduan numerasi yang diharapkan dapat digunakan orang tua untuk menumbuhkan kemampuan numerasi sejak dini. Selain itu, akan ada program Jumat Numerasi dan berbagai webinar.
Baca Juga:
Tentu saja kita menyambut baik gerakan ini, jika gerakan ini bertolak dari masalah nyata yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Apa lagi akan berdampak baik pada pertumbuhan anak Indonesia.
Namun dampak baik tersebut sangat bergantung pada implementasi gerakan ini di lapangan. Ada baiknya, untuk keberhasilan GNN mari kita belajar dari gerakan literasi yang sudah dilakukan hampir 10 tahun, sejak kementerian pendidikan digawangi oleh tiga orang Menteri Pendidikan.
Baca Juga:
Apa Kabar Gerakan Literasi
Secara intensif gerakan literasi mulai didorong serius di tahun kedua kepemimpinan Nadiem Makarim, meskipun gerakan literasi sudah dimulai sejak kepemimpinan Anies Baswedan. Ini adalah waktu yang cukup panjang.
Meskipun demikian, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Menurut data UNESCO tahun 2024 minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Itu berarti dari 1000 orang Indonesia hanya ada 1 orang yang memiliki minat membaca.
Kondisi ini terlihat sekali di sekolah. Meskipun ada jam membaca 15 menit di banyak sekolah, namun minat membaca anak sekolah tetap rendah. Bahkan muncul kasus anak SMP di Jawa Barat, dan di Bali tidak dapat membaca.
Baca Juga:
Data-data ini menunjukkan bahwa Gerakan Literasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan kurang berhasil mencapai tujuan. Hal ini menurut hemat saya disebabkan oleh lima hal sebagai berikut.
Pertama, mendorong kemampuan membaca tanpa menumbuhkan minat membaca. Harusnya sebelum memasuki sekolah, minat baca sudah ditumbuhkan oleh orang tua. Yang terjadi di Indonesia, sekolah mendorong anak membaca namun minat membaca belum tumbuh.
Harusnya, menumbuhkan minat baca menjadi tanggung jawab orang tua sebelum anak memasuki sekolah. Caranya, orang tua membacakan cerita menjelang anak tidur. Kegiatan ini menumbuhkan minat baca. Ketika anak telah meminati aktivitas membaca, mendorong kemampuan membaca menjadi sangat efektif.
Baca Juga:
Kedua, desain gerakan literasi hanya terkait murid. Harusnya gerakan literasi tidak hanya menyangkut murid, melainkan juga guru. Karena banyak guru tidak suka membaca. Ini menjadi hambatan tersendiri bagi gerakan literasi di sekolah.
Oleh karena itu, seharusnya ada desain gerakan untuk murid dan ada desain gerakan untuk guru. Dengan demikian, semua guru terlibat dalam gerakan tersebut, dan gerakan literasi menjadi lebih efektif.
Tiga, pengajaran tidak mengkondisi murid untuk membaca. Gerakan literasi menjadi tugas tambahan yang berbeda dari pengajaran. Ini terjadi karena pengajaran tidak menerapkan pendekatan pembelajaran konstruksi melainkan pendekatan transfer.
Baca Juga:
Negara-negara Ini Adaptasi AI Warga Negaranya Paling Cepat. Indonesia Bagaimana?
Pengajaran dengan pendekatan transfer membuat gerakan literasi menjadi terpisah dari pengajaran. Murid tidak mengalami relevansi membaca dan kegiatan pengajaran. Aktivitas membaca lalu menjadi beban tambahan bagi para murid.
Empat, tidak tersedia infrastruktur pengembangan literasi yang memadai. Hingga kini belum tersedia infrastruktur pengembangan literasi yang memadai di hampir semua sekolah. Selain masih kurang koleksi buku bermutu, baru 42 persen sekolah di Indonesia memiliki perpustakaan.
Kelima, gerakan literasi sebagai proyek dan seremonial. Pendekatan proyek memang cara kerja birokrasi pendidikan pada umumnya. Oleh karena itu gerakan literasi cenderung menjadi gerakan yang sporadis dan tidak berkesinambungan.
Baca Juga:
Kegiatan semacam ini menghabiskan anggaran, tetapi tidak sungguh-sungguh berdampak pada pengembangan minat baca. Acara seremonial selesai, kegiatan membaca tidak berlanjut dan minat baca tidak terbentuk, apalagi budaya membaca.
Gerakan Literasi yang belum mencapai tujuan, kini muncul gerakan baru, Gerakan Numerasi Nasional (GNN). Nampaknya pendekatan proyek diulang dalam implementasi GNN. Sekolah akan disibukkan dengan proyek GNN dan Gerakan Literasi akan terbengkalai.
Baca Juga:
Ini Langkah Tanggung Pemerintah Indonesia dalam Mencegah Dampak Buruk Media Sosial
Inilah yang selalu terjadi, proyek baru datang silih berganti, dan sekolah selalu mulai lagi dari nol sebagai pelaksana. Praktik bongkar pasang kebijakan seperti inilah yang menjadi penyebab buruknya mutu sekolah-sekolah kita.
Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kemali dengan izin dari penulis / Foto dari : sindara.gurudikdas.kemendikdasmen.go.id
Leave a Reply