Meneropong Gaya Kepemimpinan Gubernur NTT

Eposdigi.com – Setiap pemimpin memiliki perilaku dan strategi untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya guna mencapai suatu tujuan tertentu. Perilaku dan strategi ini merupakan kombinasi dari filosofi, pendidikan dan keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan oleh pemimpin.

Sebab untuk mencapai tujuannya, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan, mempengaruhi, mengendalikan, atau mendorong orang lain yang dipimpinnya. Ini dilakukan semata-mata agar bawahan dapat “tunduk” pada tujuan pemimpin.

Sikap “tunduk” ini, bisa saja karena dorongan rasa takut kepada pemimpin. Bisa juga karena kesadaran akan tujuan tertentu sehingga para anak buah dengan sukarela mengikuti pemimpin dalam mencapai tujuan.

Baca Juga: Gubernur NTT: Festival Pariwisata Harus Berdampak Terhadap Ekonomi Masyarakat

Sondang P Siagian, dalam bukunya “Kiat meningkatkan Produktivitas“ (2002) mengungkapkan 5 (lima) gaya kepemimpinan:

Pertama: Otokratik. Pemimpin menganggap organisasi sebagai miliknya. Tujuan dirinya adalah tujuan organisasi. Bawahan hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Mereka sering menggunakan paksaan dan hukuman untuk membuat anak buahnya tunduk pada tujuan mereka.

Kedua: Militeristik. Pemimpin militeristik menggerakan anak buahnya dengan garis komando yang jelas dan tegas. Bagi mereka perintah wajib dilaksanakan. Mereka menerapkan disiplin tinggi yang kaku agar tujuan mereka dapat tercapai.

Ketiga: Paternalistik. Inisiatif dan segala keputusan hanya berasal dari pemimpin. Mereka menganggap anak buah tidak cukup trampil dalam mencapai tujuan organisasi.

Keempat: Kharismatik. Mereka memiliki visi yang jelas dan disampaikan kepada semua komponen dalam organisasi. Mereka sangat disukai oleh bawahan karena perlindungan yang diberikannya.

Mereka tidak segan mengambil alih tanggungjawab demi menyelamatkan anak buah. Karenanya pemimpin model ini cendrung dibela walaupun menyimpag dari norma-norma organisasi.

Kelima: Demokratik. Kepemimpinan demokratis mengganggap semua lini organisasi sebagai satu team. Mereka mendorong kolaborasi, kerjasama sinergis untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Tujuan yang didefinisikan dengan jelas ke semua lini organisasi, mendorong semua team bekerja sama salam mencapai tujuan organisasi.

Mereka menghargai setiap potensi dalam organisasi, mengembangkannya dan memberi kesempatan kepada setiap pribadi untuk berkembang guna mencapai tujuan organiosasi secara lebih baik.

Sudah dua kali Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memberi hukuman dengan lompat jingkrak. Hukuman ini bahkan diberikan di depan public. Kemudian viral. Ia memberi hukuman bukan hanya kepada aparatur sipil negara,  bahkan perbankkan.

Baca Juga: Gubernur NTT: Layanan Perizinan Harus Berbenah

Pertama, ia menyuruh Kepala Biro Pemerintah Setda NTT bersama sejumlah staf lompat jingkrak dihadapan peserta rapat kerja tahunan Oktober 2019 lalu. Gangguan pada pengeras suara menjadi biang keladi hukuman itu diberikan.

Kedua, hukuman serupa diterima dua orang Kepala Divisi pada Bank NTT, 7 Januari 2020 lalu. Mereka salah membubuhkan tanda tangan pada sebuah dokumen saat acara pelantikan Direktur Umum Bank NTT.

Apa yang dilakukan gubernur mendapat berbagai tanggapan. Ricard Lamanepa, seorang ASN yang berdinas di salah satu kabupaten di Pulau Flores berpendapat bahwa hukuman seperti ini adalah gaya kepemimpinan gubernur dalam menegakan disiplin. Sebagai bawahan suka atau tidak suka harus menyesuaikan diri.

Tanggapan lain datang dari akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan. Ia menilai hukuman lompat jingkrak itu mencederai etika birokrasi.

“Sangat tidak etis ketika gubernur memberikan hukuman kepada bawahan dengan lompat-lompat di depan publik, itu tidak sesuai dengan cara birokrasi yang baik dan benar,” kata Johannes Tuba, di Kupang, belum lama ini.

“Seperti sanksi untuk ASN itu tidak ada hukuman fisik, setiap kesalahan baik ringan, sedang, berat itu sanksinya sudah diatur jelas, demikian juga untuk pimpinan di perbankan itu juga ada mekanisme sesuai hierarki yang ada,” terangnya.

Tuba Helan berpendapat, dari sisi aturan dan sopan santun, hukuman fisik seperti ini sangat tidak etis diberikan seorang gubernur kepada bawahan lalu dipertontonkan di hadapan publik.

“Jauh lebih etis” kata Tuba Helan, “kalau gubernur memanggil mereka yang bersalah kemudian memberikan sanksi di tempat tertutup dan dengan tegas mengingatkan agar jangan mengulangi kesalahan lagi.”

Bagaimana pendapat Digiers? Apa gaya kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat? Apakah gaya kepemimpinan itu tepat di era revolusi industry 4.0 saat ini? (Foto:antara.com)