Tag: #Partai Politik

Diduga Hampir 50 Persen Anggota DPR Periode 2024-2029 Berpendidikan SMA ke Bawah

Penulis: Sipri Peren0
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017 mempersyaratkan, pendidikan minimal anggota DPR dan Presiden adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Ada beberapa argumen utama di balik kebijakan tersebut.  Pertama, demokrasi di Indonesia mengedepankan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih tanpa diskriminasi latar belakang. Syarat minimal SMA dianggap […]

Sebarkan Artikel Ini:
Baca Lebih Lanjut...

Kedaulatan Rakyat Untuk Memilih Pemimpinnya Tidak Boleh Diwakilkan

Penulis: Philip Randhoe Weking0
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD kembali mengemuka dengan berbagai argumentasi: efisiensi anggaran, stabilitas politik, hingga dalih konstitusional demokrasi perwakilan.  Namun, gagasan ini perlu ditolak secara tegas dan rasional, karena menyentuh inti paling mendasar dari demokrasi: kedaulatan rakyat sebagai hak yang bersifat personal, eksistensial, dan tidak dapat diwakilkan. Hak memilih […]

Sebarkan Artikel Ini:
Baca Lebih Lanjut...

Calon Independen dan Penguatan Hak Politik Warga

Penulis: Frans Bapa Tokan1
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Kebijakan negara yang memberi ruang demokrasi bagi calon independen dalam kontestasi Pilkada setidaknya menjadi momentum bagi rakyat merebut kembali ruang publik yang selama ini dikuasai sepenuhnya oleh partai politik. Dominasi parpol dihampir semua jabatan politik sangatlah nyata, tetapi amat disesalkan dominasi itu tak dibarengi dengan kualitas produk politik yang dihasilkan untuk  rakyat. Survei […]

Sebarkan Artikel Ini:
Baca Lebih Lanjut...

Problem Parpol Sebagai Pilar Demokrasi

Penulis: Frans Bapa Tokan Lamanepa1
Sebarkan Artikel Ini:

Eposdigi.com – Hampir semua jabatan publik di negeri ini diperoleh melalui pintu partai politik.  Jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota maupun DPR/DPRD dan jabatan publik lain nyaris tak lepas dari kontrol parpol. Sebab itu bila ada persoalan hukum yang melilit para pejabat publik  mestinya yang paling bertanggungjawab adalah partai politik. Apabila semua jabatan di level eksekutif, legislatif […]

Sebarkan Artikel Ini:
Baca Lebih Lanjut...