Dari Portugis, VOC, Hingga Pemerintah Kolonial Belanda : Kronologi Sejarah Solor

Eposdigi.com – Siapa yang lebih dahulu datang ke Solor: Portugis atau Belanda? 

Dan apakah kedatangan VOC pada 1613 berarti Pulau Solor sejak saat itu langsung menjadi wilayah pemerintahan Belanda? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri kronologi sejarahnya.

1. Sekitar 1515 — Portugis mulai menyinggahi Solor.

Jauh sebelum VOC datang, para pelaut dan pedagang Portugis telah berlayar di kawasan ini untuk mencari kayu cendana dari Timor.  Solor menjadi tempat persinggahan strategis karena pelabuhannya terlindung dan berada di jalur pelayaran antara Malaka dan Maluku.

2. 1559 — Kehadiran pedagang dan komunitas Kristen.

Laporan Jesuit Baltasar Dias menyebut adanya sekitar 200 orang Portugis yang bermalam di Solor pada 1559. Ia juga menemukan bahwa kegiatan perdagangan dan penyebaran agama Kristen telah berlangsung di Solor dan wilayah sekitar Larantuka.

3. 1561 — Misionaris Dominikan tiba.

Pada 1561, misionaris Dominikan dari Malaka datang untuk membangun misi Katolik. Kehadiran mereka memperkuat komunitas Kristen sekaligus memperluas keterlibatan Portugis dalam kehidupan sosial dan politik setempat.

4. 1562–1566 — Benteng dan pusat misi dibangun.

Pada 1562, dibangun pertahanan awal dari batang lontar. Setelah pertahanan itu terbakar dalam serangan, pembangunan benteng yang lebih kuat dimulai pada 1566 di Lohayong. Benteng ini menjadi pusat penting kegiatan misi Katolik dan perdagangan Portugis di kawasan Solor.

5. 1613 — VOC menyerang benteng Portugis.

Pada 1613, armada VOC di bawah Apollonius Scotte menyerang Benteng Lohayong.  Pada 18 April 1613, benteng tersebut jatuh ke tangan VOC dan kemudian dinamai Fort Henricus. Inilah tonggak penting masuknya kekuatan militer VOC ke Solor. 

Namun, VOC adalah perusahaan dagang bersenjata yang memiliki hak istimewa, bukan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti yang dikenal pada abad ke-19.

6. 1616 — VOC meninggalkan benteng.

Kehadiran VOC tidak langsung menghasilkan penguasaan yang stabil.  Pada 1616, VOC meninggalkan posnya di Solor karena berbagai persoalan, termasuk perlawanan setempat dan prioritas perdagangan di wilayah lain.

7. 1618 — VOC kembali.

VOC kembali pada 1618 dan membangun kembali kedudukannya di Solor.  Hubungan dengan penguasa setempat menjadi bagian penting dari usaha mempertahankan benteng dan kepentingan perdagangan.

8. 1629 — VOC kembali meninggalkan Solor.

Setelah menghadapi kesulitan mempertahankan pos dan persaingan dagang dengan Portugis, VOC meninggalkan bentengnya pada 1629.

9. 1630–1636 — Portugis kembali, kemudian diusir.

Pada 1630, Portugis kembali menduduki Lohayong dari basis mereka di Larantuka.  Enam tahun kemudian, pada 1636, armada VOC mengusir mereka kembali.

10. 1646 — VOC kembali menguasai benteng.

VOC kembali memperoleh pijakan di Solor pada 1646. Meski demikian, kekuasaan Portugis-Larantuka dan komunitas Topass tetap bertahan dan memainkan peranan penting dalam politik kawasan Solor–Timor.

11. 1851–1852 — Babak baru kekuasaan kolonial.

Hampir dua abad setelah perebutan benteng oleh VOC, situasi berubah.  Pada 1851, terjadi kesepakatan penyerahan wilayah Portugis kepada Belanda yang kemudian menjadi persoalan diplomatik. 

Pada 1852, garnisun Belanda mulai ditempatkan di Larantuka.

Tahap ini berbeda dari kedatangan VOC pada abad ke-17.  Kita mulai melihat kehadiran pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam konteks perluasan administrasi wilayah.

12. 20 April 1859 — Perjanjian Belanda–Portugis.

Belanda dan Portugal menandatangani perjanjian di Lisboa yang mengatur pertukaran dan penyerahan sejumlah wilayah di kawasan Solor dan Timor. 

Wilayah yang diserahkan Portugal kepada Belanda mencakup Larantuka, Sikka, Paga, Wureh di Adonara, dan Pamung Kaju di Solor.

Perjanjian tersebut diratifikasi pada 18 Agustus 1860.  Inilah tonggak formal penting dalam penetapan kekuasaan kolonial Belanda atas wilayah-wilayah tersebut.

13. 1863 — Pejabat sipil untuk Kepulauan Solor.

Samuel Roos diangkat sebagai “civiel gezaghebber”, yakni pejabat sipil yang menangani administrasi Kepulauan Solor.  Meski demikian, keberadaan pejabat kolonial tidak berarti pemerintah langsung mengendalikan setiap kampung dan kerajaan secara efektif.

14. 1869 — Garnisun Larantuka ditarik.

Garnisun Belanda di Larantuka ditarik karena pertimbangan biaya.  Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kehadiran militer, administrasi sipil, dan penguasaan nyata atas masyarakat merupakan hal yang berbeda.

15. 1910 — Kontrol langsung semakin diperkuat.

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial mulai menjalankan kontrol yang lebih langsung di Solor, antara lain melalui pendataan penduduk dan penyitaan senjata api. 

Namun, hubungan dengan penguasa lokal tetap menjadi bagian dari dinamika pemerintahan kolonial.

Kesimpulan: 

Kronologi ini memperlihatkan tiga tahap sejarah yang berbeda:

•  Portugis, yang lebih dahulu hadir melalui perdagangan dan misi Katolik sejak abad ke-16.
• VOC, perusahaan dagang bersenjata yang merebut Benteng Lohayong pada 1613, tetapi beberapa kali meninggalkan dan kembali ke Solor.
•  Pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kehadirannya berkembang jauh kemudian melalui garnisun, perjanjian internasional, pejabat sipil, dan perluasan kontrol administratif pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Karena itu, tahun 1613 tidak tepat dipahami sebagai awal pemerintahan kolonial Belanda atas seluruh Solor.  Tahun tersebut menandai perebutan benteng oleh VOC.  Penguasaan formal dan administrasi kolonial berkembang melalui proses yang jauh lebih panjang.

Sumber:

Hans Hägerdal, “Lords of the Land, Lords of the Sea: Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, 1600–1800” (KITLV Press, 2012); 

H. Barnes, “Avarice and Iniquity at the Solor Fort”; serta kajian sejarah mengenai Perjanjian Lisboa 1859 dan perkembangan administrasi kolonial di kawasan Solor–Flores Timur.