Eposdigi.com – Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelisahkan dalam dinamika politik Indonesia beberapa tahun terakhir. Nama Joko Widodo seolah tidak pernah benar-benar keluar dari pusaran kontroversi.
Dari tuduhan ijazah palsu, persoalan dinasti politik, Gibran, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, hingga berbagai tudingan lainnya, Jokowi terus menjadi sasaran perdebatan di ruang publik.
Di media sosial, narasi negatif tentang Jokowi begitu dominan. Sedikit demi sedikit, terbentuk persepsi bahwa Jokowi adalah salah satu tokoh paling bermasalah dalam sejarah politik Indonesia.
Tentu, kritik terhadap seorang mantan presiden adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tidak ada pemimpin yang kebal kritik. Bahkan, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab publik untuk mengawasinya.
Namun, ada satu pertanyaan yang menurut saya jarang diajukan secara serius: Mengapa ketika membicarakan Jokowi, sebagian besar perdebatan justru berhenti pada kontroversi politik, sementara perubahan besar dalam struktur ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun pemerintahannya seringkali luput dari pembahasan yang utuh?
Baca Juga:
Semakin Diserang, Semakin Dibicarakan: Jokowi Masih Sulit Hilang dari Panggung Politik
Apakah kita benar-benar sedang menilai seluruh rekam jejak seorang presiden, atau tanpa sadar sedang mengonsumsi potongan-potongan narasi yang membentuk persepsi tertentu?
Ada perubahan besar yang tidak boleh dilupakan. Mari kita mundur sejenak dan melihat apa yang terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.
Pembangunan infrastruktur berlangsung dalam skala besar. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, jalan perbatasan, hingga pembangunan jalan Trans Papua menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Di wilayah yang selama puluhan tahun menghadapi keterisolasian, pembangunan akses jalan bukan sekadar urusan beton dan aspal. Ia menyangkut kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi barang, dan akses ekonomi.
Kita juga mengenal kebijakan BBM Satu Harga.
Sebelum kebijakan ini berjalan, masyarakat di sejumlah wilayah terpencil Papua harus membeli BBM dengan harga yang sangat mahal. Di beberapa tempat, harganya bahkan mencapai puluhan ribu rupiah per liter.
Baca Juga:
Pemerintah kemudian berupaya menghadirkan harga BBM yang lebih setara melalui pembangunan titik penyalur resmi.
Sederhana, tetapi dampaknya menyangkut keadilan sosial. Mengapa masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan harus membayar jauh lebih mahal untuk kebutuhan energi yang sama?
Apakah kebijakan seperti ini tidak layak masuk dalam catatan sejarah pembangunan Indonesia?
Kemudian ada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terlepas dari perdebatan mengenai biaya, lingkungan, dan efektivitasnya, gagasan memindahkan pusat pemerintahan merupakan upaya mengubah konsentrasi pembangunan yang selama puluhan tahun terlalu terpusat di Jawa.
Kita boleh tidak setuju dengan IKN. Tetapi tidak adil jika gagasan sebesar itu hanya dibicarakan melalui kacamata politik praktis.
Ketika negara mulai mengubah peta penguasaan sumber daya Ada bagian lain yang menurut saya jauh lebih menarik untuk dibaca melalui perspektif politik ekonomi.
Pada 2015, pemerintahan Jokowi membubarkan Petral, perusahaan perdagangan minyak milik Pertamina yang selama ini menjadi bagian penting dari sistem pengadaan minyak nasional.
Baca Juga:
Pesan Presiden Jokowi dan Efektivitas Respon Birokrasi Pendidikan Kita
Pada 2018, pengelolaan Blok Mahakam beralih kepada Pertamina setelah sekitar 50 tahun dikelola Total dan Inpex.
Pada 2021, Blok Rokan yang sebelumnya dikelola Chevron beralih kepada Pertamina. Padahal, blok tersebut merupakan salah satu wilayah produksi minyak paling strategis di Indonesia.
Pada 2018, Indonesia juga menyelesaikan divestasi saham Freeport sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia mencapai 51 persen.
Coba perhatikan benang merahnya.
Ada perubahan dalam posisi negara terhadap sejumlah sumber daya strategis. Ada penguatan peran BUMN, perubahan pengelolaan, dan upaya memperbesar kepemilikan nasional.
Apakah semua kebijakan itu sempurna? Tentu tidak. Pengelolaan sumber daya alam tetap harus diuji melalui transparansi, efisiensi, penerimaan negara, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, satu hal sulit diabaikan: kebijakan-kebijakan tersebut mengubah struktur ekonomi dan distribusi kewenangan dalam sektor-sektor strategis.
Dalam politik ekonomi, perubahan seperti ini tidak pernah berlangsung di ruang hampa.
Baca Juga:
Mimpi Jokowi Untuk Tataniaga Nikel dan Minyak Sawit di Pasar Global
Selalu ada kepentingan yang memperoleh keuntungan, ada pihak yang kehilangan akses, dan ada kelompok yang harus menyesuaikan diri dengan aturan baru.
Di sinilah kita perlu mulai membaca politik secara lebih mendalam. Jangan naif membaca hubungan antara kekayaan dan kekuasaan
Ilmuwan politik Jeffrey A. Winters, melalui bukunya Oligarchy (2011), menjelaskan bagaimana kelompok yang memiliki kekayaan sangat besar berusaha mempertahankan dan melindungi kepentingan ekonominya.
Winters menyebutnya sebagai wealth defense atau pertahanan kekayaan.
Gagasan ini penting karena kekuasaan tidak selalu harus dimiliki melalui jabatan pemerintahan. Kekayaan juga dapat menjadi sumber pengaruh politik.
Sementara itu, Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia menjelaskan bagaimana oligarki di Indonesia bekerja melalui jaringan kekuasaan ekonomi dan politik.
Artinya, oligarki bukan sekadar sekumpulan orang kaya. Ia juga berkaitan dengan sistem hubungan yang memungkinkan kekayaan dan pengaruh politik saling menopang.
Baca Juga:
Jokowi, Terhormat atau Kehormatan (Memahami Penolakan Jokowi atas gelar Doktor Honoris Causa)
Jika teori ini digunakan untuk membaca pemerintahan Jokowi, muncul sejumlah pertanyaan yang layak diteliti.
Ketika Petral dibubarkan, siapa yang kehilangan akses ekonomi? Ketika pengelolaan blok migas beralih kepada Pertamina, bagaimana distribusi kepentingan bisnis berubah?
Ketika negara memperbesar peran BUMN dalam sumber daya strategis, kelompok ekonomi mana yang memperoleh keuntungan dan kelompok mana yang harus menyesuaikan diri?
Ketika investasi dan pembangunan infrastruktur berlangsung dalam skala besar, siapa yang mendapatkan peluang ekonomi baru?
Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar berdebat siapa yang paling berjasa atau siapa yang paling bersalah.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa oligarki terbukti menjadi dalang seluruh serangan terhadap Jokowi. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian tanpa bukti mengenai aktor, koordinasi, pendanaan, dan hubungan sebab-akibat.
Baca Juga:
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa kebijakan negara selalu berhubungan dengan kepentingan ekonomi.
Sangat mungkin terjadi benturan kepentingan ketika pemerintah mengubah aturan main yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu.
Dan kemungkinan itu layak diperiksa secara serius, bukan ditertawakan atau langsung dianggap sebagai teori konspirasi, Bersambung…..
Leave a Reply