Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan kemari : Reses di Bumi Perkemahan: Antara Hak Konstituen, Tata Kelola, dan Etika Politik
Eposdigi.com – Dalam kehidupan demokrasi, kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi. Tetapi etika politik menuntut sesuatu yang lebih. Seorang pejabat publik bukan hanya dituntut bertanya:
“Apakah ini diperbolehkan?”
Tetapi juga: “Apakah ini patut dilakukan?” Begitu pula masyarakat bukan hanya perlu bertanya: “Apakah saya bebas mengkritik?”
Tetapi juga: “Apakah kritik saya adil dan berdasarkan fakta?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada prinsip penting: legalitas dan etika harus berjalan beriringan.
Sebuah kegiatan dapat memenuhi aspek administratif, tetapi tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, tidak mengganggu kegiatan masyarakat, tidak menyalahgunakan fasilitas publik, dan tidak berubah menjadi sarana kampanye terselubung.
Baca Juga:
Sebaliknya, sebuah kegiatan tidak semestinya langsung dianggap sebagai pelanggaran hanya karena menimbulkan persepsi tertentu di ruang publik. Persepsi perlu diklarifikasi. Dugaan perlu diverifikasi. Dan pelanggaran harus dibuktikan.
Demokrasi Tidak Membutuhkan Keseragaman Pendapat
Perbedaan pandangan mengenai reses di Bumi Perkemahan adalah sesuatu yang normal dalam demokrasi. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kreativitas anggota DPRD dalam menemui konstituen.
Ada pula yang mungkin melihatnya secara kritis karena khawatir terjadi pencampuran antara kegiatan reses dengan aktivitas lain. Kedua pandangan tersebut dapat hadir secara bersamaan.
Yang penting adalah bagaimana perbedaan itu dikelola. Demokrasi tidak membutuhkan semua orang memiliki pendapat yang sama. Demokrasi membutuhkan aturan yang sama untuk semua orang.
Jika ada anggota DPRD yang melaksanakan reses, maka kegiatan tersebut harus tunduk pada aturan reses. Jika ada masyarakat yang mengkritik, kritik tersebut juga harus tunduk pada etika publik. Tidak boleh ada standar ganda.
Baca Juga:
Pertanyaan yang Lebih Penting Untuk Publik
Karena itu, daripada berkutat pada perdebatan mengenai apakah Bumi Perkemahan merupakan tempat yang “layak” atau “tidak layak”, masyarakat Flores Timur sebenarnya dapat mengajukan pertanyaan yang lebih konstruktif: Apakah kegiatan tersebut benar-benar masuk dalam agenda masa reses?
Apakah dilaksanakan di wilayah Dapil? Apakah anggarannya merupakan anggaran reses yang sah dan digunakan sesuai peruntukannya? Apakah kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan utama perkemahan?
Apakah masyarakat yang hadir benar-benar memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi? Apakah aspirasi tersebut dicatat dan dilaporkan? Dan yang paling penting: apa tindak lanjutnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih substansial daripada sekadar memperdebatkan foto, lokasi dan asumsi politik.
Baca Juga:
Reses Adalah Ujian Representasi
Pada akhirnya, polemik reses di “Bumi Perkemahan” seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Reses bukan sekadar agenda seorang anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat.
Reses adalah mekanisme pertanggungjawaban politik seorang wakil rakyat kepada konstituennya.
Karena itu, anggota DPRD harus terbuka terhadap kritik, transparan terhadap penggunaan anggaran, tertib dalam administrasi, menjaga etika, serta memastikan aspirasi yang dihimpun benar-benar memiliki tindak lanjut.
Sementara masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dengan kritis, tetapi tetap objektif, santun dan berbasis fakta. Tidak perlu ada pihak yang dipermalukan.
Tidak perlu ada pihak yang harus dianggap menang atau kalah. Yang diperlukan adalah demokrasi lokal yang semakin dewasa. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah reses bukanlah apakah kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung yang megah, balai desa, rumah warga atau bahkan di Bumi Perkemahan.
Baca Juga:
Ukuran yang paling penting adalah: apakah seorang wakil rakyat benar-benar hadir, mendengar, memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan suara masyarakat yang diwakilinya.
Dan bagi masyarakat, ukuran kedewasaan demokrasi bukanlah seberapa keras kita berdebat, tetapi seberapa mampu kita membedakan fakta, kritik, dugaan dan tuduhan.
Reses adalah hak masyarakat untuk didengar. Pengawasan adalah hak masyarakat untuk memastikan. Dan akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan. Ketiganya bukan musuh demokrasi. Justru ketiganya adalah fondasi demokrasi yang sehat.
Leave a Reply