Menunggu Pembuktian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Bentukan Din Syamsuddin dkk

Eposdigi.com – Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama 21 tokoh yang lain, membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Deklarasi koalisi tersebut dilakukan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus 2020.

Tokoh yang ikut hadir dalam deklarasi tersebut adalah Abdullah Hehamahua, Mohammad Jumhur Hidayat, Sri Bintang Pamungkas, Hatta Taliwang, Ahmad Yani, Habib Muchsin Alatas.

Tampak juga hadir Chusunul Mar’iyah, Malem Sambat Kaban, Syahganda Nainggolan, Anthony Kurniawan, Rochmat Wahab, Adhie M Massardi, Ichsanuddin Noorsy, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Muhammad Said Didu, Eko Suryo Santjojo, Rocky Gerung, Joko Abdurrahman, Refly Harun, Tamsil Linrung.

Baca Juga: Pendidikan Karakter dan Upaya Melawan Perilaku Korupsi

Beberapa tokoh lain, meskipun belum nampak hadir namun menyatakan memberi dukungan pada KAMI. Mereka adalah Mantan Panglima TNI Jendral purnawirawan Gatot Nurmantyo, Rahmawati Soekarnoputri, dan Rizal Ramli.

Dalam pernyataannya, Din Syamsuddin yakin bahwa dukungan akan datang dari banyak organisasi kemasyarakatan islam. Ia menjelaskan bahwa KAMI adalah gerakan moral seluruh elemen dan komponen bangsa, lintas agama, suku, profesi, dan kepentingan politik untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia.

“Ini adalah gerakan moral seluruh elemen untuk menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan dari oligarki, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.”, tegas Din Syamsuddin dalam orasinya.

Ujian bagi demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, pemerintah yang sedang berkuasa memerlukan kekuatan oposisi untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Baca Juga: Fenomena Politik dan Peran Pemuda

Ini dikhawatirkan tidak lagi terjadi di Indonesia karena saat ini 80% kekuatan politik di DPR telah membberikan dukungan kepada pemerintahan presiden Joko Widodo.

Kondisi ini mengkhawatirkan bagi kelangsungan demokrasi kita. Sebab, jalan pemerintahan tidak lagi dikontrol oleh kekuatan oposisi secara seimbang. Kondisi inilah yang membuat kehadiran koalisi ini menjadi relevan.

Namun demikian, kehadiran kelompok ini dan klaaim-klaimnya tetap perlu dicermati dan perlu diuji. Apakah mereka mewakili kepentingan publik atau cuma kepentingan kelompok kecil atau bahkan cuma kepentingan pribadi.

Di samping itu, di negara demokrasi, banyak pula kita jumpai kelompok atau orang yang mengatas namai demokrasi, mengklaim diri  sebagai oposisi, lalu merasa legal menebar kebencian, menghina orang, bahkan menebarkan fitnah dan kebohogan. Jangan sampai kelompok seperti itu, menggunakan argumen demokrasi untuk merusak demokrasi.

Namun demikian, pemerintah tetap perlu melihat kehadiran kelompok ini dengan kacamata yang positif. Pemerintah dan aparatnya bahkan perlu memberi ruang aktualisasi bagi mereka untuk membuktikan klaim-klaim mereka. Biarkan instrumen-instrumen demokrasi berkerja, termasuk jika terbukti terjadi pelanggaran hukum.

Pada akhirnya dalam negara demokrasi, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi, yang melakukan verifikasi melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu. Rakyatlah yang menentukan kelangsungan kelompok seperti ini dan bukan dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Baca Juga: Memahami Local Strongmen dalam Peta Politik Lokal

Inilah sesungguhnya ujian  bagi demokrasi kita. Juga ujian bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan kekuasaan di tangannya, apakah dia tergoda untuk mengunakan kekuasaannya untuk memberengus oposisi lawan lawan politiknya?

Jika sebagai peresiden ia tidak menyalah gunakan kekuasaan yang besar di tangannya, dan terus membiarkan mekanisme demokrasi bekerja maka demokrasi kita akan semakin bertumbuh dan semakin matang.

Mari kita tunggu, siapa sesungguhnya yang akan tampil sebagai demokrat sejati.  Apakah Presiden Joko Widodo atau Din Syamsuddin dan teman-temannya? (Foto : Suara.com)