Eposdigi.com – Politik selalu menyisakan ironi. Seseorang bisa menjadi aset paling berharga pada satu masa, lalu berubah menjadi variabel yang paling mengganggu ketika memilih jalan politik yang berbeda.
Fenomena inilah yang tampaknya terus terlihat dalam hubungan antara PDIP dan Joko Widodo.
Pernyataan politisi PDIP Hugo Pareira yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah ketika menanggapi rencana safari politik mantan presiden itu ke Nusa Tenggara Timur dengan atribut PSI kembali memperlihatkan bahwa relasi kedua pihak belum benar-benar selesai.
Isu ijazah yang selama ini telah berulang kali diperdebatkan kembali diangkat pada saat perhatian publik sedang tertuju pada langkah politik baru Jokowi.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi hanya tentang ijazah, melainkan mengapa setiap langkah politik Jokowi setelah berpisah dengan PDIP selalu memunculkan respons yang begitu keras dari partai yang pernah mengusungnya selama dua periode menjadi Presiden Republik Indonesia ini?
Baca Juga:
Jokowi, Terhormat atau Kehormatan (Memahami Penolakan Jokowi atas gelar Doktor Honoris Causa)
Sepuluh Tahun Kekuasaan yang Sulit Dipisahkan
Sulit menghapus fakta sejarah bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, PDIP merupakan pilar utama kekuasaan. Hampir seluruh kebijakan strategis negara lahir dengan dukungan politik dari partai tersebut.
Berbagai keberhasilan pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, hingga stabilitas politik, juga menjadi bagian dari narasi keberhasilan PDIP.
Namun demikian, konsekuensi logisnya adalah segala kritik terhadap pemerintahan Jokowi selama dua periode juga tidak dapat dilepas-pisahkan dari tanggung jawab politik partai yang menopang kekuasaan itu.
Dalam teori collective responsibility, partai pendukung pemerintahan tidak dapat memilih hanya menikmati keberhasilan, sementara seluruh kegagalan dibebankan kepada figur pemimpin semata. Kekuasaan selalu bersifat kolektif.
Karena itu, ketika hari ini Jokowi diposisikan seolah-olah menjadi pihak yang sepenuhnya terpisah dari perjalanan politik sepuluh tahun terakhir, publik tentu memiliki ruang untuk mempertanyakan konsistensi narasi tersebut.
Baca Juga:
Klaim SBY Tentang Cara Meraih, Menggunakan Kekuasaan dan Hubungannya Dengan HTI
Hak Politik Seorang Warga Negara
Setelah tidak lagi menjadi presiden dan tidak lagi berada di bawah naungan PDIP, Jokowi pada dasarnya adalah warga negara biasa yang memiliki hak konstitusional untuk menentukan pilihan politiknya.
Ia bebas mendukung partai mana pun, menghadiri kegiatan politik mana pun, bahkan membantu membangun kekuatan politik baru selama dilakukan dalam koridor hukum.
Inilah salah satu prinsip dasar demokrasi.
Robert A. Dahl menyebut demokrasi sebagai sistem yang menjamin adanya kompetisi politik yang terbuka. Dalam demokrasi, perpindahan dukungan politik bukanlah pengkhianatan terhadap sistem, melainkan konsekuensi dari kebebasan politik setiap warga negara.
Demikian pula Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai arena kompetisi untuk memperoleh dukungan rakyat. Dalam arena itu, tidak ada kepemilikan permanen atas seorang tokoh politik. Dukungan masyarakat selalu bersifat dinamis.
Karena itu, jika Jokowi memilih mendekat dan berjibaku membangun PSI setelah hubungannya dengan PDIP berakhir, langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
Baca Juga:
Kasus Ijazah Palsu: Ketika Beban Pembuktian Dipaksakan kepada Tertuduh
Ketidaknyamanan yang Terlihat
Yang justru menarik adalah kesan bahwa setiap aktivitas politik Jokowi selalu memancing respons dari PDIP.
Secara psikologis politik, fenomena ini dapat dipahami. Jokowi masih memiliki tingkat popularitas yang tinggi di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Kehadirannya masih mampu menarik perhatian publik dan berpotensi mempengaruhi konfigurasi politik menjelang kontestasi politik 2029 nanti.
Dalam perspektif Max Weber, pengaruh seorang pemimpin tidak selalu berakhir ketika ia meninggalkan jabatan formal. Otoritas karismatik sering kali tetap hidup melalui legitimasi sosial yang diberikan masyarakat.
Artinya, meskipun Jokowi bukan lagi presiden, modal politik yang dimilikinya belum tentu ikut berakhir. Modal sosial inilah yang kemungkinan menjadi sumber kekhawatiran sebagian kalangan politik, termasuk elit PDIP.
Baca Juga:
Demokrasi Tidak Mengenal Kepemilikan Tokoh
Dalam demokrasi modern, tidak ada partai yang memiliki hak eksklusif atas seorang tokoh setelah hubungan politik berakhir.
Partai berhak mengkritik mantan kadernya. Sebaliknya, mantan kader juga berhak menentukan jalan politiknya sendiri. Selama kritik tersebut berbasis data, argumentasi, dan kepentingan publik, demokrasi akan memperoleh manfaat.
Namun apabila kritik lebih banyak diarahkan kepada aspek-aspek personal yang telah berulang kali diperdebatkan tanpa menghasilkan fakta hukum baru, publik berpotensi melihatnya sebagai bentuk pertarungan kepentingan politik semata, dan bukan lagi pencarian kebenaran. Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.
Politik Semestinya Bertarung Melalui Percakapan Pikiran
Safari politik Jokowi ke NTT semestinya dijawab dengan adu gagasan, adu program, dan adu visi mengenai masa depan daerah tersebut.
Jika ada perbedaan pandangan politik antara Jokowi dan PDIP, masyarakat akan memperoleh pendidikan politik yang lebih sehat apabila kedua pihak berkompetisi melalui percakapan ide-ide terbaik, bukan dengan menghidupkan kembali polemik yang selama ini telah berulang tanpa penyelesaian baru.
Baca Juga:
Demokrasi tidak pernah meminta semua orang harus tetap berada dalam satu barisan selamanya. Demokrasi justru menyediakan ruang bagi setiap orang untuk berpindah pilihan politik secara bebas, sekaligus memberi kesempatan kepada rakyat untuk menilai siapa yang paling layak dipercaya.
Barangkali yang sedang kita saksikan hari ini bukan semata-mata soal ijazah Jokowi atau safari politik ke NTT.
Yang sedang dipertontonkan adalah bagaimana sebuah partai besar sedang berhadapan dengan kenyataan bahwa seorang mantan kader yang pernah menjadi wajah utama kekuasaan kini memilih menapaki jalan politik yang berbeda.
Dan dalam politik, seringkali perpisahan jauh lebih sulit diterima daripada perbedaan itu sendiri.
Leave a Reply