Eposdigi.com – Salah satu temuan penting yang dirumuskan oleh tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setelah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025-2026 adalah adanya indikasi masalah kesehatan jiwa berupa cemas dan depresi pada ratusan ribu anak, setelah sekitar 7 juta anak menjalani skrining.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan pada Selasa (10/3/2026).
Dalam penjelasannya Budi menyampaikan sekitar 4,4 persen atau 338.000 anak mengalami gejala kecemasan, sedangkan 4,8 persen atau 363.000 anak lainnya mengalami gejala depresi.
Menurut Budi Gunadi Sadikin, jumlah anak dengan masalah kesehatan mental ini merupakan jumlah yang sangat besar, yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Karena jika dibiarkan menurutnya dapat memicu tindakan fatal seperti kasus bunuh diri, seperti pada beberapa kasus bunuh diri anak belakangan ini.
Baca Juga:
Dampak Buruk Brain Rot pada Kesehatan Mental Anak dan Remaja
Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2023 hingga 2026 terjadi 115 kasus bunuh diri anak dan remaja rentang usia 10-17 tahun.
Faktor pemicunya mulai dari bullying di sekolah, masalah keluarga dan pola asuh, tekanan akademik, masalah percintaan, masalah ekonomi keluarga, diikuti kesepian dan masalah kesehatan mental.
Ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, serta suasana interaksi dalam proses belajar mengajar di sekolah juga ikut mempengaruhi.
Baca Juga:
Remaja Dengan Pola Asuh Buruk pada Masa Sebelumnya, Lebih Rentan Mengalami Gangguan Kesehatan Mental
Upaya Kemenkes Menangani Temuan Anak dengan Gangguan Mental
Oleh karena itu Kemenkes mengupayakan beberapa langkah lanjutan untuk menangani gejala ini. Di antaranya untuk menindak lanjuti temuan ini Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG ini hingga menjangkau 25 juta anak. Hasil skrining ini akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas.
Selain itu, pemerintah tengah mendorong percepatan pemenuhan tenaga psikolog klinis di puskesmas yang kini jumlahnya masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar 203 orang, dan mengaktifkan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id, guna mendukung intervensi cepat.
Langkah lain yang diupayakan Kemenkes adalah mengupayakan efektivitas Deteksi Dini melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kesehatan jiwa anak oleh 9 kementerian dan lembaga pada Kamis, (5/3/2026).
Baca Juga:
Konten Anomali Media Sosial dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Anak dan Remaja Kita
Sembilan instansi tersebut meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan POLRI.
Kita menyambut baik upaya bersama seperti ini, namun perlu terus dikawal oleh semua pihak yang peduli pada kesehatan mental anak dan remaja, karena belum pernah ada preseden keberhasilan upaya bersama seperti ini, karena kementerian dan lembaga lebih sering saling menjadi pesaing daripada bersinergi.
Sekolah kita terlalu akademis
Selain itu di sektor pendidikan Kemenkes dan Kemendikdasmen mendorong peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan guru kelas melakukan deteksi dini siswa dengan gangguan kesehatan mental dan pendampingan dini. Harusnya fenomena ini cukup ditangani Kemenkes dan Kemendikdasmen saja.
Baca Juga:
Berikut Ini Topik Lain Yang Harus Menjadi Bahasan Antara Orang Tua Dengan Anak Sebelum Mereka Remaja
Namun selama ini hambatannya adalah sekolah-sekolah kita terlalu akademis. Pemerintah merasa sudah cukup jika sekolah sudah menyediakan guru bidang studi.
Bidang seperti bimbingan dan konseling tidak digarap dengan serius. Ada guru bimbingan dan konseling tidak diberi tugas melakukan pendampingan psikis pada siswa.
Malah dikasih tugas seperti pendisiplinan. Tidak fokus pada memberikan dukungan emosional dan psikologis pada siswa yang membutuhkan.
Jumlahnya tidak memadai dibandingkan jumlah siswa yang dilayani. Di sekolah dasar bahkan hingga kini, bimbingan konseling tidak dianggap penting ada.
Baca Juga:
Brain Rot; Fenomena Baru Kesehatan Mental Hingga Menurunnya Tingkat Kecerdasan
Padahal harusnya perkembangan sosial dan kasus kesehatan mental yang dialami oleh anak SD yang semakin kompleks mengharuskan pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD semakin mendesak diadakan.
Selain itu karena sekolah-sekolah kita lebih akademis dan tidak holistik sehingga sekolah hanya fokus pada pengembangan siswa secara akademis dan tidak memberi perhatian pada pengembangan aspek sosial dan emosional siswa. Oleh karena itu sama sekali tidak ada program kesejahteraan mental dan edukasi emosi.
Padahal seharusnya, menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh media massa dan media sosial seperti sekarang, edukasi emosi sangat diperlukan di mana siswa diajarkan mengenali emosi, mengelola emosi, termasuk kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kecemasan, ketakutan bahkan kebahagiaan.
Baca Juga:
Konsumsi Makanan Olahan Di Kalangan Anak dan Remaja dan Dampaknya bagi Kesehatan Mereka
Di samping itu, saat ini keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak harus diupayakan oleh pemerintah. Saat ini, sinergi antara orang tua dan guru di sekolah masih harus terus didorong.
Orang tua dan guru nampaknya masih sama-sama gamang dengan berbagai perubahan di dunia pendidikan. Oleh karena itu sinergi masih sulit diupayakan.
Oleh karena itu, kami menghargai SKB ini namun menurut hemat kami, jika Kemenkes dan Kemendiknas dapat bersinergi untuk untuk memperbaiki sekolah dari sekolah yang akademis menjadi sekolah yang lebih holistik dengan berbagai konsekuensinya, itu saja sudah cukup menangani fenomena anak dengan masalah kesehatan mental ini.
Tulisan ini sebelumnya tyangan di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / foto ilustrasi dibuat debfab bantuan AI
Leave a Reply