Eposdigi.com – Penemuan drone bawah laut (unmanned underwater vehicle/UUV) di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, bukan sekadar insiden teknis yang terisolasi.
Ia adalah sinyal strategis, bahkan jadi peringatan tegas: tentang rapuhnya pertahanan maritim Indonesia di tengah kontestasi geopolitik Indo-Pasifik yang kian intensif.
Fakta bahwa perangkat tersebut ditemukan oleh nelayan, bukan oleh sistem deteksi militer, memperlihatkan adanya celah serius dalam arsitektur keamanan nasional, khususnya dalam domain bawah laut (undersea domain awareness) (Till, 2018; Bateman, 2016).
Dalam perspektif teori kekuatan laut klasik, Alfred Thayer Mahan menekankan bahwa penguasaan laut (sea power) merupakan determinan utama supremasi negara.
Baca Juga:
Kedaulatan Ekonomi Digital Indonesia : Rapuhnya Regulasi di Tengah Ekspansi Korporasi Global
Dalam karyanya The Influence of Sea Power upon History (1890), Mahan menegaskan bahwa kekuatan laut tidak hanya ditentukan oleh armada, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan jalur strategis, pelabuhan, dan informasi maritim (Mahan, 1890/1987).
Selat Lombok sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memiliki nilai strategis tinggi sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal besar, termasuk kapal perang dan kapal selam (Storey, 2011; Till, 2018).
Namun, pendekatan Mahan yang berfokus pada dominasi armada perlu dilengkapi dengan perspektif Sir Julian Corbett, yang dalam Some Principles of Maritime Strategy (1911) menekankan bahwa kontrol laut bersifat relatif dan kontekstual.
Bagi Corbett, tujuan utama kekuatan laut bukan sekadar dominasi absolut, melainkan kemampuan mengamankan jalur komunikasi dan menyangkal akses musuh (sea denial) (Corbett, 1911/1988).
Baca Juga:
Dalam konteks ini, Indonesia tampak belum mampu menjalankan kedua fungsi tersebut secara optimal, sebagaimana tercermin dari masuknya UUV asing ke wilayah strategis nasional (Bateman, 2016).
Drone bawah laut yang ditemukan diduga berfungsi sebagai alat pengumpulan data oseanografi untuk mengukur suhu, salinitas, arus, dan kontur dasar laut.
Data semacam ini sangat penting dalam operasi militer modern, khususnya untuk navigasi kapal selam dan perencanaan peperangan bawah laut.
Dalam doktrin militer kontemporer, aktivitas ini termasuk dalam kategori Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR), yang menjadi fondasi bagi operasi militer presisi tinggi (Clark, 2015; Erickson et al., 2019).
Dari sudut pandang keamanan nasional, situasi ini mencerminkan perluasan konsep keamanan sebagaimana dikemukakan oleh Barry Buzan, di mana ancaman tidak lagi bersifat militer konvensional, tetapi juga mencakup dimensi teknologi, informasi, dan lingkungan (Buzan, 1991; Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).
Baca Juga:
Indonesia menghadapi ancaman yang tidak kasat mata dan tidak deklaratif, tetapi memiliki implikasi strategis jangka panjang terhadap kedaulatan dan kontrol wilayah laut (Till, 2018).
Masalah utama yang terungkap dari insiden ini adalah lemahnya sistem deteksi dan pengawasan bawah laut.
Domain bawah laut sering disebut sebagai “opaque domain” karena keterbatasan teknologi pengawasan dibandingkan dengan domain udara dan permukaan laut (Erickson et al., 2019).
Ketiadaan jaringan sonar tetap, keterbatasan kemampuan anti-submarine warfare (ASW), serta lemahnya integrasi data antar lembaga menjadi faktor struktural yang memperlemah maritime domain awareness Indonesia (Bateman, 2016; Till, 2018).
Ketergantungan pada laporan masyarakat sipil seperti nelayan dalam mendeteksi ancaman menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pertahanan negara dan implementasinya di lapangan.
Baca Juga:
Ketahanan Pangan, Krisis Iklim, dan Kebijaksanaan Peran Negara
Dalam literatur keamanan, pendekatan ini sering dikaitkan dengan konsep people-centric security, namun tanpa dukungan teknologi dan sistem komando yang kuat, hal ini justru mencerminkan kelemahan institusional (Buzan et al., 1998; Acharya, 2001).
Dalam kerangka geopolitik, kehadiran drone bawah laut di Selat Lombok tidak dapat dilepaskan dari dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Kawasan ini menjadi arena rivalitas kekuatan besar, dengan strategi “gray zone” sebagai instrumen utama untuk memperluas pengaruh tanpa memicu konflik terbuka (Mazarr, 2015; Erickson et al., 2019).
UUV menjadi alat yang efektif dalam strategi ini karena sifatnya yang senyap, sulit dideteksi, dan dapat disangkal (plausible deniability).
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi geostrategis yang sangat penting. Namun, keunggulan geografis ini harus diimbangi dengan kapasitas pertahanan yang memadai.
Baca Juga:
Antisipasi Ancaman Digital, Kemenko Polkam Dorong Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber
Dalam kerangka Mahan, selain “geographical position”, faktor lain seperti “naval strength” dan “national character” juga menentukan kekuatan maritim suatu negara (Mahan, 1890/1987; Till, 2018).
Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan bawah laut terpadu, termasuk pengembangan jaringan sensor sonar di titik-titik strategis.
Modernisasi armada TNI AL, khususnya dalam kemampuan anti-kapal selam, serta integrasi data antar lembaga menjadi langkah krusial dalam meningkatkan maritime domain awareness (Bateman, 2016; Erickson et al., 2019).
Selain itu, diplomasi pertahanan perlu dioptimalkan untuk merespons aktivitas asing di wilayah laut Indonesia.
Dalam konteks hukum laut internasional, masih terdapat celah dalam pengaturan aktivitas bawah laut yang tidak sepenuhnya diatur dalam UNCLOS, sehingga memerlukan inisiatif normatif dari negara-negara kepulauan seperti Indonesia (Rothwell & Stephens, 2016).
Baca Juga:
Tantangan Kedaulatan Energi, Belajar dari Krisis Rusia – Ukraina
Akhirnya, insiden drone bawah laut di Selat Lombok harus dipahami sebagai momentum refleksi strategis.
Dalam era dimana teknologi dan data menjadi penentu utama kekuatan, penguasaan laut tidak lagi hanya tentang kapal dan senjata, tetapi juga tentang informasi yang tersembunyi di kedalaman laut (Till, 2018; Erickson et al., 2019)
Gambar ilustrasi diporses dengan bantuan AI
Leave a Reply