Eposdigi.com – Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi mengingatkan para Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang baru terpilih agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, bukan sekadar menerima gaji dan fasilitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, saat menjawab pertanyaan media di Jakarta terkait penetapan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan periode 2026–2031.
Menurut Jusuf Rizal, yang dikenal sebagai aktivis anti-korupsi berdarah Madura–Batak, publik menaruh harapan besar kepada Dewas agar menjalankan peran strategis sebagai instrumen pengawas yang independen.
Baca Juga:
Dewas diharapkan tidak larut dalam kepentingan direksi, apalagi melakukan pembiaran terhadap potensi penyimpangan.
“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus menjalankan tugas. Jangan setelah terpilih justru hanya makan gaji buta, bekerja tidak maksimal, tetapi menikmati gaji besar dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).
Adapun susunan Dewan Pengawas terpilih periode 2026–2031 adalah sebagai berikut:
BPJS Ketenagakerjaan:
- Dedi Hardianto (KSBSI)
- Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
- Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
- Abdurahman Lahabato (Kadin)
- dr. Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)
BPJS Kesehatan:
- Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
- Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi)
- Paulus Agung Pambudi (Apindo)
- dr. Sunarto (Kadin)
- Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)
Lebih lanjut, Jusuf Rizal menyoroti sejumlah persoalan serius di dua lembaga tersebut yang dinilai kerap luput dari pengawasan. Di BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, dana kelolaan diperkirakan mencapai Rp860 triliun. Tanpa pengawasan ketat, risiko kebocoran sangat besar.
Baca Juga:
Forum Jamsos Pertanyakan Penggunaan Dana BPJS Ketenagakerjaan untuk Tapera
Ia mengingatkan, BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya pernah mengalami kerugian hingga Rp40 triliun akibat salah kelola. Sementara di BPJS Kesehatan, pernah terungkap kasus korupsi senilai Rp20 miliar, belum termasuk persoalan lainnya.
“Di tengah kondisi bangsa yang masih rawan korupsi, Dewas harus menjadi benteng pengaman dana masyarakat. Pengawasan harus ketat, tetapi tetap profesional,” ujar Jusuf Rizal yang juga relawan Presiden Prabowo Subianto.
Forum Jamsos, lanjutnya, berencana mengajak para Dewas berdiskusi untuk memberikan masukan terkait titik-titik rawan kelemahan. Di BPJS Ketenagakerjaan, antara lain rendahnya peningkatan kepesertaan BPU (Bukan Penerima Upah) serta sistem teknologi informasi yang belum optimal.
Baca Juga:
Tapera di Mata Pekerja Pabrik: Antara Mimpi Punya Rumah dan Cekikkan Harga Properti
Sementara di BPJS Kesehatan, pengawasan terhadap kualitas layanan kesehatan dan potensi permainan rumah sakit dinilai masih lemah. “Dewas harus turun ke lapangan, jangan hanya sibuk dengan urusan seremonial. Jika tidak, kebocoran akan terus terjadi,” tandasnya.
Saat ditanya mengenai kualitas figur Dewas terpilih, Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum FSPTSI-KSPSI Yorrys Raweyai menilai secara umum rekam jejak mereka cukup baik dan diharapkan dapat diandalkan.
Terkait belum ditetapkannya Direksi BPJS oleh Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal menekankan agar tidak ada direksi hasil kompromi atau “oplosan”.
Baca Juga:
Inersia dan Viskositas Birokrasi: Dua Musuh Sunyi dalam Sistem Birokrasi
Ia mengingatkan potensi intervensi dari hasil rekomendasi Panitia Seleksi yang berjumlah 14 orang berdasarkan peringkat.
“Jika itu terjadi, Forum Jamsos pasti akan bersikap kritis,” tegas Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai tokoh pers nasional.
Leave a Reply