Eposdigi.com – Hari ini hari pertama kerja bagi para ASN Flotim di 2026. Semoga Larantuka tetap kondusif, sehingga semua bisa kerja seperti biasa.
Buat catatan kita bersama, APBD 2026 sudah diketuk di angka 1.097.645.801.717, turun sekitar 143 miliar dari APBD 2025.Sembari menunggu SiLPA coba kita bahas agenda penting untuk lowongan jabatan sejumlah 204.
Itu ada di eselon dua, tiga dan empat. Lima orang di eselon dua, kemudian ada 70 di eselon tiga dan untuk posisi eselon empat ada 132 orang.
Lowongan jabatan ini bisa dibilang terlambat untuk diisi. Bagaimana mau kerja cepat kalau SDM nya tidak ada pemimpin yang permanen, baik itu di Kadis, kepala bidang maupun kepala seksi di OPD. Banyak yang PLT.
Baca Juga:
Ambil contoh sederhana, tawuran yg berjalan cukup lama di Larantuka tentu butuh penanganan yg cepat dari OPD terkait seperti Satpol-PP dan Kesbangpol. Miris nya, Kasat Pol PP dan Kepala Kesbangpol nya sudah pensiun dan belum ada pengganti secara definitif.
Sekarang yang menjabat masih PLT mereka. Malah di Kesbangpol yang butuh analisa keadaan dan mitigasi risiko malah Sekdis dan Kabid nya lowong, dijabat oleh Plt. Organisasi jadi pincang.
Belum lagi RSUD Larantuka juga Direktur nya masih PLT. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kadis Perhubungan juga masih PLT.
Artinya harus ada evaluasi terkait anggaran di setiap OPD. Bayangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2025 biaya operasional para pegawai dalam menanganinya bencana saja hanya kurang lebih 200 juta, padahal erupsi Lewotobi kan sudah berlangsung sejak Desember 2023.
Baca Juga:
Transparansi PAD, Kinerja ASN, dan Tantangan Politik Anggaran di Flores Timur
Ini bukti bahwa masih kacau dalam membuat perencanaan anggaran. Mestinya Sekda sebagai pimpinan Baperjakat atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Pemkab FLOTIM, wajib benahi. Kan ini sudah lama.
Harus ada antisipasi lah. Organisasi kan harus jalan cepat. Sudah anggaran nya minim SDM kurang lagi.
Ini juga karena sistem karir dan analisa jabatan tidak berjalan maksimal. Kita tahu bersama selama 2 periode kepemimpinan sejak 2011-2016 dan 2017-2022 di Flotim dalam era pemilihan langsung tentu membawa pengaruh.
Ada konsekuensinya pada jabatan. Harus nya Sekda itu ASN yang paling berpengalaman, smart dan profesional. Dia kan kepala semua PNS di Flotim. Ingat Sekda juga ketua TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Secara ex officio Sekda juga Komisaris BUMD.
Baca Juga:
Refleksi Kepemimpinan ADD-IBU di 2025 dan Proyeksi di 2026 Terkait Politik Anggaran pada APBD Flotim
Secara penghasilan sebenarnya para ASN sudah cukup jika dibandingkan dengan standar upah minimum, jika minimal kita bandingkan dengan UMP Propinsi NTT untuk tahun 2026 sebesar 2.455.898.
Yang paling kecil gaji itu kan adalah 823 tenaga “P3K Paruh Waktu” yang juga suka disebut Operator. Gapok nya 1.150.000. Sedangkan di Flotim ada 7.417 ASN, terdiri dari 4.035 PNS dan 3.882 P3K. P3K Paruh Waktu/Operator ini tidak termasuk P3K.
Gaji PNS itu berbasis latar belakang pendidikan dan lama nya bekerja. Lalu ada tambahan berupa tunjangan keluarga, beras, jabatan dan kinerja, lalu ada tambahan lagi berupa tambahan penghasilan pegawai yg setiap daerah beda-beda.
Untuk tunjangan jabatan itu, sebagai catatan; untuk kepala seksi minimal 600 ribu, kabid 900 ribu, Sekdis/Kabag/Camat 1.5 juta dan Kadis 2.5 juta.
Baca Juga:
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Semakin tinggi jabatan maka semakin besar gajinya atau take home pay nya. Apalagi ada Honor Kegiatan. Coba bayangkan saja tahun 2025 saja ada 510 item kegiatan fisik, itu belum termasuk program dan kegiatan.
Artinya bisa total dalam setahun bisa jadi sampai kurang lebih 850 item kegiatan. Maka semakin besar jabatan semakin besarlah Honor Kegiatan.
Dari APBD 2025 terkonfirmasi, ada sekitar 900 miliar yg membiayai Belanja Rutin, Belanja Operasional, dan ini kan termasuk biaya gaji pegawai, biaya operasional, perjalanan dinas, honor kegiatan dan uang lembur.
Ini angka yg sangat besar. Maka nya perencanaan kegiatan dan analisa jabatan untuk ASN yg duduk di eselon 2-3-4 itu sangat krusial. Harus bisa dijelaskan ke publik dan harus bisa diukur kinerjanya.
Baca Juga:
Inersia dan Viskositas Birokrasi: Dua Musuh Sunyi dalam Sistem Birokrasi
Ukuran nya sederhana saja, secara kuantitatif bisa lihat PAD yg masih kecil. Secara kualitas nya, seberapa besar kepuasan publik Flotim atas pelayanan Pemkab Flotim.
Lalu bagaimana kedepannya. Tentu kita harus optimis. Di level eselon 2 dari 37 orang, ada juga yang kerja bagus, sekalipun masih sedikit jumlah nya. Mau diganti juga regulasi membatasi. Jadi akhirnya tunggu mereka pensiun.
Di eselon 3 dari banyak yang tidak naik pangkat, malah ada yg nongkrong di situ saja selama 14 tahun. Ini menunjukkan ada yang salah dengan penilaian dan karir.
Harapan kita pada eselon tiga dan empat yang masih muda. Banyak dari mereka yg kerja cerdas, melek teknologi, komunikasi publik nya baik dan budaya literasi serta analisis nya cukup baik.
Baca Juga:
Mereka yang kinerja nya baik harus dipromosi. Jangan karena kedekatan lalu dipromosi. Kalau perlu para P3K yang kinerjanya bagus harus bisa dipromosi atau diberi jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar.
Harapan kita ada di Bupati dan Wakil Bupati yang harus bisa kontrol dan intervensi jika keadaan ini jadi lebih buruk. Harus jelas dan terukur terkait uraian dan analisis jabatan dan promosi 204 jabatan dalam waktu dekat ini.
Bisa jadi dalam hitungan hari lagi. Karena para Eselon inilah yang akan berkontribusi besar untuk program kerja Visi Misi Lompatan Jauh.
Jika tidak terjadi perubahan yang signifikan, maka kinerja Sekda harus dievaluasi, bisa saja diganti. Agar dalam tahun anggaran 2026 ini kinerja ASN khususnya eselon dua, tiga dan empat bisa berjalan produktif, efektif dan dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
Leave a Reply