Eposdigi.com – Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Tragedi itu bukan hanya menewaskan tujuh perwira TNI AD, tetapi juga mengguncang fondasi politik dan ideologi bangsa Indonesia yang masih muda usianya.
Peristiwa ini menandai puncak dari konflik ideologi yang sejak awal kemerdekaan telah mengintai Indonesia sebagai sebuah bangsa—antara komunisme, nasionalisme, dan agama.
Peristiwa kelam ini lebih dari sekadar tragedi berdarah, G30S/PKI harus kita baca sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya literasi politik bangsa.
Baca Juga:
Menelaah Kasus Pembunuhan Ibu oleh Anak Kandung Berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila
Sayangnya, banyak generasi setelahnya sering kali hanya mengenal peristiwa ini dari film atau potongan cerita yang dibungkus secara hitam-putih.
Padahal, untuk memahami peristiwa ini secara utuh, dibutuhkan kesadaran politik yang matang dan pemahaman sejarah yang lebih kritis dan bebas nilai.
Pertarungan Ideologi Global
Peristiwa G30S/PKI tidak bisa dilepas-pisahkan dari konteks politik internasional pada masa itu.
Dunia sedang terbelah dalam perang dingin: blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat berhadapan dengan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia, yang saat itu baru berusia 20 tahun merdeka, menjadi arena pertarungan pengaruh ideologi global (barat-timur).
Baca Juga:
Melihat Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah Dari Sudut Pandang Nilai Sila Ke -2 Pancasila
Sementara di dalam negeri, Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet, dengan jutaan anggota dan simpatisan.
Keberadaannya menimbulkan ketegangan politik dalam negeri, terutama dngan militer dan kelompok-kelompok agama.
Ketegangan inilah yang akhirnya meledak dalam peristiwa 30 September 1965. Dari sudut pandang sejarah, peristiwa itu menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi ketika ideologi yang kaku dan ambisi politik yang tidak terkontrol saling berhadapan tanpa ada ruang dialog.
Baca Juga:
Kunjungan Mahasiswa ke DPR RI dan Monumen Pancasila Sakti: Membangun Pemahaman Politik dan Hukum
Pentingnya Literasi Politik
Dari peristiwa kelam bangsa ini, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Pertama, bahwa literasi politik menjadi kunci agar bangsa tidak lagi terjebak pada pertarungan ideologi yang membutakan. Literasi politik bukan berarti setiap warga harus menjadi politisi, melainkan memiliki kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengkritisi dinamika politik secara sehat.
Tanpa literasi politik, masyarakat mudah terprovokasi, cepat percaya pada propaganda, dan gampang diperalat oleh kepentingan tertentu. Inilah salah satu pelajaran besar dari G30S: bangsa yang buta politik akan selalu menjadi korban pertarungan kekuasaan.
Bahaya Polarisasi yang Berulang
Jika kita cermati, gejala pertarungan ideologi masa lalu punya pola yang mirip dengan polarisasi politik hari ini. Media sosial menjadi arena perang opini, fitnah politik mudah menyebar, dan masyarakat terbelah dalam kubu-kubu yang kaku.
Baca Juga:
Tidak ada ruang dialog yang bisa dilakukan antar kubu. Meskipun konteksnya berbeda, esensinya sama: ketika literasi politik rendah, perbedaan pendapat bisa berubah menjadi konflik sosial yang berbahaya.
Peristiwa G30S/PKI memberi peringatan bahwa polarisasi ekstrim hanya akan melemahkan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan luka sejarah itu terulang dalam bentuk baru.
Menghadirkan Sejarah yang Mencerahkan
Peringatan G30S/PKI seharusnya tidak hanya sebatas mengenang tragedi, tetapi juga menjadi momentum untuk menguatkan pendidikan politik bagi generasi muda.
Baca Juga:
Bertepatan Hari Lahir Pancasila, DPC Dan Ranting PPFK Kecamatan Sungai Melayu Rayak Resmi Dilantik
Sejarah tidak boleh hanya diajarkan dalam bentuk doktrin hitam-putih, melainkan sebagai ruang refleksi untuk memahami kompleksitas permasalahan bangsa.
Kita perlu menyampaikan kepada generasi sekarang bahwa peristiwa G30S/PKI bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan, tetapi juga tentang rapuhnya bangsa yang tidak memiliki literasi politik yang kuat.
Dari situlah, lahir kesadaran bahwa politik yang sehat membutuhkan keterbukaan, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan.
G30S/PKI adalah pengingat keras bahwa pertarungan ideologi tanpa literasi politik yang memadai bisa berujung pada tragedi nasional.
Baca Juga:
Birokrasi Adaptif: Jantung Perubahan dan Kemajuan Flores Timur
Bangsa Indonesia harus belajar darinya: memperkuat pendidikan politik sejak dini, membangun budaya dialog lintas agama – lintas kelompok – lintas etnis – lintas generasi, dan menolak polarisasi ekstrem.
Sejarah sudah semestinya tidak boleh dijadikan alat politik praktis, melainkan cermin untuk bercermin. Karena hanya dengan literasi politik yang sehat, bangsa ini bisa terhindar dari jebakan konflik yang sama di masa depan.
Foto ilustrasi dari berita.pesisirselatankab.go.id
Leave a Reply