Eposdigi.com – Pada bulan Mei lalu, otoritas di China telah menerbitkan Undang-Undang Promosi Pendidikan Swasta, yang intinya melarang penggunaan kurikulum asing untuk Taman Kanak-Kanak, hingga Sekolah Menengah Pertama.
Selain itu, Undang-Undang baru tersebut juga melarang kepemilikian sekolah swasta oleh pihak asing. Selain untuk pengendalian sektor pendidikan dan wacana publik, undang-undang tersebut juga untuk menekan ledakan industri bimbingan belajar.
Detail kebijakan ini memerintahkan semua lembaga bimbingan belajar agar menjadi lembaga nirlaba dan melarang agen les memberikan pelajaran dalam mata pelajaran inti pada akhir pekan dan hari libur. Kebijakan ini sangat efektif, mematikan sektor ini senilai 100 milyar dollar AS.
Baca Juga : Otoritas China Larang Pemberlakuan Kurikulum Asing dan Investor Asing di Bidang Pendidikan
Otoritas China menilai, bimbingan belajar menambah beban belajar dan tekanan psikis pada murid di China. Di samping itu, para ahli demografi menilai kehadiran bimbingan belajar dan lembaga pendidikan asing, berdampak pada membengkaknya biaya hidup di kota-kota besar.
Perkembangan ini menyebabkan melambatnya angka kelahiran, karena orangtua takut akan menanggung biaya pendidikan yang terus meningkat, serta memberatkan keluarga muda. Kebijakan ini diharapkan menurunkan ketakutan orang tua untuk memiliki dan menyekolahkan anak.
Reformasi Pendidikan Tahap Dua
Pada Senin 27 Agustus 2021, otoritas di China merilis kebijakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya. Otoritas China memutuskan untuk menghapus ujian tertulis untuk anak usia 6-7 tahun.
Baca Juga: Arab Saudi Mengembangkan Kurikulum Baru Untuk Menumbuhkan Toleransi
Kebijakan ini adalah lanjutan dari reformasi pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada murid dan orang tua dalam sistem sekolah, yang hyper kompetitif di China.
Mengutip VOI, sistem ujian di China sebelumnya mengharuskan murid kelas VI mengikuti ujian dari kelas I dan kelas-kelas selanjutnya, dan berpuncak pada ujian masuk universitas pada usia 18 tahun yang disebut Gaokao. Ujian Gaokao sangat menentukan jalan hidup anak selanjutnya.
Bagi masyarakat di China, lolos ujian Gaokao akan membuka peluang untuk mengakses pendidikan di Universitas terkemuka dan selanjutnya memiliki prospek kerja lebih baik. Ini adalah jalan menuju mobilitas sosial bagi masyarakat.
Baca Juga: Di Finlandia Pendidikan Demokrasi Dimulai Sejak Taman Kanak Kanak
Pada pedoman yang dirilis tersebut dijelaskan bahwa ujian yang terlalu sering, di usia yang sangat muda, menyebabkan murid berada di bawah tekanan ujian, dan membahayakan kesehatan, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan membatalkan ujian pada usia yang sangat muda tersebut.
Selain itu, peraturan tersebut pun membatasi ujian hanya satu kali dalam satu semester di tahun wajib belajar kecuali di akhir tahun Sekolah Menengah Pertama dimana diijinkan penyelengaraan Ujian Tengah Semester dan tryout.
Pemerintah akan melakukan tindakan yang keras terhadap sekolah-sekolah yang menjejalkan murid dengan ujian. Penegasan lain yang diumumkan bersama paket kebijakan ini adalah melarang sekolah mendirikan kelas prioritas khusus untuk murid berbakat.
Baca Juga : Arab Saudi Bersihkan Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Dunia Pendidikan
Selain itu, Kementerian Penididikan juga melarang pekerjaan rumah tertulis pada kelas I, II dan membatasi pekerjaan rumah murid SMP tidak lebih dari 1,5 jam permalam.
Dalam paket kebijakan ini juga diumumkan bahwa guru harus berpindah sekolah setiap enam tahun sekali untuk mencegah kosentrasi guru dengan talenta terbaik hanya pada sekolah tertentu saja.
Kebijakan yang dirilis Senin, 27 Agustus merupakan kebijakan lanjutan tahap kedua, masih terkait pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), semuanya terkait antisipasi laju angka kelahiran yang terus melambat sejak 10 tahun terakhir, dan upaya memproteksi pertumbuhan anak usia dini, hingga maksimal.
Ini adalah upaya mempertahankan kesinambungan dan pertumbuhan ekonomi China pada dekade-dekade ke depan. Kabarnya, pada tahap berikutnya, otoritas China tengah menyiapkan aturan untuk meregulasi pendidikan di sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi.
Tulisan ini sebelumnya tayang di depoedu.com, kami tayangkan kembali dengan izin dari penulis / Foto:detik.com
Leave a Reply