Eposdigi.com – Teka-teki lokasi ibu kota baru akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa ibu kota baru nantinya berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya ibu kota baru ini akan berbagi lokasi antara Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Berbagai alasan pun dikemukakan mengapa ibu kota negara perlu dipindah dari Jakarta ke tempat lainnya. Salah satunya karena Jakarta yang dianggap sudah terlalu padat. Populasi manusia maupun kendaraan sudah memenuhi setiap sudut kota.
BPS DKI Jakarta mencatat bahwa jumlah penduduk Jakarta tahun 2018 sebesar 10,46 juta jiwa. Kumparan.com (24 Januari 2018) menambahkan bahwa di siang hari penduduk Jakarta melonjak menjadi lebih dari 30 juta jiwa. Dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalan-jalan Jakarta pada siang hari mencapai 18 juta kendaraan (detik.com, 21/02/2018)
Beban yang ditanggung Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat birokrasi, pusat perputaran ekonomi, pusat perdagangan, menjadikan Jakarta yang notabene ialah kota tua, tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat.
Belum lagi dari sisi ekologis, Jakarta juga punya masalah yang tidak ringan. Lingkungan hidup di Jakarta kian hari kian kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan yang oleh sejumlah analis lingkungan dan tata kota disebut tak jelas. Beberapa hari belakangan ini media social kita dipenuhi dengan berita-berita terkait tingkat polusi udara kota Jakarta.
Pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan ini tentu membawa berbagai dampak. Baik itu positif maupun berdampak negatif. Pemindahan ibu kota bisa mengurangi polulasi manusia maupun kepadatan kendaraan di jalan-jalan Jakarta.
Pemindahan ibu kota minimal membawa ribuan pegawai pemerintahan yang selama ini menyesaki Jakarta ke ibu kota yang baru. Mungkin ini membuat penduduk Jakarta lebih nyaman menikamti kotanya. Kemacetan terurai. Udara menjadi lebih bersih.
Pemindahan ibu kota mengurangi beban Jakarta sebagai pusat birokrasi dan pusat pemerintahaan. Ini membuat arah pengembangan Jakarta kedepan lebih terfokus pada pusat bisnis dan investasi. Tentu sudah saatnya Jakarta beralih rupa menjadi pusat bisnis regional maupun global.
Pada saat yang sama, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan bahwa pemindahan ibu kota semata-mata demi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi.
Perekonomian ibu kota baru dan kawasan pendukungnya akan tumbuh dengan sendirinya, mengikuti populasi aparat negara dan keluarganya di ibu kota yang baru.
Infrastruktur daerah penyanggah ibu kota akan tumbuh dan berkembang seiring proses pembangunan ibu kota baru. Begitu juga dibidang pertahanan dan keamanan negara. Pemindahaan ibu kota tentu berdampak pula pada pemindahan fokus pertahanan dan keamanan yang selama ini hanya berada di Pulau Jawa.
Selain berbagai dampak positif ini, pemindahan ibu kota tentu membawa berbagai konsekuensi buruk. Pemindahan ibu kota memakan anggaran yang tidak sedikit.
Disampaikan Presiden Jokowi bahwa total keseluruhan anggaran pemindahan ibu kota tidak kurang dari Rp 466 triliun. Apapun skema pembiayaannya, besarnya anggaran ini berarti pembangunan di bidang lain harus rela tersisih demi ibu kota baru.
Dibidang lingkungan. Kebutuhan lahan untuk ibu kota baru pasti tidak sedikit. Lahan seluas 300.000 hektar yang sebagian besarnya hutan akan beralih sebagian menjadi hutan beton untuk ibu kota baru.
Kantor-kantor dan institusi bisnis pasti akan mengeluarkan investasi lebih, membangun kantor-kantor di ibu kota baru untuk memudahkan urusan birokrasinya dengan pemerintah pusat.
Sementara dari segi populasi, jangan sampai ibu kota baru menjadi seperti Jakarta. Gemerlap ibu kota tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk mencari peruntungan. Sayangnya tidak semua orang yang berada di ibu kota, seperti Jakarta saat ini, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi.
Pertumbuhan ibu kota baru tentu membutuhkan penyanggah. Restoran butuh karyawan, perkantoran butuh klining servis. Pegawai pemerintah butuh berbagai macam keperluan rumah tangga. Bahkan tukan potong rambut maupun tukang sol sepatu pasti dibutuhkan oleh ribuan manusia penghuni ibu kota baru.
Kebutuhan ini bisa tersedia dari sumber daya manusia yang tidak membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu. Ini bisa jadi bom waktu yang siap meledakan ibu kota baru.
Namun kita semua tentu percaya bahwa pemerintah sudah membuat kajian yang mendalam dan komperhensif untuk mengurangi berbagai ekses buruk akibat pemindahan ibu kota ini kelak. (Foto : indonesiabaik.id)
Leave a Reply